Insiden yang menguji rasa aman
Car Free Day (CFD) adalah kegiatan publik yang menutup ruas jalan bagi kendaraan agar warga dapat berolahraga, berekreasi, dan berkegiatan sosial dalam ruang yang aman serta nyaman. Karena itu, dugaan pengeroyokan CFD terhadap petugas lembaga amil zakat di Jalan Ahmad Yani, Medan, bukan hanya perkara kriminal, tetapi juga ujian bagi tata kelola keamanan kegiatan tersebut. Peristiwa terjadi pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 07.30 WIB, saat CFD Pemerintah Kota Medan berlangsung di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Korban, Rafli Kahfi (23), mengaku mengalami memar dan luka di bawah mata kiri, nyeri pada pipi kiri, serta sakit di bagian kepala. Insiden ini semestinya mendorong evaluasi, bukan sekadar menjadi berita sesaat: warga tidak seharusnya merasa rentan di acara yang diselenggarakan pemerintah.
Sorotan terhadap kesiapan Satpol PP
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menyayangkan pengamanan Satpol PP yang dinilainya tidak maksimal. Ia juga menyoroti tidak terlihatnya petugas di lokasi ketika dugaan pengeroyokan terjadi, padahal kehadiran aparat dapat membantu mengantisipasi situasi agar tidak meluas. Syaiful menyatakan, “CFD harusnya menjadi ruang yang aman bagi masyarakat dalam mengekspresikan berbagai kegiatannya.” Pernyataan itu menegaskan ukuran keberhasilan pengamanan: bukan hanya jalan ditutup, melainkan warga dan kegiatan di dalamnya terlindungi. Informasi tentang kendaraan yang masih beraktivitas di area yang semestinya ditutup menambah pertanyaan mengenai pengawasan di lapangan. Jika akses kendaraan tidak terkendali dan petugas sulit ditemukan, rasa aman dalam kegiatan publik menjadi janji yang belum terpenuhi.

Evaluasi harus terlihat di lapangan
Desakan Syaiful agar Pemko Medan segera mengevaluasi sistem pengamanan dan pengawasan CFD patut ditindaklanjuti dengan perubahan yang terukur. Prioritas pertama ialah menempatkan petugas Satpol PP bersama perangkat terkait di setiap akses masuk, lalu memastikan ruas yang ditetapkan bebas kendaraan benar-benar steril sepanjang kegiatan. Pemeriksaan berkala dan koordinasi antarpersonel juga perlu menjadi bagian dari pengawasan, bukan hanya penutupan jalan di awal acara. Langkah-langkah ini bukan pengganti penanganan hukum atas laporan korban, tetapi dapat mengurangi celah yang membuat peserta berisiko. Rafli telah melaporkan dugaan pengeroyokan ke Polrestabes Medan; laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/4909/XI/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 8 November 2026. Di samping proses tersebut, evaluasi keamanan CFD harus menghasilkan penanggung jawab dan pola penjagaan yang jelas.
Inti persoalan ini lebih luas daripada satu insiden: keamanan ruang publik bergantung pada aturan yang benar-benar ditegakkan dan petugas yang hadir saat dibutuhkan. CFD hanya layak disebut ruang aman bila akses kendaraan terkendali, pengawasan berjalan, dan warga tahu ada aparat yang dapat merespons masalah. Pemko Medan perlu menjadikan insiden ini titik awal pembenahan, bukan alasan untuk menambah prosedur di atas kertas. Ukuran keberhasilannya sederhana: kegiatan berlangsung tertib dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa merasa ditinggalkan oleh pengamanan.






