Apa yang Diperebutkan: Dapil Bukan Sekadar Garis di Peta
Pemekaran dapil Kalimantan Barat adalah proses politik untuk memisahkan atau menata ulang wilayah pemilihan DPR agar Sambas, Bengkayang, dan Singkawang memiliki dapil terpisah menuju Senayan, dengan tujuan memperkuat representasi politik lokal kawasan perbatasan dan memastikan keadilan pembangunan yang lebih proporsional bagi warga di garis depan negara.
Inti perebutan ini sederhana: tiga daerah perbatasan merasa suaranya tenggelam dalam dapil yang kelewat luas, sementara kebutuhan mereka sangat khas. Sambas, Bengkayang, dan Singkawang ingin pintu sendiri ke Senayan sebagai dapil Kalbar III, bukan terus menjadi ekor dalam gabungan dapil lama. Langkah ini didorong oleh tokoh daerah yang melihat pemekaran dapil Kalimantan Barat bukan urusan kursi semata, melainkan soal daya tawar politik dan distribusi pembangunan yang lebih adil bagi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Dialog di Sambas: Ketika Perbatasan Mengetuk Pintu Senayan
Dialog publik di Aula Kantor Bupati Sambas menjadi titik nyala baru perubahan peta pemilihan di Kalbar. Forum Pemekaran Dapil 3 Kalbar menggelar diskusi bertajuk penguatan representasi politik perbatasan, menghadirkan mahasiswa, tokoh pemuda, tokoh adat, hingga berbagai elemen masyarakat yang kompak mendorong pembentukan Dapil Kalimantan Barat III. Ini bukan forum basa-basi; dari awal jelas bahwa agenda mereka adalah memutus ketergantungan pada dapil yang dianggap terlalu luas dan kurang peka pada suara perbatasan.
Bupati Sambas, Satono, menyambut gagasan ini secara terbuka. Ia menyebut luasnya wilayah Kalbar dan jarak antardaerah sebagai alasan logis untuk menata ulang sistem keterwakilan. Menurutnya, Sambas, Bengkayang, dan Singkawang punya kesamaan sejarah dan karakter sebagai kawasan perbatasan, sehingga wajar jika tiga wilayah itu menuntut satu dapil tersendiri. Di sinilah tampak bahwa dapil terpisah Sambas Bengkayang bukan sekadar aspirasi pinggiran, melainkan strategi sadar untuk mengubah rute kekuasaan dari perbatasan ke pusat.
Singkawang dan PATRI: Mengawal SINGBEBAS dari Elite Capture
Di Singkawang, dukungan terhadap pemekaran dapil Kalimantan Barat mengkristal melalui sikap DPC Persatuan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI). Organisasi ini menyatakan siap mengawal pembentukan dapil yang meliputi Singkawang, Bengkayang, dan Sambas atau SINGBEBAS. Ketua DPC PATRI, Budi Ratmoko, menegaskan bahwa pemekaran dapil bukan sekadar pembagian kursi, tetapi menyangkut kekuatan representasi dan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia.
PATRI mengingatkan bahaya paling klasik dalam setiap perubahan peta pemilihan: pembajakan oleh elite. Mereka menuntut pembahasan yang terbuka, objektif, dan berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan kelompok. Posisi ini penting, karena SINGBEBAS punya potensi ekonomi nyata—dari perdagangan dan pariwisata Singkawang, gerbang perbatasan Bengkayang, hingga pertanian dan pintu Aruk di Sambas. Jika dapil terpisah Sambas Bengkayang terbentuk tanpa kontrol publik, pemekaran dapil bisa berubah menjadi sekadar panggung baru bagi elite lama, bukan kanal baru representasi politik lokal.
Dari Peta ke Nasib Warga: Apa Artinya Dapil Baru?
Perubahan peta pemilihan selalu tampak teknis di atas kertas, tetapi dampaknya sangat praktis bagi warga biasa. Kawasan perbatasan Sambas, Bengkayang, dan Singkawang masih menghadapi akses jalan yang sulit, infrastruktur terbatas, konektivitas antardaerah yang lemah, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata. Dalam kondisi seperti ini, dapil baru dipandang sebagai alat untuk mendorong wakil rakyat yang lebih dekat, lebih mengenal medan, dan lebih terikat pada tuntutan lokal.
Bupati Sambas menilai keterwakilan yang lebih proporsional dapat mendorong pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya di kawasan perbatasan. Di titik ini, pemekaran dapil Kalimantan Barat menjadi taruhan: apakah wakil baru di Senayan nanti akan menjadikan perbatasan sebagai prioritas anggaran dan kebijakan, atau tetap kalah oleh agenda daerah yang lebih besar dan lebih berpengaruh.
Jalan Panjang ke Dapil III: Antara Harapan dan Realitas
Meski dukungan lokal menguat, pembentukan dapil baru bukan keputusan satu malam. KPU Kalbar mengingatkan bahwa usulan ini masih harus melewati kajian tujuh prinsip penataan daerah pemilihan—mulai dari komposisi penduduk, kohesivitas sosial, hingga integritas wilayah—sebelum diputuskan di tingkat pusat. Aspirasi masyarakat penting, tetapi bukan satu-satunya penentu; kewenangan final berada di tangan KPU pusat dan pengambil kebijakan nasional.
Artinya, perjuangan Sambas, Bengkayang, dan Singkawang adalah maraton, bukan sprint. Perubahan representasi politik lokal hanya akan berarti jika warga terus mengawal proses, memastikan bahwa setiap garis baru dalam peta dapil benar-benar menguatkan suara perbatasan, bukan sekadar merapikan administrasi pemilu. Kalau dapil Kalbar III lahir, pertanyaan berikutnya jauh lebih berat: apakah wakil dari SINGBEBAS berani memprioritaskan nasib perbatasan di meja legislasi nasional, atau kembali larut dalam kompromi politik pusat.
