Kemajuan yang Belum Menuntaskan Kebutuhan
Rumah tidak layak huni adalah rumah warga yang kondisi bangunannya memerlukan perbaikan agar bagian-bagian seperti atap dan dinding dapat ditangani sesuai kebutuhan. Di Buleleng, sebanyak 1.200 rumah masuk program rehabilitasi sepanjang 2026, tetapi pekerjaan itu belum menghapus kebutuhan yang tersisa. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra, menyatakan program masih berjalan dengan progres rata-rata sekitar 50 persen pada 27 Oktober 2026. Artinya, angka 1.200 menunjukkan skala penanganan yang sedang dikerjakan, bukan jumlah rumah yang sudah seluruhnya selesai diperbaiki. Rehabilitasi rumah Buleleng patut dilihat sebagai langkah penting, tetapi capaian tahun ini belum bisa menjadi alasan untuk menganggap persoalan hunian tidak layak telah terkendali. Ukuran keberhasilannya juga perlu mencakup penyelesaian pekerjaan dan tindak lanjut bagi keluarga yang belum terjangkau.
Ribuan Rumah Masih Menjadi Pekerjaan Lanjutan
Sebelum program tahun ini, data mencatat sekitar 4.000 rumah masuk kategori tidak layak huni. Setelah 1.200 rumah mendapat penanganan, pemerintah memperkirakan masih ada sekitar 2.800 rumah yang membutuhkan rehabilitasi. Sebagian pemberitaan menyebut kebutuhan tersisa berada di kisaran 2.800 hingga 3.000 rumah, tetapi angka tersebut belum final karena pendataan dan pemeriksaan masih berlangsung. Perbedaan kecil dalam perkiraan tidak mengubah gambaran utamanya: daftar rumah yang memerlukan perbaikan tetap panjang. Karena itu, perbaikan rumah Buleleng tidak seharusnya berhenti menjadi hitungan jumlah unit dalam satu tahun. Pemerintah perlu memastikan data mutakhir menjadi dasar sasaran berikutnya, agar keluarga dengan kondisi hunian paling membutuhkan tidak luput dari bantuan. Tanpa pembaruan dan kesinambungan program, keberhasilan menangani sebagian rumah hanya akan menutup satu bagian dari kebutuhan yang lebih luas.
Bantuan Berbeda, Tantangan Pelaksanaan Nyata
Program ini memperbaiki rumah yang sudah ada, bukan membangun rumah baru; pekerjaan dapat mencakup atap atau dinding sesuai kondisi bangunan. Sumber dan skema bantuan juga berbeda: program pemerintah pusat dan APBD kabupaten memberi sekitar Rp20 juta per unit, sedangkan skema Pemerintah Provinsi Bali mencapai sekitar Rp75 juta per unit. Nilai tersebut tidak berlaku seragam bagi semua penerima. Pemilik rumah turut dilibatkan sebagai tenaga kerja, sehingga proses pengerjaan dapat memberi kesempatan memperoleh penghasilan selain memperbaiki hunian. Namun, pelaksanaan menghadapi kendala ketersediaan pekerja, material, dan keuangan. Pengejaran target menjelang akhir tahun yang bertepatan dengan musim hujan menambah tekanan pada jadwal. Pemerintah menargetkan seluruh kegiatan rehabilitasi rampung pada Desember 2026. Target itu penting, tetapi mutu perbaikan dan ketepatan sasaran sama pentingnya dengan kecepatan menyelesaikan pekerjaan.
Data Akurat Harus Diikuti Program Berkelanjutan
Pemutakhiran data oleh Dinas PUPR Perkim bukan urusan administratif belaka. Jumlah dan kondisi rumah tidak layak huni dapat berubah, sehingga verifikasi menentukan berapa kebutuhan yang benar-benar tersisa dan siapa yang perlu diprioritaskan dalam program berikutnya. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Bali telah membuka beberapa jalur penanganan; dukungan tanggung jawab sosial perusahaan juga tersedia, meski pada 2026 jumlahnya relatif lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Namun, perkiraan 2.800 rumah yang masih menunggu menunjukkan bahwa satu gelombang rehabilitasi belum cukup. Kebijakan yang masuk akal adalah menuntaskan pekerjaan tahun ini sambil menyiapkan sasaran lanjutan berdasarkan pemeriksaan terbaru. Tanpa kesinambungan anggaran dan pelaksanaan, keluarga yang belum terjangkau berisiko terus menunggu. Kesimpulannya, 1.200 rumah merupakan kemajuan yang berarti, tetapi kebutuhan perbaikan di Buleleng masih besar dan harus ditangani bertahap.






