TMMD Ke-130: Bukan Sekadar Proyek, Tapi Strategi Pembangunan Desa
TMMD Ke-130 adalah program terpadu pembangunan infrastruktur desa yang menggabungkan pengerjaan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan rumah layak huni dengan kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan penguatan ekonomi warga, dilaksanakan oleh TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat selama periode waktu terbatas untuk mengejar target yang terukur dan langsung menyentuh kebutuhan dasar penduduk pedesaan. Program ini resmi dimulai di berbagai desa, antara lain di Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, dan Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Ngawi, pada 13 Oktober. Sejak awal, TMMD Ke-130 jelas bukan proyek karpet merah yang datang lalu pergi; ia dirancang sebagai intervensi terarah untuk menutup kesenjangan infrastruktur desa yang selama ini menghambat mobilitas, akses layanan dasar, dan aktivitas ekonomi. Fokus pada infrastruktur desa menjadi pintu masuk untuk mengubah pola hidup warga: dari desa yang terisolasi menuju desa yang terhubung dan produktif.
Anggaran Miliaran dan Target Fisik: Mengapa Skala Penting
Kekuatan TMMD Ke-130 terletak pada skala dan ketepatan sasaran. Di Jatipuro, Kecamatan Karangjati, alokasi sekitar Rp 3,1 miliar digelontorkan untuk pembangunan jembatan, pemasangan paving jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan pembuatan sumur bor. Sekitar Rp 2,8 miliar berasal dari pemerintah daerah dan Rp 330 juta dari pemerintah pusat, menunjukkan pembagian peran yang jelas antara level pemerintahan. Di Mekarjaya, Sukabumi, target fisik mencakup pengaspalan jalan sepanjang 2 kilometer dengan lebar 2,5 meter, lima titik sumur bor, tiga unit MCK, rehabilitasi jembatan dan posyandu, serta perbaikan lima rumah tidak layak huni. Jika pola ini direplikasi di ratusan lokasi, wajar bila TMMD Ke-130 menargetkan ribuan kilometer pembangunan jalan dan ribuan rumah layak huni. Skala besar ini penting: pembangunan jalan yang menyambungkan desa ke pasar dan layanan publik adalah fondasi pemberdayaan masyarakat, bukan bonus tambahan.
Gotong Royong TNI dan Warga: Pemberdayaan yang Menghemat Biaya
TMMD Ke-130 menempatkan TNI bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai motor gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Di Sukabumi, hingga 150 personel gabungan dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan kepolisian terlibat dalam pembangunan fisik dan kegiatan sosial. Di Ngawi, 150 personel TNI bekerja bersama sekitar 250 orang setiap hari, memadukan tenaga aparat dan warga. Bupati Ngawi menyebut pola gotong royong ini mampu menghemat anggaran sekitar Rp 500 juta, karena banyak pekerjaan dilakukan bersama masyarakat. Namun nilai terbesarnya bukan sekadar penghematan. Ketika warga ikut membangun jalan, jembatan, dan rumah layak huni, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi pemilik proses. Rasa memiliki ini penting agar infrastruktur desa dirawat, digunakan secara produktif, dan menjadi basis tumbuhnya usaha kecil, pertanian, dan aktivitas ekonomi lain yang memperkuat pemberdayaan masyarakat.
Dari Jalan ke Ketahanan Pangan: Infrastruktur Desa yang Terintegrasi
TMMD Ke-130 menunjukkan bahwa infrastruktur desa tidak boleh dipahami sempit sebagai beton dan aspal. Di Mekarjaya, selain pembangunan jalan dan rutilahu, program ini menyentuh ketahanan pangan seluas satu hektare di Kampung Sukadamai, penyaluran 100 paket makanan tambahan, penanaman 500 polibag tanaman penghijauan, pembersihan fasilitas umum dan masjid, serta penyaluran 100 paket sembako. Di bidang nonfisik, warga mendapatkan penyuluhan keagamaan, kesehatan, pertanian, peternakan, pengembangan UMKM, dan wawasan kebangsaan. Sementara di Jatipuro, perbaikan jembatan, jalan, rumah tidak layak huni, dan sumur bor secara eksplisit diarahkan untuk memperlancar transportasi, meningkatkan kualitas hunian, ketersediaan air bersih, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pendekatan terintegrasi ini adalah inti TMMD Ke-130: pembangunan jalan tanpa menguatkan manusia hanya akan menciptakan koridor logistik, bukan desa yang berdaya.
Kesimpulan: TMMD Ke-130 Harus Dijaga Konsistensinya
Dengan masa pelaksanaan 30 hari hingga 11 November dan pra-TMMD yang sudah mengerjakan sekitar 65 persen sasaran fisik di Sukabumi, TMMD Ke-130 membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur desa bisa direncanakan terukur, dikerjakan cepat, dan tetap mengikuti spesifikasi teknis. Penetapan lokasi seperti Jatipuro melalui pengusulan berjenjang dari desa, kecamatan, hingga bupati menunjukkan adanya mekanisme yang memberi ruang suara lokal. Tantangannya kini adalah menjaga konsistensi: memastikan ribuan kilometer pembangunan jalan dan ribuan rumah layak huni benar-benar selesai, berfungsi, dan dirawat. TMMD Ke-130 layak dipandang sebagai strategi jangka panjang, bukan proyek seremonial. Selama TNI, pemerintah daerah, dan warga terus memadukan pembangunan fisik dengan pemberdayaan masyarakat, infrastruktur desa akan menjadi landasan nyata bagi desa yang mandiri dan sejahtera, bukan sekadar deretan angka di laporan.
