Prioritas harus berubah menjadi kebijakan
Musrenbang HAM adalah forum perencanaan yang menghimpun pandangan pemerintah dan masyarakat sipil untuk menetapkan isu hak asasi manusia yang perlu masuk ke agenda pembangunan. Pada 22 Oktober 2026, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menutup forum dua hari itu di Jakarta setelah peserta merumuskan delapan prioritas nasional.
Penetapan tersebut penting, tetapi nilai forum ini tidak akan diukur dari panjangnya daftar. Ukurannya adalah apakah isu HAM memperoleh tempat dalam perencanaan dan penganggaran instansi yang berwenang. Pemerintah menyebut rumusan Musrenbang HAM akan menjadi bahan perencanaan pembangunan bidang HAM ke depan. Karena itu, hasil musyawarah patut dibaca sebagai awal kerja, bukan penyelesaian masalah. Tanpa tindak lanjut yang jelas, daftar prioritas berisiko berhenti sebagai kesepakatan di ruang rapat.
Delapan isu, dari pendidikan hingga kebebasan berekspresi
Daftar prioritas mencakup hak atas standar hidup yang layak; hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak atas pendidikan; kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar; hak atas pembangunan; perlindungan dari risiko iklim dan bencana; hak atas pangan; serta kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ragam ini memperlihatkan bahwa isu HAM tidak terbatas pada satu sektor: hak sosial, akses layanan, lingkungan, dan kebebasan sipil hadir bersama dalam agenda.
Masuknya hak atas pendidikan patut mendapat perhatian khusus. Pendidikan tercantum sebagai salah satu prioritas, sejajar dengan kebutuhan dasar dan perlindungan hak lain. Namun, sumber hasil musyawarah tidak merinci langkah pelaksanaan atau target untuk tiap isu. Karena itu, penetapan prioritas memberi arah, tetapi belum cukup untuk menilai bagaimana hak-hak tersebut akan diwujudkan. Tantangan berikutnya ialah memastikan setiap isu diterjemahkan menjadi tindakan oleh instansi yang bertanggung jawab.
Cara memilih dan siapa yang dilibatkan
Delapan isu HAM prioritas ditetapkan melalui sidang pleno yang melibatkan 62 peserta. Masing-masing dapat memilih paling banyak delapan persoalan, dengan merujuk pada penilaian kelompok kerja serta data dan temuan Kementerian HAM. Proses ini memberi ruang bagi pertimbangan bersama, bukan penetapan sepihak.
Forum selama dua hari tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat sipil. Keterlibatan beragam pihak memperkuat dasar pembahasan, tetapi partisipasi baru bermakna jika masukan peserta tetap terbawa setelah forum ditutup. Pemerintah sendiri mengakui bahwa delapan prioritas itu tidak dapat dituntaskan oleh satu instansi saja. Maka, koordinasi lintas sektor bukan pelengkap: ia menentukan apakah daftar ini dapat mengatasi batas-batas kerja kelembagaan.
Dari forum menuju meja pengambil kebijakan
Hasil Musrenbang HAM akan segera disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan menteri terkait lainnya, lalu dilaporkan secara resmi kepada Presiden. Wamen HAM Mugiyanto menyatakan, “suara yang Bapak/Ibu sampaikan di ruangan ini akan sampai ke meja pengambil kebijakan tertinggi negeri ini”.
Penyampaian kepada para pengambil keputusan memberi hasil musyawarah jalur menuju proses kebijakan, tetapi belum menjamin pelaksanaannya. Pemerintah berharap rumusan tersebut diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing. Itulah ujian sesungguhnya bagi prioritas HAM nasional: apakah delapan isu ini akan memperoleh tindak lanjut lintas instansi, atau sekadar dicatat sebagai hasil pertemuan. Kesimpulannya, Musrenbang telah menetapkan arah dan membuka jalur pelaporan; kini pemerintah perlu menunjukkan bahwa komitmen itu masuk ke dalam rencana kerja.
