Transportasi hijau di Kuta: jawaban strategis atas kemacetan pariwisata
Transportasi hijau di Kuta adalah serangkaian kebijakan dan proyek yang berfokus pada pengurangan kemacetan, penurunan emisi kendaraan, serta penataan ulang ruang jalan dan mobilitas perkotaan untuk mendukung pariwisata yang lebih berkualitas, aman, dan nyaman bagi warga maupun wisatawan. Di Badung, gagasan ini tidak berhenti sebagai slogan lingkungan, melainkan ditempatkan sebagai strategi inti untuk menyelamatkan kawasan wisata dari kemacetan yang kian parah dan citra destinasi yang terancam. Pemerintah Kabupaten Badung menjajaki dukungan teknis dari Pemerintah Inggris untuk mengatasi kemacetan dan membenahi sistem transportasi, terutama di kawasan pariwisata Kuta. Langkah berani ini menunjukkan kesadaran bahwa persoalan kemacetan Kuta tidak bisa dipecahkan dengan penambahan jalan semata, tetapi perlu lompatan menuju sistem transportasi hijau Bali yang terencana jangka panjang.
Penjajakan kerja sama dilakukan saat delegasi Kedutaan Besar Inggris yang dipimpin Minister Counsellor for Development Peter Rajadiston berkunjung ke Pusat Pemerintahan Badung pada Jumat 21 Agustus 2026. Ini bukan sekadar pertemuan sopan santun; kedua pihak membahas pengembangan infrastruktur hijau, transportasi berkelanjutan, dan penataan mobilitas perkotaan sebagai agenda konkret. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bahkan menegaskan, "Kami harap kerja sama ini tidak berhenti pada diskusi, melainkan diwujudkan dalam program aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan pariwisata Badung". Pernyataan ini penting: Badung tidak ingin terjebak dalam wacana, tetapi menuntut hasil nyata yang bisa dirasakan pengemudi, pejalan kaki, dan pelaku usaha di Kuta.
Dari kantong parkir ke trem: membongkar akar kemacetan Kuta
Kuta selama ini menjadi simbol paradoks pariwisata: destinasi populer yang sekaligus melelahkan karena kemacetan Kuta yang menumpuk di setiap musim liburan. Pemkab Badung tampaknya mulai mengakui bahwa tata kelola ruang jalan adalah pangkal persoalan. Mereka menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan, mulai dari penyediaan kantong parkir terpusat, penertiban parkir di badan jalan, penataan pedestrian, hingga pengembangan transportasi publik rendah emisi. Pendekatan ini patut diapresiasi karena menempatkan parkir dan pejalan kaki sebagai prioritas, bukan sekadar pelengkap. Tanpa ruang jalan yang tertib, transportasi hijau Bali hanya akan menjadi jargon tanpa dampak nyata di lapangan.
Bupati Adi Arnawa menyebut pembenahan sistem parkir sebagai tahap penting sebelum menerapkan moda transportasi publik dengan jalur khusus, termasuk rencana pengembangan transportasi massal berbasis trem. Logikanya jelas: "Transportasi publik tidak akan efektif jika langsung diterapkan tanpa jalur khusus yang steril dari kemacetan jalur umum". Pemkab Badung juga tengah mematangkan rencana pembangunan sejumlah center park di lokasi strategis kawasan pariwisata dan pusat perbelanjaan. Parkir terpusat ini diharapkan mengurangi kendaraan yang berhenti di badan jalan sehingga ruang jalan bisa dimanfaatkan untuk memperlancar arus kendaraan dan pergerakan pejalan kaki. Jika konsisten, kebijakan ini dapat mengubah perilaku berkendara di Kuta, memaksa peralihan dari pola "parkir di mana saja" menuju mobilitas yang lebih teratur dan ramah lingkungan.
Zona rendah emisi dan kemitraan Inggris: Kuta belajar dari praktik global
Kerja sama dengan Inggris layak dibaca sebagai upaya Badung untuk melompat langsung ke standar global, bukan bereksperimen sendiri dengan risiko trial and error yang panjang. Kunjungan delegasi Inggris merupakan bagian dari tindak lanjut kemitraan strategis Indonesia–Inggris dan berkaitan dengan kunjungan kerja Gubernur Bali ke Inggris dalam rangka London Climate Action Week. Dalam kerangka itu, Pemerintah Inggris menawarkan dukungan teknis untuk pengembangan kawasan rendah emisi atau Ultra Low Emission Zone (ULEZ) serta transisi menuju transportasi publik rendah karbon. Ini relevan dengan ambisi menjadikan Kuta sebagai kawasan wisata yang tidak lagi didominasi kendaraan pribadi beremisi tinggi.
Peter Rajadiston menyebut Badung memegang peran kritis dalam perekonomian dan pariwisata Bali, dan mengaku kagum dengan visi Bupati yang menaruh prioritas pada mobilitas perkotaan berkelanjutan. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa melalui kemitraan strategis ini, Pemerintah Inggris berkomitmen mendukung upaya Badung mengembangkan solusi transportasi rendah karbon dan infrastruktur hijau demi masa depan berkelanjutan. Secara praktis, warga dan pelaku usaha Kuta berpeluang merasakan dampak dari desain kawasan rendah emisi: pengurangan polusi udara, suara, dan kepadatan kendaraan. Namun keberhasilan infrastruktur rendah emisi akan bergantung pada keberanian pemerintah daerah menerapkan regulasi ketat—mulai dari pembatasan kendaraan konvensional hingga insentif bagi moda transportasi publik rendah emisi—bukan sekadar menempel label "zona hijau" tanpa pengawasan.
MoU BPSDM dan Badung: SDM transportasi sebagai fondasi sistem modern
Transportasi hijau dan infrastruktur rendah emisi tidak akan berjalan stabil tanpa orang-orang yang paham merencanakan, mengoperasikan, dan mengawasi sistemnya. Di titik ini, langkah Badung menandatangani MoU dengan BPSDM Kementerian Perhubungan patut dibaca sebagai investasi serius dalam pengembangan SDM transportasi, bukan agenda seremoni belaka. Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Badung IB Surya Suamba menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerja Sama antara BPSDM Perhubungan dengan pemerintah daerah di Bali yang dirangkaikan dengan Seminar Internasional bertema Transformasi Transportasi dan Logistik di Poltrada Bali, Desa Samsam, Tabanan, pada Jumat 12 Juni 2026.
Surya Suamba menegaskan komitmen Badung meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi demi mendukung kemajuan pariwisata, dengan pengendalian kemacetan sebagai salah satu prioritas. Ia mengakui bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang transportasi darat menjadi kebutuhan sangat penting, sehingga Pemkab Badung menjalin kerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat Bali dalam pengembangan SDM masyarakat Badung melalui program pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi darat. Harapannya, lulusan Poltrada Bali, khususnya putra-putri asal Badung, dapat berkontribusi di lingkungan pemerintah daerah dan memperkuat kapasitas SDM transportasi profesional guna mewujudkan sistem yang tertata, aman, nyaman, dan lancar dalam menunjang pengembangan pariwisata berkualitas di Badung. Ini jelas sejalan dengan ambisi membangun transportasi hijau Bali yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga dikelola oleh tenaga ahli lokal.
Mengikat benang: mengapa strategi hijau dan SDM harus berjalan bersamaan
Jika disatukan, pola kebijakan Badung mulai tampak: kolaborasi internasional untuk desain transportasi hijau, penataan konkret ruang jalan di Kuta, serta pengembangan SDM transportasi lewat MoU dengan BPSDM Perhubungan dan Poltrada Bali. Kepala BPSDM Perhubungan Suharto menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia industri, dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan SDM transportasi yang kompeten di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan layanan transportasi. Melalui kerja sama itu, BPSDM membuka akses lebih luas bagi putra-putri daerah ke 22 sekolah kedinasan transportasi dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha guna memperluas peluang kerja bagi alumni. Ini adalah ekosistem yang, jika konsisten, bisa menopang implementasi sistem transportasi modern, terintegrasi, dan berkelanjutan yang selama ini hanya jadi visi di banyak daerah.
Namun, tantangannya jelas: semua rencana akan runtuh bila tidak diterjemahkan menjadi kebijakan tegas, anggaran yang terarah, dan pengawasan yang disiplin. Pemerintah pusat dan daerah berharap kolaborasi ini dapat mencetak SDM transportasi unggul untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Di Kuta, warga akan menilai keberhasilan bukan dari jumlah MoU atau kunjungan delegasi, tetapi dari seberapa lancar mereka berpindah ruang tanpa terjebak kemacetan Kuta dan seberapa nyaman udara yang mereka hirup di ruas-ruas wisata. Badung sudah memulai langkah yang tepat: menjadikan transportasi hijau, infrastruktur rendah emisi, dan pengembangan SDM transportasi sebagai satu paket kebijakan. Kini, tugasnya adalah menjaga konsistensi agar Kuta benar-benar berubah dari kawasan macet menjadi laboratorium hidup mobilitas berkelanjutan.
