Ijazah adalah akses, bukan sekadar dokumen
Ijazah tertahan adalah dokumen kelulusan yang belum diserahkan sekolah kepada lulusan atau keluarganya karena kewajiban administrasi belum diselesaikan, sehingga akses mereka ke pendidikan lanjutan dan pekerjaan dapat terhambat. Karena itu, bantuan tebus ijazah hanya efektif bila warga yang memenuhi syarat bisa ditemukan, didata, dan diberi kepastian proses. Di Jakarta Barat, Bulan Hilalyya, alumni SMK Cahaya Prima, belum dapat mengambil ijazahnya karena tunggakan administrasi Rp1.165.000. Keluarganya telah mengurus permohonan bantuan sejak Mei 2026, termasuk melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu, tetapi permohonan itu diduga tidak masuk pendataan program Baznas Bazis DKI Jakarta. KPKB menilai masalah ini bukan hanya soal tunggakan: ijazah lulusan diperlukan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Membiarkan satu permohonan tersendat tanpa penjelasan berarti membebankan biaya administratif pada masa depan seseorang.
Ketidakjelasan pendataan membuat bantuan sulit dijangkau
Kasus Bulan memperlihatkan bahwa tersedianya program belum menjamin bantuan sampai kepada pemohon. Keterangan tentang jalur pengajuan berbeda: pegawai tata usaha sekolah menyebut permohonan ditujukan kepada Baznas, bukan melalui program P4OP, sedangkan pejabat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat menyatakan anggaran pemutihan ijazah bersumber dari Baznas, bukan APBD, dan mekanismenya telah disosialisasikan melalui aplikasi JAKI atau Jack Edi. Perbedaan ini perlu diselesaikan secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi beban keluarga. KPKB meminta pemerintah kota, Suku Dinas Pendidikan, sekolah, dan Baznas Bazis DKI Jakarta menelusuri penyebab permohonan belum terakomodasi. Mereka juga mendorong penjelasan resmi tentang status pengajuan dan persyaratan yang masih diperlukan. Pendataan yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta jalur pengaduan yang mudah diakses seharusnya menjadi bagian dari bantuan tebus ijazah, bukan urusan yang harus ditebak pemohon.
Pekanbaru menunjukkan penyelesaian bisa dilakukan
Pekanbaru memperlihatkan hasil berbeda ketika pendataan diikuti verifikasi dan kerja sama. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, Muhammad Rum dan puluhan orang tua menerima kembali dokumen kelulusan anak mereka; ijazah putranya sebelumnya tertahan selama dua tahun karena kewajiban administrasi belum lunas. Pemerintah kota bekerja bersama Baznas, melakukan pendataan serta verifikasi faktual, dan mengupayakan pelunasan tunggakan. Sekolah swasta dan pondok pesantren juga diajak berunding, dengan sejumlah sekolah memberi potongan tunggakan hingga 50 persen. Pada tahap awal, 59 orang tua menerima dokumen dari sekitar 640 kasus yang tercatat. Rum berterima kasih karena keluarganya akhirnya bisa membawa pulang ijazah anaknya. Peran Baznas di sini penting, tetapi keberhasilan juga bertumpu pada pendataan, verifikasi, dan kesediaan sekolah bernegosiasi. Pekanbaru menawarkan contoh konkret yang bisa menjadi pembanding bagi keluarga Jakarta yang masih menunggu kepastian.
Kepastian harus menyertai bantuan
Perbandingan kedua kota menegaskan bahwa persoalan ijazah tertahan bukan semata-mata ketiadaan dana. Di Jakarta, permohonan yang telah diurus keluarga diduga luput dari pendataan, sementara perbedaan keterangan tentang prosedur menambah ketidakpastian. Di Pekanbaru, pemerintah daerah dan Baznas menghubungkan pendataan dengan verifikasi, pelunasan, serta kesepakatan bersama sekolah hingga dokumen kembali kepada keluarga. Program daerah itu dipastikan berlanjut karena masih ada ratusan kasus yang tercatat. Langkah berikutnya di Jakarta semestinya dimulai dengan pemeriksaan objektif atas pengajuan Bulan, penjelasan tertulis mengenai jalur bantuan, dan penetapan pihak yang bertanggung jawab mengusulkan penerima. Bantuan tidak boleh berhenti pada pengumuman atau sosialisasi; keberhasilannya diukur dari apakah ijazah benar-benar sampai ke tangan lulusan. Kesimpulannya, bantuan tebus ijazah akan melindungi kesempatan hidup hanya jika pendataan transparan, koordinasi berjalan, dan setiap pemohon mendapat kepastian.
