Prasmanan bukan jawaban otomatis
Keamanan pangan MBG adalah rangkaian standar dan pengawasan yang menjaga makanan tetap layak dikonsumsi sejak bahan diolah hingga hidangan disantap anak. Karena itu, mengganti ompreng dengan prasmanan tidak dengan sendirinya menghilangkan risiko: kebersihan, suhu, waktu penyajian, dan tanggung jawab petugas tetap menentukan keselamatan anak.
Badan Gizi Nasional menguji coba penyajian prasmanan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 10 provinsi, sebagai bagian dari MBG 2.0 dan upaya membuat pengalaman makan lebih baik. Namun, perubahan bentuk penyajian hanya bermanfaat jika didukung pengaturan antrean, waktu makan, kebersihan, serta fasilitas yang memadai. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji mengingatkan bahwa kondisi sekolah berbeda-beda, termasuk jumlah siswa dan ketersediaan ruang makan serta tempat cuci tangan. Tanpa persiapan, anak bisa kehilangan waktu istirahat, sementara guru mendapat tambahan tugas mengatur antrean, mengawasi kebersihan, dan membereskan peralatan.
Prasmanan juga membuka risiko kontaminasi silang dari alat saji atau tangan yang tidak bersih, makanan yang terlalu lama terbuka, dan suhu penyimpanan yang tidak terjaga. Artinya, bentuk penyajian bukan pengganti prosedur keamanan pangan. BGN perlu menilai hasil uji coba sebelum memperluasnya; evaluasi seharusnya mengidentifikasi kendala dan menyiapkan mitigasi, bukan menganggap perubahan model sebagai tanda bahwa persoalan telah selesai.
Prioritas MBG 2.0 harus terasa di dapur
MBG 2.0 menempatkan keamanan pangan dan ketepatan sasaran sebagai prioritas. Pergeseran ini tepat: keberhasilan tidak semestinya dihitung dari jumlah makanan yang disalurkan saja, tetapi juga dari kepastian bahwa makanan aman dan sampai kepada penerima yang benar. Skala pelaksanaan membuat standar tertulis perlu disertai pemeriksaan yang konsisten di setiap tahap, dari pengolahan hingga makanan diterima murid.
BGN menyebut program telah menjangkau 57.491.334 penerima manfaat dengan dukungan 1.027.998 tenaga kerja dan 26.385 SPPG. Untuk memperkuat keamanan pangan MBG, setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. BGN juga memperketat prosedur operasional, termasuk kontrol suhu dan waktu penyimpanan, serta menerapkan label batas waktu aman konsumsi pada ompreng. Langkah tersebut relevan, tetapi nilainya bergantung pada pemeriksaan pelaksanaan dan tindak lanjut ketika standar dilanggar.
Pengawasan program MBG juga perlu bertumpu pada data yang sesuai keadaan lapangan. Sinkronisasi data penerima manfaat dan penataan sasaran membantu mencegah makanan disiapkan untuk penerima yang tidak tepat, sementara sekolah perlu memperoleh informasi dan prosedur yang jelas. Penggunaan CCTV yang terhubung ke pusat dan dilengkapi kecerdasan buatan dapat membantu pemantauan dapur, tetapi teknologi tidak menggantikan petugas yang cukup, inspeksi langsung, serta mekanisme pengaduan yang ditindaklanjuti.
Pengawasan dan tata kelola yayasan tak boleh luput
Evaluasi yang disampaikan Kepala BGN Sudaryono pada forum Transformasi MBG 2.0, 29 Oktober 2026, menyoroti lemahnya pengawasan, pungutan berkedok yayasan, dan insiden keracunan. Ia menggambarkan bahwa satu kasus keracunan dapat meruntuhkan kepercayaan terhadap kemajuan program. Masalah ini menunjukkan bahwa keselamatan anak tidak hanya ditentukan oleh dapur, tetapi juga oleh tata kelola seluruh pihak yang mengelola layanan.
Sudaryono menyebut sekitar 700 personel harus mengawasi 27 ribu SPPG, beban yang membuat pengawasan sulit optimal. Evaluasi juga menyoroti yayasan perantara yang diduga memungut Rp500 hingga Rp1.500 per ompreng. BGN menyatakan kontrak kerja sama dengan yayasan dirombak, belanja yang tidak terkait operasional dihentikan, dan pejabat diganti. Perubahan itu perlu disertai pembagian tanggung jawab yang transparan, pemeriksaan rutin, serta jalur pelaporan dan sanksi yang jelas.
Pembaruan Perjanjian Kerja Sama dapat memperjelas peran dan akuntabilitas, tetapi efektivitasnya mesti terlihat pada tindakan nyata: siapa memeriksa, bagaimana temuan ditangani, dan siapa bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran. BGN juga menyebut perluasan uji coba ke 230 dapur setelah uji awal di 66 dapur, sementara pemasangan CCTV ditargetkan mencapai 5.000 hingga 10.000 dapur pada akhir 2026. Perluasan semestinya mengikuti kesiapan pengawasan, bukan mendahuluinya.
Kesimpulan: ukur program dari keamanan, bukan tampilan
Perubahan dari ompreng ke prasmanan dapat memberi pengalaman makan yang lebih baik, tetapi tidak otomatis mengendalikan kontaminasi, menjaga suhu, atau menutup celah tata kelola. MBG 2.0 akan berarti jika standar sanitasi ditegakkan, data penerima terus dibenahi, pengawasan memiliki kapasitas yang cukup, dan yayasan serta mitra dapat dimintai pertanggungjawaban.
Ukuran akhir keberhasilan bukanlah seberapa cepat model baru diterapkan, melainkan apakah setiap hidangan aman dan anak tetap memperoleh waktu makan serta istirahat yang layak. Pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan sebelum program diperluas. Keselamatan anak harus menjadi batas yang tidak boleh dikorbankan demi jumlah penerima atau perubahan cara penyajian.
