Transisi energi perlu lebih dari kebijakan
Transisi energi adalah perubahan sistem penyediaan dan penggunaan energi menuju sumber yang lebih bersih, dengan riset, teknologi, dan manfaat sosial sebagai bagian dari pelaksanaannya. Karena itu, percepatannya tidak akan tercapai hanya lewat aturan pemerintah dan investasi industri. Pesan ini mengemuka dalam Sarasehan Nasional Executive Business Forum TV Muhammadiyah bertema “Tantangan Transisi Energi Berkeadilan dalam Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat” di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026. Kepala BRIN Arif Satria menekankan perlunya konsolidasi riset, teknologi, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Penekanan tersebut tepat: teknologi yang belum teruji di lapangan dan kebijakan yang tak terhubung dengan kebutuhan pengguna tidak akan mengubah sistem energi dengan cepat. Kerja bersama perlu membuat inovasi lebih mudah diterapkan sekaligus memastikan hasilnya memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bukan berhenti sebagai target di atas kertas.
Potensi besar, pekerjaan implementasi yang nyata
Sumber energi terbarukan yang tersedia mencakup surya, panas bumi, air, angin, dan bioenergi. Namun, besarnya potensi belum otomatis menjadi pasokan listrik atau manfaat ekonomi. Data Kementerian ESDM mencatat bauran energi baru terbarukan mencapai 15,75% pada 2025, dengan kapasitas terpasang 15.630 MW; sebagai pembanding, kapasitas energi terbarukan India tercatat 250,52 GW pada Desember 2025 menurut IRENA. Selisih tersebut memperlihatkan ruang percepatan yang masih terbuka lebar. BRIN juga mengangkat peluang pemanfaatan limbah cair kelapa sawit atau POME yang diperkirakan berpotensi menghasilkan energi sekitar 1,73 GW. Inovasi seperti gas alam terbarukan, penyimpanan energi, biofuel, dan pengolahan limbah menjadi energi layak dikembangkan, tetapi harus melewati pengujian, pembiayaan, dan penerapan yang konsisten. Tantangan utamanya bukan sekadar menemukan sumber energi, melainkan membawa solusi dari riset ke penggunaan sehari-hari.
Mengapa Muhammadiyah dapat menjadi mitra strategis
Dalam kolaborasi BRIN Muhammadiyah, keunggulan organisasi masyarakat adalah jangkauan dan kedekatannya dengan pengguna. Muhammadiyah memiliki perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, pesantren, serta amal usaha yang dapat menjadi ruang untuk riset terapan, uji teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Potensi itu membuat Muhammadiyah lebih dari sekadar peserta diskusi: jejaringnya dapat membantu peneliti memahami kebutuhan lapangan dan menguji apakah solusi energi cocok dengan kondisi fasilitas serta masyarakat setempat. Kemitraan riset semacam ini juga membuka ruang bagi kampus untuk menyiapkan tenaga terampil melalui pelatihan dan pemagangan. Namun, peluang itu baru berarti jika kerja sama mempunyai agenda dan tindak lanjut yang jelas. Penerapan energi terbarukan di lingkungan kampus atau amal usaha, misalnya, dapat menjadi langkah praktis untuk menghubungkan temuan riset dengan pengalaman pengguna.
Ukur keberhasilan dari manfaat bagi masyarakat
Kolaborasi tidak boleh dinilai hanya dari jumlah proyek atau kapasitas yang direncanakan. Dalam sarasehan tersebut, Mukhaer Pakkana mengingatkan bahwa investasi dan pertumbuhan industri energi mesti memberi manfaat kepada masyarakat serta menjaga lingkungan, bukan semata menghasilkan keuntungan sektoral. Sementara itu, Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute menyoroti kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan. Keduanya menunjuk persoalan yang menentukan: transisi energi akan kehilangan dukungan publik jika biaya dan manfaatnya tidak dibagi secara adil. Bagi rumah tangga dan pengguna layanan, ukuran keberhasilan pada akhirnya adalah energi yang dapat diandalkan, dampak lingkungan yang lebih baik, dan manfaat ekonomi yang terasa. Agenda lanjutan yang dapat dikembangkan mencakup riset bersama, pengembangan SDM, pelatihan dan pemagangan, serta penerapan energi terbarukan di kampus dan amal usaha Muhammadiyah. Sarasehan ini sebaiknya menjadi titik awal konsolidasi, bukan akhir pembicaraan. Kesimpulannya jelas: BRIN membawa kapasitas riset, Muhammadiyah membawa jaringan penerapan; jika keduanya bekerja dengan sasaran dan evaluasi yang terukur, transisi energi berpeluang bergerak lebih cepat dan lebih adil.
