Festival Media yang Menjadikan Isu Keselamatan Jurnalis sebagai Panggung Utama
Fesmed Selat Malaka adalah sebuah festival media regional yang selama tiga hari mempertemukan jurnalis, akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil, dan publik untuk membahas disinformasi media digital, kekerasan terhadap jurnalis, serta masa depan pers melalui rangkaian konferensi, lokakarya, dan kegiatan budaya yang saling terhubung dalam satu ruang dialog bersama. Di Batam dan Tanjungpinang, festival ini berlangsung 19–21 September, menjadikannya lebih dari sekadar konferensi pers Asia Tenggara; ini adalah ajakan kolektif untuk membela kemerdekaan pers dan keadilan HAM. Alih-alih netral, Fesmed memposisikan diri sebagai ruang keberpihakan: berpihak pada hak jurnalis untuk bekerja tanpa intimidasi, dan pada hak publik untuk menerima informasi yang akurat. Di tengah arus disinformasi dan ancaman fisik, sikap tegas seperti ini bukan lagi pilihan tambahan, melainkan fondasi agar pers tetap berfungsi sebagai penjaga institusi demokratis.
Disinformasi Media Digital: Algoritma yang Menggerus Keberlangsungan Pers
Jika harus menyebut satu musuh utama pers hari ini, Fesmed Selat Malaka menyorot disinformasi media digital. Disinformasi bukan sekadar berita palsu; ia adalah ekosistem yang didorong algoritma, dirancang untuk menyebarkan konten sensasional dan mengubur kerja jurnalisme yang taat verifikasi. Dalam seminar internasional di Politeknik Negeri Batam pada 19 September, para narasumber menggarisbawahi bagaimana algoritma platform memperbanyak disinformasi, hingga membuat banyak organisasi media kesulitan menjaga keberlangsungan dan independensinya. Menurut James Gomez, penggunaan hukum untuk melawan media semakin menutup ruang perlawanan terhadap arus informasi menyesatkan. Di sini, Fesmed mengambil posisi jelas: disinformasi harus dilawan dengan kolaborasi lintas negara, penguatan lembaga cek fakta, dan penggunaan teknologi—termasuk kecerdasan buatan—secara hati-hati dan diatur, bukan ditolak mentah-mentah. Pergulatan ini menuntut pers untuk beradaptasi tanpa menggadaikan integritas.
Kekerasan terhadap Jurnalis: Data Keras, Sikap Tegas
Fesmed Selat Malaka mengingatkan bahwa disinformasi berjalan beriringan dengan kekerasan terhadap jurnalis. Dalam pidatonya, Arne Muis menyesalkan fakta bahwa jurnalis yang mengawal institusi justru menjadi sasaran kekerasan. Data yang dibawa James Gomez tidak memberi ruang untuk mengelak: pada 2026 tercatat 26 kasus pembunuhan jurnalis, dua di antaranya di satu negara kawasan, serta 41 kasus penahanan pada tahun yang sama. Angka itu adalah peringatan keras, bukan statistik dingin. Ketua AJI, Nany Afrida, menunjukkan bentuk kekerasan yang lebih halus namun menghancurkan: intimidasi dan pembatasan kerja jurnalis ketika meliput isu yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Ia menegaskan penghalangan kerja jurnalis adalah tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, tetapi terlalu sering diakhiri dengan permintaan maaf tanpa proses hukum. Sikap Fesmed jelas: maaf bukan pengganti keadilan; impunitas harus dipatahkan lewat mekanisme hukum yang sungguh dijalankan.
Jaringan Asia Tenggara dan Solusi Kolaboratif Menghadapi Krisis Pers
Yang membedakan Fesmed Selat Malaka dari forum lain adalah cara ia mengikat pengalaman lintas negara menjadi agenda bersama. Narasumber dari Thailand, satu negara lain di kawasan, dan pusat cek fakta Jepang menunjukkan bahwa persoalan kebebasan pers—dari tekanan politik hingga hukum yang memproteksi pejabat dan keluarga kerajaan—tak lagi bisa dilihat terpisah. Hampir 500 peserta hadir di pembukaan seminar internasional yang membahas kondisi kebebasan pers dan perkembangan jurnalisme di Asia Tenggara, mengukuhkan festival ini sebagai konferensi pers Asia Tenggara yang berpengaruh. Daisuke Furuta mendorong penguatan jaringan pers internasional agar pernyataan dari jejaring global dapat mengamplifikasi kasus kekerasan terhadap jurnalis di kawasan dan memicu aksi nyata. AJI sendiri, lewat Komite Keselamatan Jurnalis di berbagai daerah, memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dan advokasi hanya efektif bila didukung solidaritas lintas batas. Intinya, masa depan pers kawasan bergantung pada kemampuan jurnalis untuk saling memproteksi, bukan menunggu kemurahan dari kekuasaan.
Dari Panggung ERK ke Pulau Penyengat: Budaya sebagai Napas Perlawanan
Fesmed Selat Malaka menolak dikurung dalam ruang diskusi akademik semata. Rangkaian acara bergerak dari ruang diskusi di Politeknik Negeri Batam, konser Efek Rumah Kaca, hingga napak tilas di Pulau Penyengat. Pilihan ini bukan kosmetik festival, melainkan pernyataan bahwa kemerdekaan pers bertaut erat dengan ingatan budaya dan ekspresi seni. Konser, pentas seni, dan sarasehan yang digelar bersama lebih dari 20 lokakarya dan diskusi menunjukkan satu sikap: jurnalisme tidak hidup sendirian di ruang redaksi, ia bernafas melalui komunitas, musik, dan sejarah. Ketua panitia Adam Zulfikar menekankan perlunya memperbanyak ruang diskusi, tukar perspektif, dan pembicaraan tentang problem media dalam situasi sekarang. Fesmed mempraktikkan gagasan itu secara konkret: menyatukan jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam satu festival tempat berita, lagu, dan kisah masa lalu bertemu untuk merumuskan masa depan pers. Di akhir tiga hari, pesan yang tertinggal jelas: mempertahankan kemerdekaan pers adalah kerja budaya, bukan hanya kerja profesi.
