AI adalah alat bantu, bukan pengganti tanggung jawab wartawan
AI di media adalah penggunaan kecerdasan artifisial untuk membantu pekerjaan jurnalistik, mulai dari mengolah informasi hingga menyusun draf, sementara keputusan editorial dan tanggung jawab kepada publik tetap berada pada wartawan. Perbedaan itu penting: kecepatan mesin tidak otomatis menghasilkan berita yang benar atau layak terbit. Pada peringatan HUT ke-27 Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia serta Rakernas 2026 di Jakarta pada 1 November, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan bahwa integritas, verifikasi, nurani, dan tanggung jawab publik tetap berada di tangan jurnalis.
Penerapan AI yang bertanggung jawab bukan soal menolak teknologi, melainkan menetapkan batas yang tegas. Wartawan dapat menyerahkan pekerjaan berulang kepada alat, tetapi tidak boleh menyerahkan penilaian atas kebenaran, kepentingan publik, atau dampak sebuah berita. Jika redaksi menganggap keluaran AI sebagai naskah siap terbit, efisiensi berubah menjadi risiko editorial.
Pemeriksaan ulang harus mendahului penerbitan
Pemimpin Redaksi Masakini.co, Maimun Saleh, mengingatkan wartawan agar memeriksa kembali fakta, angka, nama, dan sumber dalam hasil olahan AI sebelum menerbitkan berita. Ia menyampaikan hal itu dalam lokakarya penggunaan AI untuk kerja jurnalistik di Banda Aceh pada 7 November 2026. Peringatan tersebut seharusnya menjadi aturan kerja, bukan catatan tambahan: satu nama keliru atau angka tanpa sumber dapat merusak kepercayaan pembaca.
AI dapat mengubah rekaman wawancara menjadi teks, merangkum dokumen, dan menyusun draf. Namun, hasilnya tetap bahan awal yang perlu disunting dan dilengkapi konteks. Karena itu, verifikasi fakta mesti mencakup pencocokan dengan dokumen atau narasumber asli, pemeriksaan atribusi, serta penilaian apakah ringkasan menghilangkan nuansa penting. Wartawan tetap menentukan sudut pandang dan bertanggung jawab atas isi maupun dampak pemberitaan.
Keterampilan digital menentukan mutu penggunaan AI
Kemampuan menggunakan AI tidak cukup dengan mengetahui cara menulis perintah. Maimun menjelaskan bahwa mutu jawaban bergantung pada instruksi yang jelas, lengkap, dan spesifik. Ia mencontohkan permintaan draf paling banyak tiga paragraf, dengan bahasa lugas dan objektif, informasi utama di awal, lalu penjelasan serta kutipan penting. Namun, perintah yang rapi hanya membantu membentuk keluaran; ia tidak membuktikan bahwa isinya benar.
Afriansyah Noor menilai perkembangan AI membawa tantangan berupa disinformasi, risiko turunnya akurasi, perlindungan data, dan perubahan pola kerja yang menuntut kompetensi baru. Karena itu, insan pers perlu meningkatkan serta menyesuaikan keterampilan digital agar mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dalam jurnalisme digital, pelatihan perlu mencakup pemeriksaan sumber, keamanan data, penyuntingan, dan pemahaman batas alat. Transformasi digital juga tidak boleh mengabaikan hak dasar pekerja pers.
Kepercayaan pembaca adalah ukuran akhirnya
Bagi pembaca, perbedaan antara draf cepat dan berita yang terverifikasi menentukan apakah informasi dapat dipercaya dan berguna. Kejelasan sumber, ketepatan judul, dan manfaat informasi ikut menentukan kualitas berita, sebagaimana ditekankan Maimun dalam lokakarya tersebut. Maka, redaksi sebaiknya menilai keberhasilan AI bukan dari banyaknya naskah yang dihasilkan, melainkan dari apakah wartawan punya waktu dan keterampilan untuk menguji setiap klaim.
AI untuk wartawan dapat mempercepat proses, tetapi tidak mengambil alih kewajiban profesional. Afriansyah berharap Rakernas 2026 memperkuat sinergi organisasi pers, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat demi kemajuan pers serta perlindungan masyarakat. Arah itu perlu disertai investasi pada keterampilan dan perlindungan pekerja. Kesimpulannya tegas: gunakan AI untuk membantu kerja redaksi, tetapi biarkan verifikasi, keputusan editorial, dan tanggung jawab tetap pada manusia.
