Jalan Penghubung yang Berubah Menjadi Ancaman
Jalan rusak Aceh Utara di Kemukiman Beurandang, Kecamatan Cot Girek, adalah ruas penghubung antar kecamatan sepanjang sekitar 5,5 kilometer yang menjadi akses utama warga dan angkutan hasil bumi, namun kini kondisinya rusak parah, penuh lubang, tergenang air saat hujan, dan menjelma ancaman nyata bagi keselamatan serta kelangsungan ekonomi pedesaan.
Puncak peringatan datang ketika satu unit truk pengangkut kelapa sawit terguling pada Rabu, 21 Oktober 2026, saat melintas di jalur ini. Kecelakaan truk sawit itu bukan sekadar insiden tunggal, tetapi simbol gagalnya pengelolaan infrastruktur jalan pedesaan yang dibiarkan memburuk. Ruas ini menghubungkan Lhoksukon, Cot Girek, Pirak Timu hingga Paya Bakong, menjadikannya lebih dari sekadar jalan desa: ini adalah urat nadi logistik dan mobilitas sosial. Ketika urat nadi ini rusak, konsekuensinya langsung terasa pada keselamatan pengendara, biaya angkut, dan rasa aman warga yang setiap hari terpaksa melintas di atas jalan tanah dan bebatuan yang licin serta berlubang.
Dari Lubang Jalan ke Kecelakaan: Harga Mahal dari Kelalaian
Kerusakan jalan penghubung ini bukan bencana alam mendadak, melainkan hasil kelalaian yang menumpuk dari waktu ke waktu. Tokoh masyarakat Nurdin menegaskan bahwa kerusakan sudah berlangsung lama, ditandai lubang-lubang besar yang selalu tergenang setiap kali hujan turun. Menurut Mukim Beurandang, Usman (Pangeran), sepanjang kurang lebih 5,5 km akses tersebut rusak dan kini digenangi air setiap hujan karena lubang terus membesar. Ketika truk sawit terguling, itu adalah konsekuensi logis dari jalan yang dibiarkan memburuk, bukan sekadar “musibah”.
Infrastruktur jalan pedesaan yang bermaterial tanah dan bebatuan mungkin bisa dimaklumi pada tahap awal pembangunan, tetapi tidak dapat dimaafkan ketika dibiarkan tanpa pemeliharaan hingga membahayakan nyawa. Setiap kendaraan berat yang lewat dipaksa berjudi dengan kestabilan muatan, sementara pengendara sepeda motor menghadapi risiko terpeleset di genangan yang menutupi lubang. Kecelakaan truk sawit di jalan rusak Aceh Utara ini seharusnya dibaca sebagai alarm keras: tanpa perbaikan jalan penghubung yang serius, kecelakaan berikutnya hanya menunggu giliran.
Ekonomi Pedesaan Tersandera Infrastruktur yang Diabaikan
Ruas ini bukan hanya jalur lalu-lalang kendaraan; ia adalah tulang punggung ekonomi sepuluh desa di Kemukiman Beurandang. Hasil pertanian dan perkebunan, termasuk kelapa sawit, bergantung pada jalan ini untuk keluar ke pasar. Ketika truk sawit terguling, kerugian bukan hanya pada kendaraan dan muatan, tetapi juga pada produktivitas petani yang tertunda dan biaya logistik yang meningkat diam-diam. Jalan rusak memaksa sopir melambat, memilih jalur aman, bahkan mengurangi muatan demi menghindari terguling lagi. Semua itu berarti waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi per ton hasil bumi yang diangkut.
Kerusakan ini juga merembet ke layanan dasar: akses ke fasilitas kesehatan, sekolah, dan kantor pemerintahan ikut terganggu. Ketika ambulans atau kendaraan guru terhambat oleh lubang dan genangan, kualitas layanan publik ikut jatuh. Infrastruktur jalan pedesaan yang buruk pada akhirnya menjerat warga dalam lingkaran ketertinggalan: biaya hidup naik, peluang ekonomi menyempit, dan rasa keadilan publik terkikis karena desa-desa penghasil komoditas justru terperangkap di ujung jalan yang tak layak.
Desakan Warga dan Tanggung Jawab Negara yang Tertunda
Yang paling mengkhawatirkan dari kasus ini bukan hanya kondisi fisik jalan, melainkan pola respons pemerintah yang berulang: aspirasi ditampung, janji disampaikan, realisasi tertunda. Nurdin menyebut usulan perbaikan telah berulang kali disampaikan, tetapi belum juga mendapatkan perbaikan. Ketua Forum Geuchik Kecamatan Cot Girek, Muhammad Akbar, menegaskan bahwa usulan perbaikan jalan penghubung ini sudah beberapa kali masuk dalam Musrenbang kecamatan, namun tetap belum mendapat perhatian. Kutipan ini menggambarkan jurang antara prosedur perencanaan dan tindakan nyata di lapangan.
Masyarakat Kemukiman Beurandang secara tegas mendesak pemerintah kabupaten dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan perbaikan fisik agar mobilitas warga kembali lancar dan risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Bagi warga, infrastruktur jalan pedesaan yang memadai adalah kebutuhan mendasar, bukan kemewahan. Perbaikan jalan penghubung ini seharusnya ditempatkan sebagai prioritas, karena menyentuh langsung keselamatan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi. Menunda berarti menerima bahwa kecelakaan berikutnya, keterlambatan panen, dan terhambatnya layanan publik adalah “harga wajar” bagi desa. Itu pilihan kebijakan yang tidak etis.
Jalan Keluar: Dari Musrenbang ke Aksi Nyata
Kasus jalan rusak Aceh Utara di Cot Girek menunjukkan bahwa masalah utama bukan ketiadaan forum aspirasi, melainkan kemandekan eksekusi. Musrenbang sudah berkali-kali menampung keluhan, tetapi truk sawit tetap terguling di lubang yang sama. Jika pola ini dibiarkan, kepercayaan warga terhadap proses perencanaan akan runtuh. Pemerintah perlu mengubah cara pandang: perbaikan jalan penghubung bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi keselamatan dan produktivitas.
Solusinya tidak harus menunggu proyek besar; penanganan darurat seperti pengerasan titik paling parah, drainase sederhana untuk mengurangi genangan, dan pemeliharaan berkala bisa segera dilakukan sambil menyiapkan peningkatan permanen. Jalan bermaterial tanah dan bebatuan yang dibiarkan tanpa pemeliharaan hanya akan terus memproduksi kecelakaan dan kerugian. Kesimpulannya, pemerintah daerah harus berhenti menganggap infrastruktur jalan pedesaan sebagai urusan pinggiran. Selama urat nadi desa dibiarkan rusak, narasi pembangunan apa pun akan terdengar kosong di telinga warga Beurandang.
