Krisis Infrastruktur Dermaga di Timur: Bukan Sekadar Masalah Teknis
Krisis infrastruktur dermaga adalah kondisi ketika pelabuhan rusak, fasilitas bongkar muat tidak aman, dan keterbatasan armada kapal menghambat transportasi laut antar-pulau sehingga melemahkan konektivitas, menaikkan biaya logistik, dan menekan ekonomi lokal di kawasan kepulauan yang bergantung pada jalur laut untuk distribusi barang, mobilitas warga, dan layanan sosial dasar. Di kawasan timur, krisis ini terlihat jelas di pelabuhan rusak Indonesia, dari dermaga penyeberangan hingga pelabuhan laut yang baru dibangun. Masalah ini bukan sekadar soal beton patah atau kapal yang berkurang, tetapi cerminan kegagalan perencanaan jangka panjang dan prioritas anggaran yang timpang. Ketika pelabuhan dan armada kapal tidak siap, masyarakat kepulauan yang paling dulu menanggung akibatnya melalui keterlambatan pasokan, berkurangnya frekuensi pelayaran, dan peluang ekonomi yang hilang.
Dermaga Tondasi Patah: PAD Tertahan, Distribusi Barang Tersendat
Kasus pelabuhan penyeberangan Tondasi di Muna Barat adalah contoh telanjang bagaimana infrastruktur dermaga yang rapuh bisa melumpuhkan layanan publik. Aktivitas pelayanan di pelabuhan ini terganggu akibat kerusakan jembatan penghubung dermaga. Akibatnya, kendaraan dengan muatan lebih dari tiga ton dilarang melintasi jembatan yang rusak tersebut. Pembatasan ini mungkin perlu demi keselamatan, tetapi secara ekonomi sangat mahal: pelayanan bongkar muat tidak maksimal, kendaraan angkutan barang dengan beban besar terpaksa mencari jalur lain, distribusi barang menjadi lebih lambat dan mahal. Ironisnya, pengelola pelabuhan justru diminta memaksimalkan pendapatan asli daerah, sementara fasilitas kunci tidak memadai untuk mendukung target itu. Pelabuhan Tondasi sebelumnya dibuka untuk lintasan Tondasi–Torobulu guna memperkuat akses warga Muna Barat ke Konawe Selatan dan Kendari; kini, jembatan patah ikut mematahkan ambisi memperkuat konektivitas.
Sitaro: Satu Kapal Menghidupi Banyak Pulau
Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), krisis bukan pada pelabuhan rusak, melainkan pada keterbatasan armada kapal. Keterbatasan armada kembali menjadi perhatian serius dalam pelayanan transportasi laut di daerah ini, dan persoalan tersebut mengemuka dalam rapat Forkopimda yang dipimpin Plt. Bupati Hieronimus Makainas. PD Pelayaran Sitaro selama ini hanya mengoperasikan satu armada, KMP Lohoraung, untuk menjangkau pulau-pulau berpenghuni yang membutuhkan pelayaran rutin bersubsidi. Situasi makin rumit ketika kapal Lokong Banua harus menjalani docking tahunan sejak Maret, dengan pekerjaan besar dan biaya tinggi yang mengakibatkan keterlambatan operasional hingga Mei. Sekitar 65 sampai 75 persen roda perekonomian Sitaro bergerak melalui transportasi laut, sehingga ketika pelayanan kapal terganggu, aktivitas masyarakat ikut terdampak langsung. Dalam kondisi hanya satu kapal yang beroperasi, KMP Lohoraung bahkan hanya mampu mengangkut sekitar enam unit truk per pelayaran, yang harus dibagi untuk kebutuhan distribusi program strategis dan layanan subsidi masyarakat.
Pelabuhan Kilo: Pembangunan Dikebut, Jawaban atau Sekadar Tambal Sulam?
Di Dompu, pembangunan Pelabuhan Laut Kilo tampak seperti kabar baik di tengah narasi pelabuhan rusak Indonesia. Pembangunan pelabuhan ini terus dipercepat untuk mengejar target penyelesaian pada 30 Desember 2026. Sebanyak 617 tiang pancang akan digunakan untuk membangun fasilitas dermaga laut, dan material tersebut telah tiba dengan kapal TB Bening I BG Lautan 1801 dari Surabaya, membawa tiang pancang seberat 1.576 ton. Namun proses ini tidak mulus: sebelumnya kontraktor terkendala ketersediaan bahan konstruksi, bahkan tiang pancang yang dikirim dari Surabaya dilaporkan tenggelam di Perairan Madura. Proyek yang bernilai sekitar Rp85,1 miliar ini dikebut dengan penambahan tenaga kerja dan jam kerja, sementara fasilitas darat baru mencapai sekitar 44,62 persen. Dermaga akan dibangun dalam dua segmen masing-masing 40 meter x 8 meter, ditopang trestle dan causeway yang cukup panjang. Pertanyaannya: apakah pembangunan ini terhubung dengan strategi menyeluruh transportasi laut antar-pulau di kawasan timur, atau hanya menjadi proyek fisik yang berdiri sendiri tanpa menjawab masalah armada dan tata kelola?
Tanpa Reformasi Sistemik, Laut Tak Lagi Menjadi Penghubung
Potret Tondasi dan Sitaro menunjukkan bahwa krisis infrastruktur dermaga dan keterbatasan armada kapal saling terkait. Di satu titik, pelabuhan rusak menahan truk bermuatan di darat; di titik lain, kapal minim membuat pulau berpenghuni bergantung pada satu kapal dengan jadwal terbatas. Meski di Dompu pembangunan pelabuhan laut Kilo dikebut dengan ratusan tiang pancang dan anggaran besar, tanpa kebijakan terintegrasi soal armada, subsidi, dan tata kelola, hasilnya bisa saja menjadi dermaga baru yang sepi kapal. Keterbatasan armada, cuaca buruk, persoalan administrasi, hingga pembiayaan subsidi di Sitaro telah memaksa penghentian sejumlah jadwal pelayaran, bukan karena kapal rusak, tetapi karena sistem pembiayaan yang tidak sinkron. Di sisi lain, pelabuhan yang rusak seperti Tondasi menahan potensi PAD dan menghambat arus barang. Jika pemerintah daerah dan pusat tidak berani membangun sistem transportasi laut antar-pulau yang konsisten, laut di kawasan timur akan berubah dari urat nadi ekonomi menjadi titik lemah pembangunan.
