TPA penuh adalah gejala, bukan akar masalah
Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah fasilitas untuk menampung residu sampah yang tidak lagi dapat diolah atau dimanfaatkan, sehingga daya tampungnya bergantung pada seberapa banyak sampah dikurangi sebelum tiba di sana. Krisis sampah di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa memperluas atau mempertahankan landfill tanpa membenahi alur pengelolaan hanya menunda masalah. Di Warloka, Labuan Bajo, TPA yang semula diperkirakan penuh pada 2036 kini terancam mencapai batas jauh lebih cepat. Penyebabnya bukan semata volume sampah, melainkan fasilitas pengolahan yang seharusnya menahan sebagian sampah agar tidak menjadi residu ternyata belum bekerja optimal.
Catatan selama 22–27 September 2026 menunjukkan 18 truk membongkar muatan di Warloka, dengan rata-rata sampah masuk TPA mencapai 20 ton per hari. Sampah yang datang masih didominasi campuran; ketika TPST tidak beroperasi maksimal, muatan truk langsung dibuang ke landfill. Keterbatasan bahan bakar dan kendala perawatan mesin membuat fasilitas itu tak mampu menjalankan peran yang dirancang baginya. Ini pelajaran penting: kapasitas TPA di atas kertas tidak berarti banyak jika mesin pengolahan berhenti dan sampah tidak dipilah sejak awal. Mengandalkan landfill sebagai tujuan utama berarti membiarkan persoalan operasional berubah menjadi ancaman kapasitas.
Blora mencari solusi besar, tetapi menunggu kolaborasi
Di Blora, dua TPA yang hampir penuh mendorong pemerintah kabupaten mengkaji pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. TPA Tempurejo memiliki kapasitas 60.554 ton, sedangkan TPA Jambe di Cepu berkapasitas 25.670 ton; keduanya kini kian sesak. Pemerintah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, tetapi rencana itu masih dalam tahap kajian.
Hambatannya menunjukkan bahwa teknologi skala besar bukan jalan pintas yang bisa dipasang di satu kabupaten. PSEL membutuhkan sedikitnya 1.000 ton sampah per hari, sementara pasokan yang diperlukan masih kurang sekitar 55 ton. Fasilitas direncanakan dibangun di Kabupaten Pati karena kesiapan lahannya, dengan Blora termasuk daerah yang dapat memasok sampah. Skema ini mungkin memberi ruang bagi TPA, tetapi keberhasilannya bergantung pada koordinasi lintas daerah dan kesiapan pengangkutan. Pemerintah Blora juga mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada pemerintah: pengurangan dan penanganan sampah dari sumber tetap diperlukan. PSEL patut dikaji, tetapi tidak semestinya menjadi alasan menunda perubahan kebiasaan dan perbaikan layanan lokal.
Depok memperlihatkan ongkos menunda keputusan
Kondisi TPA Cipayung di Depok menjadi gambaran paling nyata tentang akibat membiarkan kapasitas terlampaui. TPA yang menurut desain seharusnya ditutup pada 2016 tetap beroperasi karena kebutuhan, sementara citra satelit menunjukkan status overload sejak 2020. Pada 9 November 2026, belasan truk, pikap, dan kendaraan roda tiga mengantre di area bongkar muat di hadapan gunungan sampah setinggi sekitar 30 meter.
Dampaknya tidak hanya berupa pemandangan yang mengkhawatirkan. TPA itu sempat longsor dan memicu banjir di Bulak Barat pada 30 Oktober, disertai keluhan warga tentang bau menyengat. Namun, rencana fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) berkapasitas 1.000 ton belum memasuki pekerjaan fisik karena masih dalam proses administrasi. Kontras antara antrean sampah yang terus datang dan solusi yang belum dibangun seharusnya menjadi peringatan: rencana jangka panjang harus disertai tindakan segera untuk mengurangi beban harian, bukan sekadar diumumkan.

Kurangi sampah sebelum tiba di landfill
Ketiga daerah menghadapi tekanan berbeda, tetapi benang merahnya sama: terlalu banyak sampah masih bergerak menuju TPA, sementara fasilitas pengolahan dan rencana alternatif belum cukup siap. Warloka tersendat oleh bahan bakar dan perawatan, Blora menunggu kajian serta kerja sama pasokan untuk PSEL, dan Depok masih menanti langkah fisik bagi RDF. Respons darurat memang diperlukan, tetapi pengelolaan sampah tidak bisa bergantung pada satu teknologi atau pada perluasan tempat pembuangan.
Perubahan yang lebih masuk akal dimulai sebelum truk berangkat: kurangi sampah, pilah sesuai jenis, dan olah sebanyak mungkin dari sumber. Pembahasan dalam The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium 2026 juga menekankan ekonomi sirkular dan kemampuan daur ulang yang selama ini belum optimal. Arah kebijakannya harus jelas: semakin sedikit sampah masuk TPA, semakin kecil tekanan pada landfill dan semakin rendah risiko yang ditanggung warga. Kesimpulannya, kapasitas TPA bukan solusi akhir bagi krisis sampah. Daerah perlu memastikan fasilitas yang ada berfungsi, mempercepat solusi yang sudah direncanakan, dan menjadikan pengurangan serta pemilahan sebagai pekerjaan sehari-hari.






