Perbaikan gedung adalah investasi keselamatan
Revitalisasi sekolah adalah upaya memperbaiki atau membangun kembali fasilitas pendidikan agar tetap layak, aman, dan mendukung kegiatan belajar. Pada 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan bantuan kepada 89 satuan pendidikan di Buleleng dengan total anggaran Rp54,8 miliar. Cakupannya meliputi 44 lembaga TK/PAUD, 38 SD, dan tujuh SMP. Angka ini penting, tetapi nilai program semestinya tidak diukur dari jumlah penerima semata: keberhasilannya bergantung pada apakah perbaikan menjawab kerusakan yang benar-benar membahayakan siswa dan warga sekolah. Dengan banyak bangunan sekolah tua yang membutuhkan pemeliharaan, bantuan sekolah ini merupakan langkah yang perlu diteruskan secara terencana, bukan dianggap sebagai penyelesaian seluruh kebutuhan sarana pendidikan.
Alokasi terbesar, Rp36,4 miliar, diberikan kepada SD; TK/PAUD menerima Rp13,6 miliar dan SMP Rp4,8 miliar. Pembagian ini menunjukkan besarnya porsi untuk jenjang dasar, tetapi kebutuhan tidak berhenti pada ruang kelas. Program juga dapat mencakup ruang UKS, perpustakaan, toilet, serta penataan halaman dan lingkungan sekolah. Perbaikan semacam itu berpengaruh langsung pada keseharian siswa: ruang yang lebih layak mendukung kenyamanan belajar, sementara fasilitas yang aman membantu mengurangi risiko di lingkungan sekolah. Karena itu, revitalisasi patut dinilai dari perubahan nyata yang dirasakan pengguna, bukan sekadar pekerjaan fisik yang selesai.
Bangunan lama menunjukkan alasan program ini mendesak
Kepala Disdikpora Buleleng, Ida Bagus Surya Bharata, menyebut banyak gedung sekolah telah berusia cukup tua dan memerlukan pemeliharaan, rehabilitasi, atau pembangunan ulang. Contoh paling jelas ialah SD Negeri 1 Kalianget di Kecamatan Seririt, yang berdiri sejak 1962 dan sebelumnya mengalami kerusakan berat, termasuk pada atap dan toilet. Kepala sekolah Desak Putu Ekawati mengatakan kuda-kuda atap di sejumlah ruang telah patah sehingga dikhawatirkan membahayakan warga sekolah. Kondisi seperti ini menegaskan bahwa rehabilitasi bukan soal mempercantik bangunan. Ketika unsur penyangga rusak, keselamatan harus menjadi prioritas sebelum kerusakan berkembang dan mengganggu kegiatan belajar.
SD Negeri 1 Kalianget, yang memiliki 67 siswa, menerima anggaran Rp881,3 juta dari APBN 2026. Pekerjaan awal mencakup lima ruang kelas dan lima bilik toilet, lalu meluas ke ruang kelas VI, gudang kecil, mes, dan ruang administrasi. Cakupan yang berkembang ini memperlihatkan pentingnya memeriksa kondisi sekolah secara menyeluruh: kerusakan dan kekurangan fasilitas tidak selalu terbatas pada ruang yang pertama kali masuk rencana. Hasil akhirnya, menurut laporan, membuat fasilitas bangunan sekolah lebih layak. Bagi siswa, perubahan itu berarti ruang belajar yang lebih aman dan nyaman—hasil yang seharusnya menjadi ukuran utama setiap proyek revitalisasi.

Penerima bertambah, tetapi kebutuhan belum selesai
Bantuan yang menjangkau 89 satuan pendidikan tetap belum menutup seluruh kebutuhan Buleleng. Dari lebih 400 SD di kabupaten itu, sekitar 200 telah memperoleh program revitalisasi, sementara sekolah lain masih menunggu penanganan bertahap sesuai kondisi serta tingkat kerusakan. Kesenjangan ini membuat penentuan prioritas sangat penting: gedung dengan risiko keselamatan tinggi seharusnya tidak kalah oleh pekerjaan yang lebih mudah atau lebih terlihat. Sekolah mengajukan usulan melalui aplikasi revitalisasi Kemdikdasmen, lalu pemerintah pusat menetapkan penerima berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Mekanisme tersebut perlu disertai penilaian kondisi yang cermat agar sekolah paling membutuhkan tidak tertinggal.
Perbaikan di Buleleng memperlihatkan bahwa bangunan sekolah tua bukan persoalan administratif, melainkan bagian dari kondisi belajar sehari-hari. Dana dan proyek fisik baru memberi manfaat penuh jika pekerjaan dilakukan sesuai kebutuhan, mutu perbaikan dijaga, dan sekolah yang belum menerima bantuan tetap dipantau. Program ini menjadi langkah berarti bagi siswa yang kini belajar di fasilitas lebih layak, tetapi belum bisa disebut tuntas selama masih ada gedung yang memerlukan rehabilitasi atau pembangunan ulang. Kesimpulannya, revitalisasi harus diperlakukan sebagai upaya berkelanjutan: keselamatan siswa didahulukan, kenyamanan diperkuat, dan sarana pendidikan dirawat sebelum kerusakan kembali menjadi ancaman.






