Saat asap masuk, kelas harus mengalah
Asap karhutla adalah kabut yang membawa partikel berbahaya dari kebakaran hutan dan lahan, menurunkan kualitas udara, serta dapat membuat kegiatan belajar di ruang kelas tidak aman bagi anak dan tenaga pendidik. Karena itu, sekolah terdampak asap perlu menjadikan keselamatan sebagai alasan utama untuk menghentikan sementara tatap muka. Di Samarinda, sedikitnya 27 sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh, terutama di Palaran dan Sambutan, saat asap memasuki ruang kelas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur memberlakukan PJJ tahap III bagi SMA, SMK, dan SLB pada 15–17 Oktober 2026. Ini bagian dari gangguan yang berulang: sebelumnya, tatap muka untuk PAUD hingga SMP di Samarinda juga dihentikan pada September, lalu sejumlah sekolah kembali belajar dari rumah pada awal Oktober. Ketika paparan udara buruk terjadi berulang, menunggu semua anak jatuh sakit bukan pilihan yang masuk akal.
Tekanan ini bukan kejadian kecil atau terisolasi. BPBD Kalimantan Timur mencatat 2.162 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas 8.713 hektare sepanjang 2026 hingga 13 Oktober. Kemarau panjang ikut memperburuk keadaan; Palaran dan Sambutan sempat tidak diguyur hujan selama 62 hari. Partikel halus PM2,5 dapat menembus jauh ke paru-paru, sementara anak-anak bernapas lebih cepat dan paru mereka masih berkembang. Angka kasus ISPA di daerah juga menegaskan besarnya beban kesehatan, meski tidak semua kasus dapat dikaitkan dengan asap. PJJ karena itu merupakan tindakan perlindungan yang beralasan. Namun, keputusan darurat semacam ini harus dibarengi persiapan agar anak tetap belajar, bukan sekadar dipulangkan dari ruang yang tak aman.
PJJ melindungi, tetapi akses belajar harus dijaga
Di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pembelajaran tatap muka bagi siswa PAUD, SD, dan SMP—negeri maupun swasta—dialihkan menjadi belajar daring atau dari rumah mulai Kamis, 29 Oktober 2026. Keputusan itu merespons pemantauan ISPU yang menunjukkan kualitas udara tidak sehat akibat asap karhutla, dengan keselamatan murid, guru, dan tenaga kependidikan sebagai pertimbangan. Kebijakan berlaku sampai waktu yang belum ditentukan dan dapat diperpanjang atau dicabut sesuai perkembangan kualitas udara. Kegiatan ekstrakurikuler, perlombaan, dan acara sekolah juga ditunda. Orang tua diminta memantau kesehatan anak dan membatasi aktivitas di luar rumah. Langkah ini patut didukung, tetapi efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan: guru perlu menyiapkan materi serta jadwal, dan sekolah mesti mencatat kehadiran serta hasil belajar.
Pembelajaran daring sekolah bukan pengganti yang setara bagi semua keluarga. Tidak setiap rumah memiliki gawai dan kuota memadai, terutama di pinggiran kota dan kabupaten; sebagian orang tua pun tetap harus bekerja dan tak bisa mendampingi anak. Jika PJJ terus berulang, kesenjangan akses dapat berubah menjadi ketertinggalan pelajaran. Pemerintah dan sekolah semestinya menyiapkan modul mandiri, termasuk bahan cetak bagi siswa yang sulit terhubung ke internet, sebelum musim asap tiba. Ruang kelas bersih dengan penyaring udara juga bisa menjadi pilihan terbatas bagi sekolah yang mampu menyiapkannya dengan aman. Perlindungan kesehatan tidak seharusnya dibayar dengan hilangnya kesempatan belajar bagi murid yang paling sulit mengakses teknologi.
Kepahiang menunjukkan jalan kembali—dengan kewaspadaan
Pemulihan tatap muka di Kepahiang memberi contoh bahwa PJJ harus mengikuti kondisi udara, bukan kalender yang kaku. Sebanyak 140 sekolah—enam TK, 104 SD, dan 30 SMP—belajar jarak jauh pada 23–26 Oktober 2026. Setelah pemeriksaan Dinas Kesehatan menyatakan kualitas udara memenuhi syarat atau berangsur normal, Dikbud menormalkan kembali kegiatan belajar-mengajar penuh mulai Selasa, 27 Oktober. Sekolah kembali tatap muka adalah perkembangan yang melegakan, tetapi bukan bukti bahwa risiko telah lenyap untuk selamanya. Sekolah tetap diimbau membatasi kegiatan luar ruangan, menggunakan masker, mengurangi paparan asap dan debu, serta menjaga kesehatan. Dikbud juga menyatakan kebijakan akan dievaluasi kembali jika kualitas udara memburuk. Pemantauan yang berkelanjutan lebih bertanggung jawab daripada membuka kelas hanya karena beberapa hari telah berlalu.
Pelajaran dari tiga daerah ini jelas: keputusan menutup kelas perlu cepat, sementara pembukaan kembali harus berbasis pemeriksaan udara dan disertai kewaspadaan. Pemerintah daerah perlu menyampaikan ukuran kualitas udara dan alasan perubahan kebijakan secara terbuka agar keluarga tahu kapan anak aman belajar di sekolah. Sekolah juga perlu memiliki rencana PJJ yang dapat dijalankan tanpa mengandalkan akses internet merata. Dengan persiapan sejak sebelum kemarau, guru dan orang tua tak harus merancang respons saat asap sudah memenuhi ruang kelas. Asap karhutla mungkin kembali, tetapi dampaknya terhadap keselamatan dan pendidikan anak dapat ditekan. Kesimpulannya, utamakan keselamatan, jaga akses belajar selama penutupan, lalu pulihkan tatap muka hanya ketika data udara mendukungnya.
