Peluang kerja dibuka lintas negara
Pekerja migran Sukabumi adalah warga yang menempuh jalur kerja di luar negeri untuk memperluas kesempatan hidup, sekaligus membawa nama daerah dan bangsa ke lingkungan kerja internasional. Pada Senin, 2 November 2026, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki melepas 30 calon pekerja migran Indonesia di Lapang Apel Sekretariat Daerah. Mereka dijadwalkan bekerja di Dubai, Malaysia, dan Thailand melalui LPK Rich Institute Kota Sukabumi. Pelepasan ini patut dilihat sebagai langkah konkret memperluas akses kerja, bukan sekadar seremoni. Ketika pengangguran masih menjadi persoalan, membuka jalur penempatan ke luar negeri dapat menambah pilihan bagi warga. Namun, besarnya peluang tidak menghapus kebutuhan akan persiapan, perlindungan, dan kecocokan keterampilan dengan pekerjaan yang tersedia.
Ayep menyatakan menargetkan pembukaan 10.000 hingga 15.000 kesempatan kerja selama masa kepemimpinannya. Target itu menegaskan skala tantangan sekaligus alasan pemerintah perlu mengembangkan berbagai jalur, termasuk CPMI ke luar negeri. Menurut informasi yang disampaikan, LPK Rich Institute telah membantu memberangkatkan lebih dari 700 pekerja migran asal Kota Sukabumi. Angka tersebut menunjukkan lembaga pelatihan dan penempatan dapat menjadi penghubung penting antara warga dan pasar kerja, tetapi keberhasilan tidak semestinya hanya dihitung dari jumlah keberangkatan. Kualitas pelatihan, pemahaman kontrak, dan pengalaman aman para pekerja juga harus menjadi ukuran. Bagi calon pekerja dan keluarga, kesempatan ini dapat memperluas pilihan ekonomi; manfaat jangka panjangnya bergantung pada kesiapan dan dukungan yang menyertai.
Kesiapan pekerja menentukan manfaat
Bekerja di negara tujuan membawa harapan bagi kesejahteraan keluarga, tetapi juga menuntut tanggung jawab besar dari pekerja maupun pihak yang membuka jalur penempatan. Ayep mengingatkan para CPMI agar bekerja profesional, disiplin, jujur, dan mematuhi kontrak, sekaligus menjaga nama baik Kota Sukabumi dan Indonesia. Pesan itu penting karena kesempatan kerja tidak otomatis menjamin pengalaman yang baik. Calon pekerja perlu memahami hak dan kewajibannya, menguasai keterampilan serta bahasa yang dibutuhkan, dan mengetahui ke mana harus meminta bantuan jika menghadapi masalah. Bagi pemerintah dan lembaga pelatihan, pelepasan semestinya menjadi bagian dari proses yang lebih panjang: menyiapkan calon pekerja sebelum keberangkatan dan memperhatikan bekal yang mereka bawa pulang.
Ayep berharap para pekerja memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru selama bekerja, sehingga memiliki bekal lebih baik untuk masa depan. Harapan tersebut memberi alasan untuk menilai migrasi kerja bukan hanya sebagai cara mengisi lowongan saat ini, tetapi juga sebagai investasi pada kemampuan warga. Pengalaman lintas negara dapat bernilai ketika keterampilan yang diperoleh diakui dan bisa digunakan setelah pekerja kembali. Karena itu, pemerintah perlu memikirkan kesinambungan: mulai dari perencanaan keterampilan sejak jenjang SMA, SMK, dan perguruan tinggi hingga dukungan setelah masa kerja selesai. Dengan begitu, penempatan CPMI ke luar negeri dapat menjadi salah satu jalan mengurangi tekanan pengangguran tanpa menggantikan upaya memperkuat kesempatan kerja di dalam daerah.
Seni dan budaya ikut membawa nama daerah
Dalam agenda yang sama, Ayep juga melepas kontingen Festival Seni Jawa Barat 2026. Pemerintah kota menempatkan keberangkatan para pekerja migran dan partisipasi kontingen seni sebagai dua bagian dari pembangunan: memperluas kesempatan kerja sekaligus menguatkan seni dan budaya daerah. Keterkaitan ini masuk akal. Pembangunan bukan hanya soal akses pada penghasilan, melainkan juga tentang identitas yang memberi warga rasa memiliki dan ruang untuk menunjukkan kreativitas. Kontingen diharapkan menampilkan kemampuan terbaik dan membawa nama Kota Sukabumi di tingkat provinsi. Festival memberi ruang bagi pelaku seni untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal, sementara para pekerja migran membawa reputasi daerah ke tempat kerja internasional. Keduanya menuntut persiapan, dukungan, dan penghargaan yang nyata, bukan sebatas simbol dalam sebuah apel.
Dua agenda ini memperlihatkan bahwa peluang ekonomi dan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan, tetapi keduanya memerlukan tindak lanjut. Pemerintah kota perlu menjaga agar perluasan kerja berujung pada penempatan yang aman dan bermutu, serta agar keikutsertaan dalam festival memberi manfaat bagi perkembangan seniman setelah acara berakhir. Pelepasan 30 calon pekerja migran melalui LPK Rich Institute dan kontingen Festival Seni Jawa Barat adalah awal, bukan hasil akhir. Ukuran keberhasilannya akan tampak dari pekerja yang terlindungi dan membawa pulang pengalaman berguna, serta seniman yang memperoleh ruang berkelanjutan untuk berkarya. Jika dua jalur itu didukung dengan konsisten, Sukabumi dapat membuka masa depan warganya tanpa kehilangan kekhasan budayanya.
