Papua dan Paradigma Keamanan yang Harus Diubah
Keamanan Papua adalah kondisi di mana warga dapat hidup dan beraktivitas tanpa ancaman kekerasan, melalui kombinasi operasi keamanan, pembangunan infrastruktur, dan pendekatan teritorial yang kolaboratif antara TNI, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian terkait, bukan semata-mata melalui operasi militer yang berdiri sendiri. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berbicara terbuka tentang situasi keamanan Papua yang masih diwarnai penembakan terhadap warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Di satu sisi, TNI sudah menggelar satuan-satuan di wilayah yang luas dan didominasi pegunungan ekstrem, tetapi di sisi lain Agus menolak gagasan bahwa Papua adalah ‘urusan TNI’ semata. Ini poin penting: selama Papua didekati seolah hanya persoalan operasi militer, kekerasan akan terus menjadi wajah kebijakan, bukan perlindungan warga.
Strategi Keamanan TNI: Menumpas OPM, Menghindari Stigma Negara Militer
Dalam TNI strategi keamanan untuk Papua, Agus Subiyanto mengambil posisi keras terhadap OPM separatis, tetapi mencoba memisahkannya dari warga sipil. Ia menegaskan Organisasi Papua Merdeka adalah kelompok separatis yang harus ditangani dengan operasi keamanan dan “harus ditumpas” karena tidak boleh ada separatis di negara ini. Sikap itu menunjukkan komitmen TNI menjaga integritas nasional. Namun Agus secara terang menyebut, bila penanganan Papua dikonotasikan hanya sebagai tugas TNI, konsekuensinya adalah kekerasan yang semakin menempel pada citra negara. Di sinilah pendekatan teritorial dan operasi keamanan harus berjalan berdampingan: penindakan tegas terhadap aktor bersenjata, sekaligus kehadiran aparat sebagai fasilitator pembangunan dan pelindung masyarakat. Tanpa keseimbangan ini, keamanan Papua akan terus dipersepsikan sebagai proyek militer, bukan layanan publik.
Infrastruktur Papua: Jembatan sebagai Strategi Keamanan Jangka Panjang
Pernyataan Panglima TNI bahwa infrastruktur Papua perlu dibenahi bersama bukan sekadar komentar teknis; ini adalah politik keamanan. Agus menyoroti masih banyak wilayah yang membutuhkan jembatan untuk membuka akses antarkecamatan hingga desa. Tanpa jalan dan jembatan, hasil pertanian warga sulit dijual, dan mereka terpaksa memutar berjam-jam hanya untuk membawa panen ke pasar. Akibatnya, kemiskinan dan keterisolasian menjadi pupuk subur bagi ketidakpuasan dan konflik. Keamanan Papua tidak bisa stabil jika mobilitas ekonomi warga terhambat. Pembangunan infrastruktur Papua harus dibaca sebagai bagian integral dari strategi keamanan jangka panjang: mengurangi ketimpangan, memotong ruang gerak kelompok kriminal bersenjata, dan memperkuat rasa memiliki terhadap negara melalui kesejahteraan nyata, bukan kampanye slogan.
Operasi Teritorial: Ketika Prajurit Jadi Guru dan Tukang Bangun
Agus memaparkan bahwa TNI strategi keamanan di Papua bukan hanya patroli senjata, tetapi juga operasi teritorial yang menyentuh keseharian warga. TNI ikut membangun gereja, menyediakan sumur bor air bersih, memperbaiki sekolah, memberi layanan kesehatan, dan menugaskan prajurit mengajar di wilayah terpencil. Langkah ini, bila konsisten dan transparan, bisa mengikis jarak psikologis antara warga dengan aparat yang selama ini identik dengan operasi bersenjata. Namun operasi teritorial tidak boleh menjadi kosmetik bagi pendekatan militer yang tetap dominan. Kegiatan sosial TNI harus dikaitkan dengan program pembangunan resmi pemerintah daerah dan kementerian, agar tidak menimbulkan kesan bahwa negara hanya hadir lewat seragam, bukan kebijakan. Papua butuh negara yang mengakar di sekolah, puskesmas, dan pasar, bukan semata di pos keamanan.
Kesimpulan: Keamanan Papua sebagai Proyek Sipil-Militer yang Seimbang
Inti pesan Panglima TNI jelas: keamanan Papua menuntut kolaborasi lintas sektor, bukan dominasi satu institusi. Situasi yang masih diwarnai penembakan warga oleh kelompok kriminal bersenjata menunjukkan operasi keamanan tetap diperlukan. Di saat yang sama, penggandengan pembangunan infrastruktur Papua, operasi teritorial, dan program kesejahteraan adalah cara menggeser logika konflik ke logika pelayanan publik. Menurut Agus, “penyelesaian Papua harus kolaborasi, tidak hanya TNI”; bila tidak, kekerasan akan menjadi bahasa utama negara. Jalan keluar bukan menyerahkan Papua sepenuhnya kepada militer maupun sepenuhnya kepada birokrasi sipil, melainkan proyek sipil-militer yang seimbang: menindak tegas OPM separatis, membuka jembatan dan jalan, menghadirkan guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin lokal yang bekerja bersama. Tanpa keseimbangan ini, keamanan Papua akan tetap rapuh, dan kepercayaan warga sulit pulih.
