Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Penyalahgunaan Pertalite Menuntut Pengawasan yang Konsisten

Penyalahgunaan Pertalite Menuntut Pengawasan yang Konsisten
Minat|Perawatan Mobil Bensin

Penindakan harus menjadi awal, bukan akhir

Penyalahgunaan Pertalite adalah pengangkutan, pembelian, atau niaga BBM bersubsidi yang diduga menyimpang dari ketentuan dan mengalihkan pasokan dari penerima yang berhak. Dugaan seperti ini menuntut penegakan hukum sekaligus pengawasan rutin agar subsidi tetap sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Belitung, Unit II Tipidter Satreskrim Polres Belitung menertibkan dugaan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga Pertalite di Jalan Spendar, Desa Dukong, Tanjungpandan. Penyelidikan bermula dari informasi warga tentang pelangsiran memakai kendaraan roda empat. Polisi kemudian mengikuti sebuah Toyota Kijang pikap hingga ke rumah kosong dan mengamankan seorang terduga pelaku untuk diperiksa. Petugas menyita 21 jeriken berkapasitas 20 liter berisi Pertalite serta kendaraan tersebut. Terduga dan barang bukti dibawa ke Mapolres Belitung, sementara pemeriksaan masih berlangsung. Penanganan ini patut diapresiasi, tetapi hasilnya akan terbatas jika berhenti pada satu operasi tanpa pemantauan berkelanjutan dan tindak lanjut sesuai hukum.

Dampak penyimpangan melampaui antrean

Di Aceh, anggota DPD RI Sudirman, yang dikenal sebagai Haji Uma, mengapresiasi penindakan Polda Aceh dan meminta langkah serupa dilakukan konsisten. Pada 19–25 Oktober 2026, Polda Aceh dan jajaran polres menetapkan 22 tersangka dalam 19 laporan polisi, serta mengamankan 18 kendaraan dan 32 ton BBM ilegal. Angka itu menunjukkan skala masalah yang tak bisa dijawab dengan operasi sesaat. Haji Uma mengaitkan antrean panjang di SPBU dengan ketidaksinkronan yang perlu ditelusuri, meski Pertamina menyatakan jatah BBM ke SPBU tidak dikurangi. Ia juga mengingatkan bahwa kesulitan pasokan dapat menghambat angkutan dan mendorong tekanan terhadap harga barang. Dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari: seorang sopir mobil sewa mengatakan pekerjaan antar-jemput penumpang sempat tertunda karena harus mengantre BBM. Karena itu, pengawasan BBM subsidi semestinya melindungi akses warga, bukan hanya menghasilkan angka penindakan.

Surat rekomendasi perlu diverifikasi

Di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, celah lain muncul melalui surat rekomendasi BBM yang diterbitkan dinas terkait. SPBU diminta menolak pembelian yang diwakilkan, sebab rekomendasi bagi kelompok tani, nelayan, dan pelaku UMKM mensyaratkan pemegangnya membeli sendiri. Aturan ini perlu diterapkan tegas dan seragam, bukan bergantung pada penilaian petugas saat itu. Warga Kecamatan Mangkutana menduga ada orang yang datang ke SPBU dengan membawa hingga sepuluh surat rekomendasi sekaligus. Mereka juga mempertanyakan kuota 1.539 liter untuk lahan 28 hektare, terutama karena panen disebut telah selesai. Dugaan dan angka tersebut belum membuktikan pelanggaran, tetapi cukup menjadi alasan bagi dinas untuk memeriksa data dan penggunaan kuota. SPBU tidak seharusnya menjadi tempat mengesahkan klaim perwakilan tanpa pemeriksaan. Pencocokan identitas, kegiatan penerima, dan sisa kuota dapat menutup celah penyaluran, sementara surat yang terbukti disalahgunakan perlu ditinjau atau dicabut melalui prosedur yang berlaku.

Penyalahgunaan Pertalite Menuntut Pengawasan yang Konsisten

Konsistensi adalah ukuran keberhasilan

Penindakan BBM subsidi baru memberi hasil nyata jika disertai pengawasan SPBU, pemeriksaan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, dan tindak lanjut yang terbuka. Polres Belitung masih memeriksa terduga pelaku; di Aceh, Haji Uma berharap Polda tidak berhenti pada operasi yang telah dilakukan; di Luwu Timur, warga meminta dinas memverifikasi ulang surat rekomendasi yang sudah diterbitkan. Ketiga kasus ini memperlihatkan bahwa penyelewengan dapat muncul pada pengangkutan, penimbunan, maupun penggunaan dokumen pembelian. Respons yang hanya menyasar satu titik akan menyisakan celah di titik lain. Karena itu, aparat, dinas penerbit rekomendasi, dan operator SPBU perlu menjalankan pemeriksaan secara rutin, dengan aturan yang sama bagi setiap pembeli. Kesimpulannya, subsidi hanya tepat sasaran bila penegakan hukum berkesinambungan dan pengawasan dilakukan dari penerbitan rekomendasi hingga transaksi di SPBU. Ketegasan yang konsisten melindungi hak penerima yang berhak sekaligus mengurangi peluang penyalahgunaan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!