Sengketa Sumber Daya Alam: Dari Pinggir Kebun ke Ruang Sidang
Sengketa sumber daya alam adalah konflik hukum dan sosial mengenai siapa yang berhak menguasai, memanfaatkan, serta menikmati hasil dari tanah, kebun, hutan, dan mineral, ketika klaim komunitas lokal, perusahaan, dan negara saling bertabrakan dan dipaksa diuji secara formal di pengadilan melalui gugatan perdata maupun perkara pidana. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang sidang bukan lagi wilayah eksklusif korporasi besar; petani dan komunitas lokal mulai muncul sebagai aktor utama yang berani mengajukan gugatan petani perkebunan dan membela hak bagi hasil sawit. Tren ini penting karena memaksa hakim memutus tidak hanya soal legalitas kontrak, tetapi juga keadilan distribusi manfaat. Putusan-putusan terbaru memperlihatkan bahwa tafsir atas kepemilikan dan kontrol sumber daya alam tidak lagi sesederhana mencocokkan nama di sertifikat dengan nama di akta perusahaan; ada dimensi pengetahuan, itikad baik, dan relasi kuasa yang ikut diuji.
Kalimantan Timur: Gugatan Petani Perkebunan Menembus Nilai Rp25,9 Miliar
Di Kaubun, Kutai Timur, 37 pemilik lahan eks transmigrasi memenangkan gugatan wanprestasi terhadap perusahaan sawit dan koperasi mitra setelah bertahun-tahun memperjuangkan hak bagi hasil sawit yang mereka klaim tak kunjung dibayarkan. Perjanjian kerja sama kebun sawit yang ditandatangani 2007 menempatkan warga sebagai pemilik lahan, sementara pengelolaan diserahkan kepada perusahaan melalui koperasi kemitraan. Sengketa sumber daya alam ini meledak ketika kebun mulai menghasilkan sekitar 2012, namun pembagian hasil yang diharapkan warga tidak mereka rasakan. Gugatan petani perkebunan itu mencapai Rp25,9 miliar, terutama menyangkut hak bagi hasil kebun sawit periode 2012–2020 dan pengembalian sertifikat atas lahan sekitar 143 hektare. "Gugatan wanprestasi senilai Rp25,9 miliar itu diajukan untuk memperjuangkan hak yang mereka klaim belum dibayarkan selama bertahun-tahun". Putusan PN Sangatta yang mengabulkan gugatan Tim 37 bukan sekadar kemenangan finansial, melainkan legitimasi atas klaim mereka sebagai pemilik sah kebun yang selama ini diperlakukan seperti pihak pengganggu di aset sendiri.
Jambi: Bebas dari Dakwaan Pencurian Sawit dan Rumitnya Pengetahuan Hukum
Jika di Kalimantan Timur petani menang di meja perdata, di Tanjung Jabung Timur, Jambi, pengadilan pidana menunjukkan sisi lain kompleksitas kepemilikan sumber daya alam. Pengadilan Negeri setempat membebaskan empat terdakwa dugaan pencurian kelapa sawit karena tidak terbukti mengetahui bahwa buah yang mereka kerjakan adalah milik pihak lain. Majelis menilai unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tidak terbukti, dan menegaskan bahwa keterlibatan fisik dalam pekerjaan memanen sawit tidak otomatis menunjukkan niat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Lebih jauh, hakim membedakan pengetahuan tentang sengketa lahan dengan pengetahuan mengenai kepemilikan buah sawit; mengetahui lahan bermasalah tidak serta merta berarti sadar bahwa buah yang dipanen adalah milik perusahaan lain. Putusan ini penting karena menolak pendekatan yang menghukum buruh dan pekerja lapangan sebagai pelaku ekstraksi mineral ilegal atau pencuri sawit hanya berdasarkan kehadiran mereka di lokasi, tanpa menguji apa yang mereka tahu dan posisi mereka dalam rantai kerja.
Bangka Selatan: Sengketa Tata Kelola Timah Triliunan Rupiah
Di Bangka Selatan, dugaan korupsi tata kelola timah senilai Rp4,16 triliun memotret dimensi lain sengketa sumber daya alam: konflik lahan tambang yang tersembunyi di balik izin resmi dan skema kemitraan. Dalam sidang di pengadilan tipikor, dua terdakwa melalui kuasa hukum menolak dikatakan pelaku ekstraksi mineral ilegal. Mereka menegaskan aktivitas penambangan dilakukan di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang sah, berdasarkan Surat Perjanjian dan Surat Perintah Kerja resmi, dengan seluruh bijih timah dijual kembali 100% kepada PT Timah. Jaksa penuntut umum tetap pada dakwaannya bahwa dokumen tersebut dimanipulasi untuk melegitimasi praktik penambangan yang tidak sesuai kaidah tata kelola, sehingga menimbulkan kerugian negara Rp4,16 triliun periode 2015–2022. Sidang akan berlanjut dengan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa, menunjukkan bahwa di sektor tambang, pertarungan tafsir hukum bukan soal ada atau tidaknya izin, tetapi apakah izin itu digunakan sesuai tujuan atau menjadi selubung praktik merugikan negara.
Arah Baru Peradilan: Menguji Kontrak, Pengetahuan, dan Keadilan
Tiga kasus di atas memperlihatkan bahwa pengadilan sedang dipaksa menghadapi lapisan kompleks sengketa sumber daya alam: kontrak kemitraan yang diduga pincang di kebun sawit, ketidakjelasan posisi pekerja lapangan di kebun bersengketa, dan konflik lahan tambang yang dibungkus izin resmi. Di Kalimantan Timur, pengakuan terhadap hak bagi hasil sawit dan sertifikat lahan menunjukkan kesediaan hakim mengangkat kembali suara pemilik lahan yang ditenggelamkan narasi korporasi. Di Jambi, majelis berani menempatkan pengetahuan subjektif terdakwa sebagai unsur penting, sehingga buruh tidak otomatis dikriminalkan sebagai pencuri. Sementara di Bangka Selatan, nilai sengketa yang mencapai triliunan rupiah menegaskan bahwa tata kelola ekstraksi mineral bukan isu pinggiran, melainkan jantung ekonomi nasional. Ke depan, tantangannya adalah memastikan putusan perdata dan pidana benar-benar dieksekusi: hak petani dibayar, buruh tidak lagi dikorbankan, dan kerugian negara di sektor tambang dipulihkan, agar pengadilan bukan hanya tempat menang di atas kertas, tetapi ruang nyata perlindungan hak atas sumber daya alam.
