Ekspansi besar, pengawasan tak boleh tertinggal
Bantuan bedah rumah adalah dukungan pemerintah untuk memperbaiki hunian warga yang tidak layak melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), agar rumah menjadi lebih aman dan layak ditempati. Pada 2026, alokasi di sejumlah daerah melonjak tajam—perkembangan yang patut disambut, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah unit.
Solo memperoleh 691 unit, naik dari 91 pada 2025, sedangkan Padang mendapat sekitar 1.430 unit, dibandingkan 167 unit sebelumnya. Kenaikan keduanya disebut sekitar 700 persen. Di Kota Bogor, bantuan untuk 1.244 rumah warga berpenghasilan rendah hampir lima kali lipat dari 188 unit. Majalengka menerima 2.025 unit, meningkat 710 persen dari 250 unit. Angka-angka ini memperlihatkan perluasan yang luar biasa, sekaligus menegaskan bahwa alokasi bedah rumah harus diikuti pemeriksaan penerima yang cermat.
Jawa Barat memimpin skala alokasi
Di antara angka daerah yang dilaporkan, Majalengka memiliki alokasi terbesar dengan 2.025 rumah, disusul Padang sekitar 1.430, Kota Bogor 1.244, dan Solo 691. Perbandingan ini perlu dibaca sesuai cakupannya: Majalengka adalah kabupaten, sementara tiga lainnya merupakan kota. Pada skala provinsi, Jawa Barat menjadi penerima alokasi BSPS terbesar secara nasional, dengan 49.229 unit pada 2026, naik dari 6.367 unit pada 2025. Majalengka menyumbang sekitar 4,1 persen dari total kuota provinsi tersebut.
Besarnya lonjakan menunjukkan bahwa program kini menjangkau jauh lebih banyak rumah tidak layak daripada tahun sebelumnya. Namun, angka kuota belum membuktikan bahwa semua kebutuhan terpenuhi atau bahwa bantuan sudah sampai kepada keluarga paling membutuhkan. Pemerintah menyatakan pemetaan bersama Badan Pusat Statistik mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dan kerusakan rumah, termasuk lantai, dinding, atap, serta toilet. Ketelitian semacam itu harus menjadi ukuran utama, bukan pelengkap dari target penyaluran.
Manfaat harus melampaui renovasi
Bagi warga, rumah yang diperbaiki dapat memberi perlindungan dan kenyamanan lebih baik. Dampak program akan lebih kuat bila bantuan tidak berhenti pada bangunan: di Kota Bogor, pemerintah juga menyebut dukungan pengurusan sertifikat tanah gratis melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN serta peluang pemberdayaan ekonomi melalui PNM. Ini pendekatan yang masuk akal, sebab hunian layak dan kepastian legalitas dapat berjalan berdampingan dengan upaya memperkuat penghidupan keluarga.
Di Solo, pemerintah kota menyatakan akan mempercepat penyaluran hingga 31 Desember 2026. Selain memperbaiki rumah tidak layak, pemerintah daerah juga mendorong penanganan kawasan kumuh dan pengembangan hunian vertikal. Langkah lanjutan itu penting, tetapi pelaksanaan perlu transparan: warga perlu tahu cara mengajukan bantuan, dasar penetapan penerima, dan perkembangan pengerjaan. Tanpa informasi yang jelas, lonjakan kuota berisiko terlihat besar di atas kertas namun kurang terasa dalam kehidupan warga.
Ukuran keberhasilan adalah rumah yang benar-benar membaik
Kenaikan dari Solo hingga Majalengka menandai perluasan program BSPS yang jauh melampaui pola alokasi tahun sebelumnya, dengan Jawa Barat memimpin secara provinsi. Perbedaan angka juga mengingatkan bahwa kebutuhan dan jatah tiap daerah tidak seragam. Pemerintah patut dinilai bukan hanya dari berapa banyak unit yang diumumkan, melainkan dari ketepatan sasaran, mutu renovasi, serta kecepatan bantuan sampai kepada keluarga.
Kesimpulannya, lonjakan bantuan bedah rumah merupakan peluang penting untuk mengurangi jumlah hunian tidak layak, bukan bukti bahwa persoalan perumahan telah selesai. Jika seleksi penerima dijaga, penyaluran dituntaskan, dan dukungan terkait hunian serta penghidupan terhubung dengan baik, tambahan ribuan unit dapat menghasilkan perubahan nyata. Jika tidak, besarnya alokasi hanya akan menjadi angka yang mengesankan tanpa menjamin rumah warga benar-benar lebih layak.
