Kesepakatan untuk menyatukan pasar digital
ASEAN DEFA adalah kerangka kerja regional untuk menyelaraskan aturan ekonomi digital, mempermudah perdagangan digital lintas batas, dan membangun ekosistem inovasi yang inklusif. Para menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN menandatangani perjanjian tersebut di Manila pada 14 November 2026, dalam rangkaian Pertemuan ke-28 Dewan MEA. Kesepakatan ini menuntaskan negosiasi yang dimulai pada September 2023, saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN. Penandatanganan itu penting, tetapi bukan garis akhir. Arti strategisnya terletak pada peluang agar transaksi digital tidak lagi terhambat oleh aturan yang berbeda-beda di setiap negara. Dengan pasar regional berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa, penyelarasan aturan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi perdagangan dan inovasi. Namun, manfaat integrasi digital tidak akan muncul dari dokumen yang ditandatangani saja: pemerintah harus mengubah komitmen tersebut menjadi aturan dan layanan yang bisa digunakan pelaku usaha serta konsumen.
Peluang besar, manfaat belum otomatis merata
Bagi konsumen dan pelaku usaha, tujuan DEFA cukup konkret: transaksi lintas negara yang lebih mudah dan aturan yang lebih selaras. Itu bisa memperluas akses pasar bagi penjual, sekaligus memberi konsumen pilihan layanan digital yang lebih luas. Tetapi integrasi digital juga berisiko hanya menguntungkan perusahaan yang sudah memiliki modal, teknologi, dan jangkauan regional. Indonesia karena itu mendorong agar kebutuhan industri diperhitungkan, sektor swasta dilibatkan, dan kapasitas UMKM diperkuat dalam pelaksanaan kesepakatan. Perhatian tersebut seharusnya menjadi ukuran keberhasilan, bukan catatan tambahan. UMKM digital perlu mendapat dukungan agar mampu memahami ketentuan lintas negara, menjangkau pelanggan baru, dan ikut bersaing di pasar regional. Tanpa langkah praktis seperti peningkatan keterampilan dan akses ke infrastruktur digital, DEFA bisa memperlancar arus transaksi tanpa memperluas partisipasi. Inklusi harus dirancang sejak awal, bukan dijanjikan setelah kesenjangan terlihat.
Ukuran keberhasilan ada pada pelaksanaan
Indonesia memiliki alasan kuat untuk mendorong kemajuan cepat. Nilai transaksi bruto ekonomi digitalnya pada 2025 mendekati angka yang disebut dalam laporan sebagai seratus miliar dolar AS, tumbuh sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang terbesar di ASEAN. Namun, capaian pasar domestik tidak menjamin kesiapan semua negara anggota ataupun pemerataan manfaat. Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan, dengan mempertimbangkan kesiapan domestik dan menyelaraskannya dengan Rencana Strategis AEC 2026–2030. Pekerjaan implementasi memang menuntut pemantauan: untuk 2026, badan sektoral ASEAN menetapkan 391 target tahunan; 92 telah selesai, 246 masih berjalan, dan 53 belum dimulai. Angka itu menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana regional memerlukan tindak lanjut yang terukur. Kesimpulannya, DEFA menjanjikan integrasi digital yang lebih kuat, tetapi keberhasilannya harus dinilai dari transaksi yang lebih mudah dan UMKM yang benar-benar ikut menikmati pasar kawasan.
