Manfaat MBG belum sampai kepada yang paling membutuhkan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program penyediaan makanan bagi siswa di sekolah untuk mengurangi rasa lapar dan mendukung kegiatan belajar mereka. Namun, manfaatnya belum terbagi secara adil: siswa dari keluarga mampu lebih banyak menerima dibandingkan siswa miskin yang kebutuhan gizinya lebih besar. Temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 20 Oktober 2026. Data per September menunjukkan penerima masih lebih terkonsentrasi di perkotaan, sementara siswa miskin belum menjadi prioritas. Ketimpangan siswa sekolah seperti ini bukan persoalan administrasi belaka. Ketika program yang berpotensi meringankan lapar justru lebih mudah dinikmati kelompok mampu, kesenjangan nutrisi anak berisiko bertahan bersama perbedaan kesempatan belajar. Karena itu, ukuran keberhasilan MBG tidak cukup berupa jumlah makanan yang dibagikan; siapa yang menerima dan siapa yang tertinggal harus menjadi tolok ukur utama.
Kehadiran dan semangat belajar menunjukkan nilai program
Ketimpangan jangkauan tidak menghapus manfaat yang ditemukan DEN. Siswa penerima MBG memiliki tingkat kehadiran lebih tinggi daripada siswa yang belum menerima, dan perbedaan itu terlihat cukup besar pada kelompok ekonomi terbawah atau desil 1. Temuan ini penting: justru anak yang paling miskin tampak memperoleh manfaat kehadiran yang besar ketika program sampai kepada mereka. DEN juga menilai MBG dapat mengurangi rasa lapar di sekolah dan mendorong semangat belajar. Dengan kata lain, makanan di sekolah bukan sekadar bantuan konsumsi; bagi sebagian siswa, ia dapat membantu mengurangi hambatan untuk datang dan mengikuti pelajaran. Namun, manfaat tersebut hanya akan adil bila aksesnya tidak lebih mudah bagi keluarga mampu. Memperluas jangkauan kepada anak yang paling membutuhkan seharusnya menjadi prioritas, bukan hasil sampingan dari perluasan program.
Kesenjangan kota dan desa perlu dijadikan prioritas
Penerima MBG lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan dibandingkan di pedesaan dan daerah terpencil, menurut survei DEN dan BPS. Pola ini membuat persoalan pemerataan memiliki dua sisi: keluarga miskin lebih sedikit terjangkau, sementara lokasi yang jauh dari pusat kota juga tertinggal. Jika perluasan hanya mengikuti kemudahan pelaksanaan, ketimpangan akses dapat terus terbawa ke sekolah dan memperlebar perbedaan kondisi belajar antaranak. Karena itu, rekomendasi DEN agar program memprioritaskan masyarakat miskin, wilayah pedesaan, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) patut diterjemahkan menjadi arah distribusi yang jelas. Pemerataan bukan berarti membagikan dengan pola seragam tanpa melihat kebutuhan. Artinya, tenaga dan perhatian lebih besar harus diarahkan ke wilayah serta kelompok yang selama ini paling sedikit menerima manfaat.
Mutu makanan menentukan pengalaman siswa
Pemerataan penerima saja belum cukup bila makanan yang disajikan tidak layak atau tidak menggugah selera. Dalam riset DEN, 95 persen siswa penerima menyatakan lebih bersemangat belajar ketika menu MBG berkualitas baik atau enak. DEN juga mengaitkan kualitas makanan dengan rasa lapar dan semangat belajar, sehingga mutu menu seharusnya menjadi bagian penting dari evaluasi program. Angka tersebut memberi alasan kuat untuk tidak menilai MBG hanya dari jumlah porsi atau luas cakupan. Pengalaman siswa terhadap makanan ikut menentukan apakah program terasa bermanfaat dalam keseharian mereka. Kesimpulannya, MBG punya potensi mendukung kehadiran dan semangat belajar, tetapi potensinya tidak akan terbagi adil tanpa perbaikan mutu sekaligus perubahan arah distribusi. Prioritaskan siswa miskin dan wilayah 3T, lalu pastikan makanan yang sampai kepada mereka benar-benar berkualitas.
