Teknologi harus memudahkan masyarakat
Digitalisasi birokrasi adalah penggunaan teknologi untuk memperbaiki tata kelola dan layanan publik, dengan aparatur sebagai pengendali proses agar layanan makin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Itulah arah yang ditekankan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membina pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (4/11/2026). Ia meminta ASN Kemenag menguasai teknologi informasi dan mempercepat transformasi layanan birokrasi. Arahan ini tepat sasaran: ketika kebutuhan publik dan perkembangan zaman berubah, pelayanan pemerintah tak bisa bertahan dengan cara kerja yang lamban atau tertutup. Namun, digitalisasi bukan tujuan akhir. Ukurannya adalah manfaat bagi warga—apakah proses menjadi lebih jelas, efisien, dan profesional. Karena itu, teknologi informasi ASN harus dipandang sebagai kecakapan dasar untuk melayani, bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat.
ASN mesti menjadi penggerak, bukan objek
Nasaruddin memakai perumpamaan tata bahasa Arab fa’il dan maf’ul: ASN harus menjadi pelaku yang mengendalikan teknologi, bukan objek yang diperalat oleh sistem digital. Pesan ini penting karena pembaruan perangkat atau aplikasi saja tidak menjamin birokrasi membaik. Aparatur perlu memahami bagaimana teknologi mendukung keputusan, menjaga keterbukaan, dan membuat urusan masyarakat lebih sederhana. Transformasi layanan akan terasa jika sistem digital mengurangi hambatan, bukan memindahkan kerumitan dari loket ke layar. Itu menuntut pegawai yang tanggap sekaligus tata kelola yang konsisten. Digitalisasi birokrasi, dengan demikian, mesti berjalan bersama tanggung jawab manusia: teknologi membantu proses, sementara ASN tetap bertanggung jawab atas mutu, keadilan, dan kejelasan pelayanan. Tanpa sikap tersebut, percepatan digital berisiko menjadi perubahan bentuk semata, bukan perubahan pengalaman warga.
Integritas dan Kurikulum Cinta melengkapi perubahan
Arahan digital juga disertai tuntutan integritas. Menag mengajak pegawai membangun “algoritma batin” yang menolak kebohongan, kecurangan, dan korupsi dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Penekanan ini bukan tambahan yang terpisah dari pembaruan layanan: sistem yang canggih tetap kehilangan makna jika dijalankan oleh aparatur yang tidak jujur. Nasaruddin juga mendorong penguatan Kurikulum Cinta dan gagasan Ukhuwah Makhluqiyyah, yakni persaudaraan sesama ciptaan Tuhan. Ia meminta ASN berada di garis depan menjaga kerukunan, menjadi mediator saat terjadi perselisihan, dan menghormati perbedaan tanpa memaksakan keyakinan. Kerangka ini memperluas tanggung jawab Kemenag: pelayanan yang baik bukan hanya cepat dan transparan, tetapi juga menghargai martabat orang yang dilayani. Cinta dan integritas memberi arah etis bagi penggunaan teknologi.
Keberhasilan diukur dari pengalaman warga
Perintah menguasai teknologi informasi akan berarti jika diterjemahkan menjadi perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Warga membutuhkan layanan yang mudah dipahami, transparan, dan profesional; bukan sekadar janji bahwa proses telah didigitalisasi. Karena itu, Kemenag perlu menjaga agar kecakapan ASN, mutu sistem, dan integritas berjalan beriringan. Kurikulum Cinta pun sepatutnya hadir dalam cara aparatur berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan, bukan berhenti sebagai gagasan. Arahan Nasaruddin menghubungkan dua sisi birokrasi yang kerap dipisahkan: kemampuan teknis dan tanggung jawab moral. Keduanya menentukan apakah transformasi layanan benar-benar mendekatkan pemerintah kepada publik. Kesimpulannya, percepatan digitalisasi adalah langkah yang perlu, tetapi keberhasilannya bergantung pada ASN yang mampu mengendalikan teknologi sekaligus melayani dengan jujur, manusiawi, dan menghormati keberagaman.






