Absennya gubernur menghentikan agenda koordinasi
Rapat DPR Sumsel adalah forum koordinasi antara Komisi VII DPR dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas agenda pembangunan serta ekonomi daerah. Penundaan rapat ini menunjukkan bahwa kehadiran pihak utama bukan perkara seremonial: tanpa Gubernur Herman Deru, pembicaraan yang dirancang sebagai pertemuan strategis tak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Komisi VII DPR menunda rapat koordinasi dengan Pemprov Sumsel di Palembang pada Jumat (6/11/2026), setelah gubernur tidak hadir dalam pertemuan yang dijadwalkan di Auditorium Bina Praja.
Dampaknya langsung terasa pada koordinasi pusat dan daerah. Rapat sedianya mengevaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan pariwisata, dua agenda yang berkaitan dengan upaya mendorong ekonomi masyarakat. Ketika pertemuan tertunda, ruang untuk menyampaikan evaluasi dan menyelaraskan langkah pemerintah provinsi dengan mitra pusat ikut tertutup pada hari itu. Ini bukan sekadar perubahan jadwal, melainkan hilangnya kesempatan membahas prioritas bersama dalam forum yang telah disiapkan.
Pemberitahuan awal membuat kekecewaan kian tajam
Pemicu kekecewaan DPR adalah ketidakhadiran Gubernur Herman Deru, terlebih karena agenda telah diberitahukan sebelumnya. Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada Pemprov Sumsel sebulan sebelum kunjungan. Rombongan Komisi VII bersama sejumlah mitra kementerian dan lembaga juga telah berada di lokasi untuk mengikuti pertemuan. Dalam keadaan itu, absennya kepala daerah bukan hanya mengganggu susunan acara, tetapi memberi kesan bahwa agenda koordinasi yang telah dipersiapkan belum memperoleh perhatian setara dari pihak provinsi.
Bambang menilai kunjungan tersebut penting bagi sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga menekankan luasnya cakupan Komisi VII, dari UMKM dan industri hingga pariwisata. Kritik itu beralasan: pembahasan lintas sektor memerlukan keterlibatan pemerintah daerah agar masukan dan evaluasi dapat ditautkan dengan kebijakan setempat. Tanpa pertemuan, sinergi yang hendak dibangun kehilangan momentum, sementara sumber hanya menyebutkan penjadwalan ulang sebagai langkah berikutnya.
Kunjungan harus dijadwalkan ulang
Kunjungan kerja Sumsel tidak berlangsung sesuai rencana dan harus dijadwalkan ulang setelah rapat ditunda. Dengan demikian, agenda yang dibawa rombongan belum dapat dibahas dalam pertemuan tersebut. Penundaan ini menahan koordinasi DPR dan Pemprov pada isu yang semula hendak dievaluasi, termasuk KUR serta pengembangan pariwisata; sumber tidak merinci kapan pertemuan pengganti akan berlangsung.
Persoalan ini seharusnya menjadi pengingat bahwa agenda resmi memerlukan komitmen kehadiran dan komunikasi yang memadai dari semua pihak. Surat pemberitahuan sebulan sebelumnya serta kehadiran mitra kementerian dan lembaga membuat pembatalan pada hari pertemuan lebih merugikan daripada perubahan jadwal biasa. Namun, belum ada keterangan dalam bahan yang tersedia mengenai alasan ketidakhadiran gubernur, sehingga penilaian perlu berhenti pada dampak yang terkonfirmasi: rapat tertunda dan agenda strategis menunggu kesempatan berikutnya.






