Gratis bagi layanan aparat, belum tentu untuk seluruh perawatan
Rehabilitasi narkoba adalah rangkaian asesmen, penanganan, pengobatan, dan terapi untuk membantu seseorang pulih dari penyalahgunaan narkotika; biaya layanan aparat dan biaya perawatan yayasan dapat berasal dari pihak berbeda. Perbedaan itu penting: menyebut seluruh proses “gratis” bisa menyesatkan, tetapi menganggap setiap pembayaran sebagai pungutan liar juga tidak tepat. Polres Lubuklinggau membantah adanya pungutan liar dalam asesmen maupun penanganan oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Klarifikasi disampaikan pada 16 November 2026 oleh Kapolres AKBP Catur Erwin Setiawan bersama perwakilan BNN dan tiga yayasan: Rumah Asah Silampari, Cahaya Putra Selatan, serta Karunia Insani. Pemicu penjelasan itu adalah informasi dugaan pungli yang beredar di masyarakat. Pesan utamanya tegas: asesmen dan pelayanan aparat disebut gratis, sementara pembayaran yang muncul dikaitkan dengan pengobatan dan program rehabilitasi di yayasan swasta.
Siapa menerima biaya, dan layanan apa yang dibayar?
Menurut penjelasan Kapolres, kepolisian dan BNN tidak menentukan tarif atau mengelola biaya yang dikenakan yayasan. Artinya, orang yang menjalani rehabilitasi perlu memastikan dengan jelas kepada lembaga penyedia layanan siapa penerima pembayaran dan apa saja yang tercakup—misalnya pengobatan, terapi, atau program rehabilitasi. Kejelasan ini lebih berguna daripada hanya bertanya apakah rehabilitasi narkoba gratis atau berbayar. Perwakilan Yayasan Cahaya Putra Selatan, Deni Andrea, menyebut lembaganya merupakan yayasan swasta dengan komponen biaya untuk pengobatan dan terapi. Ia mengatakan tarif yayasan didaftarkan setiap tahun kepada BNN tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Pendaftaran tarif, menurut keterangan tersebut, bukan berarti biaya ditetapkan atau dipungut oleh aparat. Sebelum menyetujui layanan, keluarga sebaiknya meminta rincian tertulis tentang penerima biaya, layanan yang ditanggung, serta hal-hal yang mungkin tidak tercakup.
Biaya rehabilitasi perlu dibedakan dari pungli
Perbedaan sumber biaya menentukan cara menilai sebuah pembayaran. Jika biaya disebut sebagai pengobatan yayasan rehab, pertanyaan awal yang masuk akal ialah apakah pembayaran itu ditujukan kepada yayasan dan berkaitan dengan layanan yang dijelaskan. Sebaliknya, klaim bahwa asesmen BNN atau pelayanan kepolisian berbayar tidak sesuai dengan klarifikasi Polres Lubuklinggau. Aparat juga menyatakan biaya yayasan swasta tidak ditanggung pemerintah, tetapi sumber yang tersedia tidak merinci tarif, skema bantuan, atau layanan yang mungkin ditanggung pihak lain. Skala penanganan membuat transparansi semakin penting: Kapolres menyebut 44 orang menjalani rehabilitasi setelah kepolisian mengamankan puluhan pengedar dalam sebulan terakhir. Angka itu bukan rincian biaya, tetapi menunjukkan mengapa keluarga membutuhkan penjelasan yang konsisten. Jangan menyamakan keberadaan biaya perawatan dengan pungli tanpa memeriksa penerima dan dasar pembayarannya; jangan pula menganggap label yayasan swasta otomatis menjawab semua pertanyaan tentang layanan.
Minta rincian sebelum menjalani program
Bagi calon pasien dan keluarga, langkah paling praktis adalah memisahkan proses asesmen dari perawatan lanjutan. Tanyakan kepada pihak yang melakukan asesmen apakah layanan itu gratis, lalu minta yayasan menjelaskan biaya pengobatan dan terapi, daftar layanan yang termasuk, serta pihak yang menerima pembayaran. Simpan rincian dan bukti pembayaran agar bila muncul kebingungan, pertanyaannya bisa diarahkan kepada lembaga yang tepat. Polres berharap klarifikasi ini meluruskan informasi yang beredar. Kapolres juga menyatakan razia serupa akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan dan menekan peredaran narkotika. Namun, penegakan hukum dan akses rehabilitasi yang jelas harus berjalan beriringan: orang yang membutuhkan bantuan perlu tahu bahwa layanan aparat dan perawatan yayasan bukan satu pos biaya yang sama. Kesimpulannya, rehabilitasi narkoba gratis merujuk pada asesmen dan pelayanan kepolisian atau BNN sebagaimana dijelaskan dalam klarifikasi, bukan jaminan bahwa seluruh pengobatan yayasan swasta bebas biaya. Pastikan siapa yang menerima biaya dan layanan apa yang dibayarkan sebelum mengambil keputusan.






