Apa Makna Pengambilalihan Rekrutmen Guru oleh Pusat?
Pengambilalihan rekrutmen guru pusat adalah kebijakan ketika kewenangan pengangkatan guru nasional dipindahkan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat untuk menciptakan proses seleksi yang lebih objektif, terukur, berbasis kebutuhan sekolah, bebas titipan politik, sekaligus menjadi pintu masuk reformasi sistem pendidikan dan perbaikan kesejahteraan guru secara menyeluruh.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat akan mengambil alih proses pengangkatan guru guna membangun sistem rekrutmen yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi kualitas. Ini bukan sekadar perubahan teknis; ini pergeseran filosofi: guru diperlakukan sebagai profesi nasional strategis, bukan alat politik lokal. Wacana ini muncul karena desentralisasi rekrutmen di tingkat kabupaten dan provinsi dinilai menimbulkan tantangan besar dalam menjaga kualitas dan objektivitas. Pertanyaannya: apakah sentralisasi otomatis membawa keadilan, atau hanya mengganti satu bentuk bias dengan bias lain? Jawabannya bergantung pada sejauh mana pusat berani membangun sistem seleksi yang transparan dan bisa diawasi publik.
Memutus Titipan Politik: Sentralisasi Bukan Obat Mujarab, Tapi Langkah Perlu
Akar dari gagasan pengangkatan guru nasional kembali ke pusat adalah kegelisahan atas praktik titipan politik di daerah. Prabowo blak-blakan mempertanyakan apakah bupati dan gubernur mampu menjaga objektivitas, atau justru mengangkat saudara dan tim sukses mereka menjadi guru. Rekrutmen guru pusat diharapkan memutus pola ini dengan menempatkan kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas sebagai dasar utama seleksi, bukan kedekatan pribadi atau kepentingan politik.
Namun sentralisasi bukan jaminan suci. Tanpa mekanisme seleksi berbasis data kebutuhan sekolah, tes kompetensi yang terukur, dan pengawasan independen, titipan hanya bergeser level: dari kantor bupati ke kantor kementerian. Di sinilah pentingnya desain sistem yang tidak sekadar memindahkan kewenangan administrasi, tetapi menata ulang tata kelola guru agar benar-benar objektif dan terukur, sebagaimana didorong Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani. Rekrutmen guru pusat perlu dipandang sebagai pintu reformasi, bukan tujuan akhir.
Kesejahteraan Guru: Tanpa Gaji Layak, Reformasi Hanya Slogan
Wacana pengambilalihan pengangkatan guru akan kosong jika tidak diikuti perbaikan kesejahteraan guru. Lalu Hadrian menegaskan kebijakan ini harus diiringi peningkatan kesejahteraan guru secara nyata, bukan sekadar memindah kewenangan dari daerah ke pusat. Ia mengingatkan masih banyak guru dengan penghasilan jauh di bawah beban dan tanggung jawab profesi, terutama guru non ASN dengan honor bahkan di bawah upah minimum.
Di titik ini, refleksi paling penting adalah sederhana: kualitas pendidik tidak bisa naik jika kesejahteraan guru tetap memprihatinkan. Reformasi sistem pendidikan yang memprioritaskan kualitas pendidik harus berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan, kepastian status kepegawaian, perlindungan profesi, dan akses pengembangan kompetensi. Rekrutmen guru pusat hanya masuk akal bila disertai skema karier nasional yang jelas, standar kompetensi yang tegas, dan jaminan hidup layak. Jika tidak, guru akan tetap sibuk bertahan hidup alih-alih fokus mendidik.
Digitalisasi Kelas dan Crash Program: Peluang, Tapi Jangan Jadi Pengalihan
Selain rekrutmen, Prabowo menempatkan digitalisasi kelas sebagai strategi mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Pemanfaatan teknologi disebut bisa membantu guru yang kemampuan pedagogiknya terbatas dan membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Secara prinsip, ini langkah tepat: kelas digital yang dirancang baik dapat menjadi ‘pelatih diam-diam’ bagi guru sambil membuka akses materi berkualitas untuk murid di sekolah tertinggal.
Namun digitalisasi bukan jalan pintas menggantikan investasi pada manusia. Pemerintah menyiapkan crash program dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik sebagai “guru darurat” yang akan diterjunkan ke sekolah tertinggal, bahkan dengan target sekitar 30 ribu sarjana untuk jenjang sekolah dasar. Ada pula wacana penugasan singkat aparatur sipil negara selama dua hingga tiga minggu di sekolah sesuai kebutuhan daerah. Semua ini punya potensi, tetapi berisiko menjadi solusi jangka pendek jika tidak diikat pada skema pengembangan guru permanen dan standar kualitas pendidik yang konsisten.
Menuju Reformasi Sistem Pendidikan yang Konsisten, Bukan Tambal Sulam
Rekrutmen guru pusat, perbaikan kualitas pendidik, digitalisasi kelas, dan crash program hanya akan bermakna jika disatukan dalam peta jalan reformasi sistem pendidikan yang konsisten. Prabowo sendiri menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen dan peningkatan kualitas guru. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan ulang pembagian kewenangan pengangkatan guru agar rekrutmen lebih objektif dan terukur.
Dari perspektif kebijakan publik, kuncinya adalah urutan: pertama, pastikan rekrutmen guru pusat bebas titipan melalui mekanisme transparan; kedua, bangun standar kompetensi dan jalur karier nasional; ketiga, kaitkan semua itu dengan skema kesejahteraan yang layak; keempat, gunakan digitalisasi kelas untuk memperkuat, bukan mengganti, peran guru. Tanpa urutan ini, reformasi akan terjebak pada proyek-proyek parsial yang tampak modern, tetapi gagal mengubah realitas di ruang kelas.
