Pembiayaan perlu mengikuti bentuk kota
Pembiayaan hunian terjangkau adalah dukungan kredit dan skema pembangunan yang membantu masyarakat memperoleh rumah layak dengan cicilan yang sesuai kemampuan, termasuk di kawasan perkotaan yang lahannya terbatas. Karena kebutuhan kota tidak selalu cocok dijawab dengan rumah tapak, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperluas pilihan melalui FLPP untuk rumah susun, KPR inden, serta pengembangan hunian berbasis TOD. Arah ini tepat: memperbanyak jalur pembiayaan tanpa mengunci masyarakat pada satu jenis rumah. Kreshnariza Harahap, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, menyebut penyesuaian skema dengan keterbatasan lahan perkotaan sebagai kebutuhan dalam pengembangan pembiayaan perumahan.
Untuk rusun, skema FLPP yang didorong pemerintah menawarkan bunga 6 persen dengan tenor maksimum 40 tahun; tenor itu bukan kewajiban, karena peminjam dapat memilih jangka waktu lebih pendek sesuai kemampuan. Ketentuan satuan rusun umum juga mencakup luas 21–45 meter persegi, pembebasan BPHTB, dan kemudahan pelunasan sewaktu-waktu. Perluasan ini berpotensi membuka pilihan kepemilikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi manfaatnya bergantung pada lokasi, kualitas bangunan, dan kecocokan cicilan—bukan hanya ketersediaan kredit.
Angka penyaluran tinggi, pekerjaan belum selesai
Penyaluran KPR FLPP menunjukkan jangkauan program terus bertambah, tetapi capaian sementara juga mengingatkan bahwa target akhir masih menuntut kerja cepat. Hingga 31 Oktober 2026, BP Tapera mencatat 194.360 unit telah tersalurkan, setara 55,53 persen dari target 350.000 unit. BP Tapera optimistis target tahun ini dapat tercapai. Dalam pertemuan dengan Menteri PKP pada 4 November, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho melaporkan angka yang telah naik menjadi 199.429 unit dengan nilai penyaluran Rp24,85 triliun pada pukul 15.00 WIB.
Kenaikan dalam beberapa hari memberi sinyal kemajuan, tetapi tidak otomatis menjamin akses yang merata atau proses yang lancar bagi pemohon. BP Tapera menyebut koordinasi dengan bank dan pengembang, validasi data, serta tim khusus untuk menangani hambatan administratif dan teknis sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran. Jaringan program melibatkan 43 bank penyalur dan ribuan pengembang. Ukuran keberhasilan semestinya bukan hanya jumlah unit, melainkan juga apakah rumah tersedia di lokasi yang dibutuhkan dan dapat dijangkau pekerja berpenghasilan rendah.
KPR inden membuka peluang, tetapi perlu pagar
KPR inden memungkinkan pembiayaan dicairkan saat bangunan masih dalam proses pembangunan. Bagi pengembang, skema ini dapat mengurangi ketergantungan pada modal sendiri, terutama untuk proyek rusun yang membutuhkan investasi besar; bagi calon penghuni, ia berpotensi menambah pasokan pilihan. Namun, kemudahan pendanaan tidak boleh dibayar dengan risiko konsumen yang lebih besar. Kementerian PKP menyebut sejumlah pengaman yang perlu disiapkan: pemecahan sertifikat induk per menara atau penggunaan pertelaan per blok, rekening penampungan khusus proyek, serta penilaian kelayakan pengembang dan proyek. Dana yang diterima harus digunakan untuk membangun proyek yang dibiayai.
Syarat-syarat itu bukan urusan administratif belaka. Pembeli membutuhkan kepastian bahwa dana tidak dialihkan dan pembangunan benar-benar berjalan. Karena itu, perluasan KPR inden layak didukung hanya jika pengawasan, keterbukaan status proyek, dan perlindungan dana berjalan seiring. Tanpa pagar tersebut, akses kredit yang lebih luas dapat memindahkan risiko proyek kepada keluarga yang sedang membeli rumah pertama.
Usulan daerah harus membentuk kebijakan
Kebutuhan perumahan tidak seragam, sehingga masukan pemerintah daerah penting untuk menentukan di mana pembiayaan dan pembangunan seharusnya diarahkan. Pada 4 November 2026, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Arianto dan Wali Kota Padang Fadly Amran bertemu Menteri PKP di Jakarta untuk menyampaikan usulan pembangunan serta meminta dukungan pemerintah pusat. Dalam pertemuan itu, BP Tapera juga memaparkan perkembangan FLPP: penyaluran di enam kabupaten Solo Raya mencapai 4.113 unit, belum termasuk Kota Surakarta, sementara Kota Padang mencatat 582 unit.
Surakarta mengusulkan penataan kawasan sungai dan ruang publik, serta pengembangan TOD di sekitar Stasiun Jebres. Usulan itu mengingatkan bahwa hunian berbasis TOD bukan sekadar membangun dekat stasiun: koneksi perjalanan sehari-hari dan prasarana kawasan harus ikut dipikirkan. Pemerintah kota juga mengusulkan layanan shuttle gratis menuju stasiun pada pagi dan sore hari. Langkah berikutnya adalah menghubungkan data penyaluran dengan kebutuhan nyata tiap daerah, lalu memastikan dukungan pusat menghasilkan akses rumah, transportasi, dan lingkungan yang layak. Target FLPP penting, tetapi keberhasilan akhirnya ditentukan oleh manfaat yang dirasakan penghuni.
