Jumlah besar bukan jaminan kemajuan
Bonus demografi adalah keadaan ketika proporsi penduduk usia produktif cukup besar sehingga berpotensi memperkuat tenaga kerja dan mendorong pembangunan, asalkan mereka memiliki keterampilan serta peluang untuk berkontribusi. Karena itu, banyaknya anak muda tidak dengan sendirinya membawa kemakmuran; tanpa persiapan, peluang tersebut dapat berubah menjadi tekanan berupa pengangguran dan ketimpangan. Menjelang Indonesia Emas 2045, ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa banyak warga berada pada usia produktif, melainkan apakah mereka mampu belajar, bekerja, berinovasi, dan ikut menentukan arah masyarakat. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, 28 Oktober 2026, Ketua Tanfidziyah PBNU M. Syarbani Haira mengingatkan bahwa besarnya jumlah penduduk muda perlu diimbangi kesiapan menghadapi dunia kerja, perkembangan teknologi, dan kebutuhan kepemimpinan masa depan. Pandangan itu tepat: demografi adalah modal, bukan hasil akhir.
Skalanya memang besar. Syarbani menyebut kelompok usia 0–39 tahun mencapai 61,8 persen dari total 287,2 juta penduduk, sementara sekitar 110 juta orang berada pada rentang usia produktif 15–39 tahun. Data lain yang merujuk pada Kementerian Pemuda dan Olahraga serta BPS mencatat sekitar 64,22 juta pemuda berusia 16–30 tahun pada 2024, atau seperlima penduduk. Angka-angka ini menunjukkan potensi, tetapi sekaligus memperbesar konsekuensi jika pendidikan dan kesempatan kerja tertinggal. Target 2045 tidak akan tercapai hanya dengan menunggu kelompok muda bertambah dewasa; mereka perlu memperoleh bekal dan ruang untuk berperan.
Kesenjangan bekal dan kesempatan harus ditutup
Tantangan terlihat dalam akses menuju pekerjaan. Data BPS yang dikutip dalam bahan sumber mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 23,34 persen pada kelompok usia 15–19 tahun dan 14,35 persen pada usia 20–24 tahun pada 2025. Angka tersebut bukan alasan untuk menyalahkan anak muda. Kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan kerja, minimnya pengalaman profesional bagi pencari kerja pemula, serta akses pendidikan dan pelatihan yang tidak merata ikut membentuk masalah. Bagi banyak orang, tuntutan untuk segera mandiri datang saat pintu kerja dan jalur pengembangan keterampilan belum terbuka lebar. Maka, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak boleh dibebankan kepada individu saja. Pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat perlu memastikan pendidikan relevan, pelatihan terjangkau, pengalaman kerja awal tersedia, serta pekerjaan layak dapat dijangkau lebih luas.
Syarbani juga menyoroti rendahnya literasi dan kemampuan berpikir kritis, keterbatasan lapangan kerja, serta persoalan sosial seperti tawuran dan penyalahgunaan narkotika. Ia mengutip hasil PISA 2022: hanya 18 persen pelajar mencapai kecakapan dasar matematika dan 34 persen mencapai kecakapan dasar sains. Ini bukan sekadar persoalan nilai sekolah. Lemahnya dasar membaca, berhitung, dan menalar membatasi kemampuan anak muda untuk memilah informasi, memecahkan masalah, serta beradaptasi di tempat kerja. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu menilai keberhasilan dari kemampuan nyata, bukan hanya kelulusan. Dukungan keluarga, sekolah, komunitas, dan layanan sosial juga penting agar masalah perilaku tidak ditangani melalui hukuman semata, melainkan lewat pencegahan, ruang kreativitas, rehabilitasi, dan dukungan psikososial.
Teknologi menuntut kecakapan, bukan sekadar akses
Teknologi digital membuka jalan untuk belajar, bekerja, berusaha, dan menyuarakan gagasan. Namun, akses saja tidak cukup. Media sosial juga dapat menyita waktu, menyebarkan kabar bohong, memicu perundungan, dan memperkuat perbandingan sosial yang tidak sehat. Anak muda perlu mampu memeriksa sumber, memahami persoalan secara mendalam, serta membedakan popularitas dari kontribusi. Tanggung jawab ini tidak sepenuhnya berada di pundak pengguna: sekolah perlu mengajarkan literasi digital, sementara platform dan pembuat kebijakan harus ikut menjaga ruang digital yang aman dan mendukung pembelajaran. Di tengah perubahan cepat, kualitas pemuda ditentukan bukan hanya oleh seberapa sering mereka memakai teknologi, tetapi oleh apa yang sanggup mereka ciptakan dan bagaimana mereka menggunakannya secara bertanggung jawab.
Syarbani mendorong anak muda agar tidak berhenti sebagai pengguna teknologi, tetapi mengembangkan kemampuan seperti pemrograman, analisis data, keamanan siber, dan pemahaman etika kecerdasan buatan. Arah ini penting, tetapi jangan sampai pendidikan teknologi hanya menjadi slogan atau pelatihan singkat yang tak terhubung dengan kebutuhan nyata. Kemampuan dasar sains dan matematika perlu diperkuat bersama pemikiran kritis, kreativitas, dan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Selain keterampilan teknis, integritas dan kemandirian ekonomi menentukan apakah kemajuan digital menghasilkan manfaat luas atau hanya menguntungkan segelintir orang. Persiapan masa depan berarti membangun kemampuan untuk menggunakan, menilai, dan menciptakan teknologi—serta memahami dampaknya terhadap sesama.
Kualitas juga berarti karakter dan partisipasi
Pekerjaan dan kecakapan teknologi bukan satu-satunya ukuran kesiapan. Syarbani menekankan karakter, integritas, kemandirian ekonomi, serta kemampuan memimpin dan mengawasi kebijakan publik. Anak muda perlu dilibatkan sebagai warga yang mampu mengajukan kritik dan menawarkan jalan keluar, bukan sekadar diminta mendukung pemerintah atau ditempatkan sebagai oposisi. Kolaborasi kritis, oposisi konstruktif berbasis data, dan gerakan masyarakat independen melalui kampus, komunitas sipil, maupun organisasi keagamaan dapat berjalan berdampingan. Sikap ini memperluas partisipasi sekaligus menjaga akuntabilitas. Loyalitas kepada bangsa tidak berarti menyetujui setiap keputusan penguasa; justru kritik yang bertanggung jawab membantu memastikan pembangunan melayani kepentingan bersama.
Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, Syarbani mendorong enam langkah: memperkuat budaya belajar, membangun inovasi, meningkatkan kepedulian sosial, menciptakan lapangan kerja, menjaga integritas dalam politik, dan memperluas kolaborasi lintas generasi. Daftar ini memberi arah, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik sehari-hari. Sekolah mesti menyiapkan kemampuan yang berguna; dunia usaha perlu membuka jalur masuk bagi pekerja pemula; pemerintah harus memperluas kesempatan dan ruang partisipasi; sementara komunitas dapat mendampingi anak muda mengembangkan gagasan. Bonus demografi bukan hadiah yang otomatis berubah menjadi kemajuan. Ia hanya akan mendukung Indonesia Emas 2045 bila kualitas pemuda dibangun bersama, dengan pendidikan bermakna, pekerjaan yang layak, kecakapan teknologi, karakter, dan kesempatan untuk berkontribusi.
