Keluhan yang menyangkut langsung kemampuan melaut
Persoalan nelayan Cilacap adalah hambatan praktis yang menentukan apakah mereka dapat berangkat melaut: bahan bakar terbatas dan jalur menuju laut yang dangkal. Pada Senin, 26 Oktober 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan nelayan di TPI Tegalkatilayu, lalu meninjau Sungai Kaliyasa dan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Waktunya penting karena musim melaut mulai berlangsung, sementara stok solar dan Pertalite di stasiun penyaluran dinilai belum mencukupi. Nelayan meminta tambahan alokasi, terutama di kawasan TPI Tegalkatilayu, Cilacap Selatan. Akibatnya bukan sekadar antrean panjang: sebagian nelayan harus mencari BBM ke tempat yang lebih jauh. Keluhan ini menunjukkan bahwa akses bahan bakar adalah kebutuhan operasional, bukan perkara administrasi semata. Tanpa pasokan yang memadai, kesempatan melaut dapat terbuang sebelum kapal meninggalkan dermaga.
Solar bersubsidi: kuota dan dokumen sama-sama menentukan
Kelangkaan yang dikeluhkan nelayan tidak bisa ditangani dengan menambah fasilitas penyaluran saja apabila kuotanya tetap kurang. Ketua KUD Minosaroyo Cilacap menyebut fasilitas stasiun penyaluran sudah mencukupi, tetapi alokasi BBM perlu ditingkatkan. Persoalan lain adalah akses terhadap solar bersubsidi: sebagian nelayan kapal di bawah 30 gross tonnage (GT) belum memiliki surat rekomendasi pembelian. Gibran meminta nelayan yang terkendala mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, sementara daftar nama mereka dihimpun untuk diteruskan kepada BPH Migas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perbedaan kebutuhan antarkelompok kapal juga terlihat. Agustin mengapresiasi penyediaan solar khusus untuk kapal 31–200 GT, yang menurutnya membantu kelancaran melaut, sedangkan nelayan kapal 30 GT ke bawah masih menghadapi keterbatasan. Karena itu, tindak lanjut perlu mencakup kuota sekaligus penyelesaian dokumen.
Pendangkalan Sungai Kaliyasa bukan masalah kecil
Peninjauan langsung ke Sungai Kaliyasa dan kawasan dermaga PPS Cilacap membuat keluhan fisik tentang akses laut terlihat jelas: sedimentasi menyulitkan nelayan melintasi alur saat hendak berangkat. Nelayan Temu mengatakan pengerukan belum dilakukan sejak 1995 dan mendesak pemerintah mengeruk sungai. Ia juga meminta pembangunan tanggul agar tebing tidak mudah longsor dan mengancam lahan warga di sekitar alur. Respons Gibran mengakui pengerukan perlu dipertimbangkan, tetapi pekerjaan itu harus disertai upaya mencegah sedimentasi kembali, termasuk kemungkinan membangun pemecah ombak. Ini arah yang masuk akal: pengerukan tanpa penanganan penyebab endapan berisiko hanya memberi kelegaan sementara. Namun, bagi nelayan yang kini kesulitan mengakses laut, rencana teknis harus segera diterjemahkan menjadi langkah, jadwal, dan koordinasi yang jelas.
Janji koordinasi perlu menjangkau kebutuhan sehari-hari
Aspirasi yang diserap tidak berhenti pada BBM dan pendangkalan sungai. Nelayan juga membutuhkan kemudahan administrasi, air bersih, pendampingan usaha, serta akses pasar; dukungan semacam ini menentukan apakah kelancaran melaut dapat berujung pada kesejahteraan keluarga. Gibran menyatakan kendala lapangan akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait agar ditindaklanjuti. Untuk rekomendasi solar, ia meminta pendataan nelayan yang belum memiliki surat; pengerukan dan pembangunan talud akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Pertamina setelah kunjungan kerja. Komitmen ini memberi jalur tindak lanjut, tetapi ukuran keberhasilannya bukan banyaknya persoalan yang dicatat. Nelayan membutuhkan hasil yang dapat dirasakan: alokasi BBM memadai, dokumen selesai, dan alur pelayaran lebih aman. Kesimpulannya, kunjungan Gibran baru bernilai penuh bila koordinasi itu berubah menjadi perbaikan nyata dan terpantau.
