PSEL Rp89 Triliun: Obat Manjur atau Sekadar Penunda Krisis Sampah?
Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) adalah kebijakan pembangunan infrastruktur yang mengubah tumpukan sampah menjadi listrik melalui fasilitas skala besar, dan kini direncanakan hadir dalam 33 proyek bernilai hingga Rp89 triliun sebagai bagian utama strategi negara mengatasi krisis sampah nasional yang kian mendesak.
Inti persoalannya: pemerintah mendorong 33 proyek PSEL Indonesia dengan investasi Rp89 triliun, sementara organisasi lingkungan menilai langkah ini salah sasaran dalam menghadapi krisis sampah nasional. Alih-alih mengurangi sampah dari sumber, negara menggantungkan harapan pada pengolahan sampah energi listrik di hilir. Walhi menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan mandat pengurangan sampah sebagai pendekatan utama dan berpotensi mengunci sistem pada teknologi mahal yang tidak menyentuh akar persoalan. Artinya, kita sedang menggelontorkan dana raksasa untuk menangani akibat, bukan penyebab. Itu bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan pilihan politik: apakah uang publik digunakan untuk mengurangi sampah, atau untuk menjamin pasokan sampah bagi pembangkit listrik.
Mengabaikan Hulu: Ketika Sampah Dipandang sebagai Bahan Bakar, Bukan Masalah
Kritik utama terhadap proyek PSEL Indonesia adalah cara pandangnya terhadap sampah: bukan sesuatu yang harus dikurangi, melainkan bahan bakar yang perlu dijamin pasokannya. Walhi mengingatkan bahwa pembangunan 33 PSEL di tengah kegagalan mencapai target pengurangan sampah menunjukkan pemerintah mengabaikan mandat pengurangan sampah sebagai pendekatan utama. Dalam logika ini, produksi sampah terus dibenarkan karena fasilitas PSEL membutuhkan suplai yang stabil dan besar untuk beroperasi.
Walhi menegaskan bahwa kebijakan percepatan PSEL berisiko “mengunci pengelolaan sampah pada pendekatan yang mahal, terus membenarkan produksi sampah dan tidak menyelesaikan persoalan yang menyebabkan krisis sampah.” Alih-alih memperkuat pembatasan plastik sekali pakai, sistem guna ulang, dan tanggung jawab produsen melalui Extended Producer Responsibility (EPR), pemerintah memilih mengucurkan dana ke fasilitas hilir. Ini seperti membangun rumah sakit mewah tanpa pernah membereskan kualitas air dan sanitasi yang menyebabkan penyakit sejak awal.
Risiko Keuangan: Rp89 Triliun yang Bisa Mengikat APBN Puluhan Tahun
Selain keliru secara arah kebijakan, proyek pengolahan sampah energi listrik ini juga dinilai berbahaya bagi keuangan publik. Walhi menyoroti skema pembelian listrik dari PSEL yang mewajibkan PT PLN membeli listrik dengan skema take or pay selama 30 tahun dengan harga sekitar Rp3.200–Rp3.500 per kWh, jauh di atas biaya pokok penyediaan listrik. Dengan kata lain, negara diposisikan sebagai pembeli setia, apa pun kondisi kebutuhan listrik dan kualitas layanan.
Menurut kajian Walhi, satu fasilitas PSEL berkapasitas 36 MW saja diperkirakan dapat menimbulkan beban keuangan sekitar Rp454 miliar per tahun, atau sekitar Rp13,6 triliun selama masa kontrak—angka yang bahkan melampaui investasi awal proyek yang diperkirakan sekitar Rp3 triliun. Jika skema ini dikalikan ke 33 proyek, risiko proyek PSEL terhadap APBN menjadi sangat besar. Walhi mengingatkan bahwa selisih antara harga beli listrik PSEL dan biaya penyediaan listrik berpotensi menjadi beban tambahan bagi PLN dan pada akhirnya memicu peningkatan kebutuhan kompensasi maupun subsidi dari anggaran negara.
Alternatif Hulu: Dari Pemilahan hingga EPR sebagai Jalan Keluar Krisis Sampah
Jika proyek senilai Rp89 triliun ini problematis, apa alternatifnya? Walhi menekankan bahwa persoalan utama krisis sampah nasional bukan kekurangan teknologi PSEL atau RDF, melainkan kegagalan membangun sistem pengurangan sampah yang efektif. Artinya, solusi harus dimulai dari perubahan cara produksi dan konsumsi, bukan dari tungku pembakaran di ujung rantai. Dana publik skala raksasa semestinya diarahkan ke infrastruktur dan regulasi yang mengurangi jumlah sampah sejak dari sumber.
Walhi mendorong agar anggaran PSEL digunakan untuk pemilahan sampah, fasilitas komposting dan biodigester, penguatan bank sampah, layanan pengangkutan dan pengolahan sampah organik, peningkatan kesejahteraan pekerja sektor sampah, insentif sistem guna ulang, serta penerapan tanggung jawab produsen secara efektif. Jika pemerintah berani menempatkan pengurangan sampah di pusat kebijakan, proyek di hilir akan menjadi pelengkap, bukan penentu. Tanpa pembenahan tata kelola dari hulu, pembangunan PSEL berpotensi menjadi monumen mahal dari logika lama: mengubur dan membakar sampah, sambil mengabaikan mengapa sampah itu terus lahir.
Kesimpulan: Pilih Masa Depan Pengurangan Sampah, Bukan Ketergantungan pada PSEL
Perdebatan soal 33 proyek PSEL senilai Rp89 triliun bukan sekadar soal teknologi, melainkan pilihan arah: apakah kita membangun masa depan yang bergantung pada tumpukan sampah sebagai bahan bakar, atau menata sistem agar sampah berkurang drastis dari awal. Kritik Walhi menunjukkan bahwa pendekatan PSEL saat ini mahal, berisiko mengunci pengelolaan sampah pada solusi hilir, dan membuka potensi beban keuangan jangka panjang bagi negara.
Jika pemerintah bersikeras menempatkan pengolahan sampah energi listrik sebagai tulang punggung kebijakan, krisis sampah nasional akan terus berputar di lingkaran setan: produksi berlebihan, pengurangan mandek, teknologi mahal ditambal subsidi. Jalan keluar yang lebih masuk akal ialah memprioritaskan belanja publik pada pemilahan, pengurangan, pengolahan organik, dan penguatan tanggung jawab produsen. PSEL, bila tetap dibangun, seharusnya menjadi opsi tambahan yang tunduk pada prinsip utama: sampah paling baik adalah sampah yang tidak pernah tercipta.
