Pajak Bertutur: Bukan Sekadar Sosialisasi, Tapi Latihan Menjadi Warga Negara
Program Pajak Bertutur adalah rangkaian kegiatan edukasi pajak sekolah yang dirancang Direktorat Jenderal Pajak untuk menumbuhkan kesadaran fiskal siswa melalui sosialisasi DJP sekolah yang interaktif, menjelaskan hubungan pajak, pembangunan, dan tanggung jawab warga negara dengan bahasa sederhana sejak tingkat dasar hingga menengah. Di balik nama yang terdengar ringan, program pajak bertutur ini sesungguhnya adalah eksperimen besar: menjadikan kelas sebagai laboratorium warga negara. Alih-alih menunggu seseorang punya penghasilan lalu dikejutkan kewajiban pajak, DJP memilih menanamkan gagasan “pajak sebagai gotong royong” ketika rasa ingin tahu anak sedang tinggi.
Gresik, Serang, Sidoarjo: Peta Baru Edukasi Fiskal di Sekolah
Gelombang sosialisasi DJP sekolah terlihat jelas dari serentak digelarnya Pajak Bertutur 2026 di berbagai kota. Di Gresik, KPP Madya dan KPP Pratama berkolaborasi melakukan edukasi pajak sekolah kepada pelajar Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 pada 3 September, membawa tema “Pajak Kita, Energi Generasi Juara” dan tagline “Sehari Mengenal Selamanya Bangga” sebagai bagian Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan dan peringatan kemerdekaan ke-81. Edukasi ini diikuti 75 siswa dari pukul 08.00 hingga 12.00. Di Serang, Kanwil DJP Banten menggandeng 50 siswa SMP Negeri 10 dalam agenda serupa yang didukung dinas pendidikan setempat dan berlangsung serentak se-Indonesia. Sementara di Sidoarjo, Kanwil DJP Jawa Timur II mengajak siswa SMP Pembangunan Jaya 2 mengikuti sesi pengenalan pajak yang dikemas ringan tetapi sarat pesan kebangsaan.
Di tiga titik ini, pola yang sama muncul: DJP turun langsung, sekolah membuka ruang, dan siswa menjadi pusat. Secara politis, ini sinyal kuat bahwa kesadaran fiskal siswa tak lagi dianggap bonus, melainkan prasyarat. Pernyataan Suwandi bahwa sekitar 70% keuangan negara ditopang oleh pajak yang dibayar masyarakat, termasuk para siswa di masa depan, adalah kalimat yang seharusnya mengubah cara kita melihat pelajaran “pajak” di sekolah: bukan mata pelajaran tambahan, tetapi fondasi kelangsungan negara.
Kolaborasi KPP dan Kanwil: Dari Kampanye Tahunan ke Sistem Pendidikan
Yang patut dicatat dari program pajak bertutur tahun ini adalah cara struktur DJP bergerak sebagai satu sistem. Di Gresik, KPP Madya dan KPP Pratama tak berdiri sendiri; keduanya hadir bersama ke sekolah untuk menggelar sosialisasi kesadaran pajak. Di Serang, Kanwil DJP Banten menginisiasi acara dan melibatkan seluruh unit vertikal KPP dalam wilayahnya, dalam kegiatan yang digelar serentak nasional dan menggandeng dinas pendidikan. Di Sidoarjo, giliran Kanwil DJP Jawa Timur II mengambil peran utama sebagai penggerak.
Ini bukan aksi sporadis, tetapi pola. Program Pajak Bertutur didefinisikan sebagai bagian dari Inklusi Kesadaran Pajak yang menanamkan nilai kesadaran pajak dalam pendidikan secara berkelanjutan. Bahkan, Kanwil DJP Jawa Timur II menegaskan harapan agar inklusi pajak yang terstruktur dan berkesinambungan ini melahirkan karakter jangka panjang pada generasi penerus. Di sinilah kritik perlu diajukan: jika DJP sudah bergerak sistematis, apakah kurikulum sekolah dan lembaga lain siap menjadikannya bagian permanen, bukan sekadar agenda tahunan yang hilang setelah lomba dan sesi foto selesai?
Kelas Jadi Hidup: Pajak, APBN, dan Tanggung Jawab Warga Negara
Keunggulan utama program ini terletak pada cara materi dikemas. Di Gresik, siswa tidak hanya mendengar ceramah; mereka diajak mengikuti permainan interaktif yang dirancang tim dua KPP tersebut. Di Serang, pemaparan materi Pajak Bertutur 2026 oleh tim penyuluh Kanwil DJP Banten juga diselingi permainan interaktif, membuat konsep pajak dan APBN hadir dalam bentuk pengalaman, bukan sekadar angka. Di Sidoarjo, penyuluh pajak Gisella Ayu Pradipta menjelaskan pajak dengan bahasa sederhana, mengibaratkan pajak seperti air bagi tubuh, lalu memperkenalkan konsep free rider, sekaligus menggarisbawahi pajak sebagai gotong royong nasional.
Pendekatan ini terbukti memantik pertanyaan kritis. Siswa menanyakan mengapa masih ada jalan rusak, mempertanyakan transparansi APBN, pemerataan pembangunan, hingga kemungkinan negara tanpa pajak. Kelas pajak berubah menjadi forum kecil kebijakan publik. Di titik ini, program pajak bertutur melampaui tujuan teknis. Ia mengajari anak bahwa warga negara bukan hanya pembayar pajak, tetapi juga penanya yang sah atas kualitas belanja negara.
Antusiasme Siswa: Modal Awal Mewujudkan Generasi Taat Pajak
Data paling meyakinkan dari seluruh rangkaian ini adalah antusiasme siswa. Di SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, antusiasme tinggi dan rasa ingin tahu besar menjadi warna utama Pajak Bertutur 2026; siswa mengajukan beragam pertanyaan tentang pajak, infrastruktur, hingga pengelolaan keuangan negara. Pertanyaan-pertanyaan itu dinilai sebagai tanda tumbuhnya kepedulian terhadap hubungan antara pajak, pembangunan, dan keuangan publik. Di Serang, kepala sekolah menyebut kegiatan ini sebagai pengalaman baru yang membawa siswa keluar dari pola belajar di dalam kelas saja, sementara aparat DJP memberi apresiasi bagi siswa yang aktif berpartisipasi.
Pertanyaannya: apakah antusiasme ini akan dijaga atau dibiarkan menguap? Program Pajak Bertutur jelas telah membuka pintu; ia menunjukkan bahwa kesadaran fiskal siswa bisa dibentuk ketika edukasi pajak sekolah disajikan secara konkret dan menghargai kecerdasan anak. Jika sekolah dan DJP konsisten, generasi taat pajak yang diharapkan bukan lagi jargon. Namun jika tidak, kita akan kembali pada pola lama: warga yang taat karena takut sanksi, bukan karena mengerti. Kesimpulannya, program pajak bertutur layak didukung sekaligus dikritisi agar berkembang menjadi budaya belajar fiskal yang permanen, bukan sekadar agenda seremoni tahunan.
