Dua agenda, satu cakupan kerja sama
Kerja sama ASEAN–Tiongkok adalah rangkaian hubungan regional yang mencakup pengembangan ekonomi lintas negara sekaligus koordinasi hukum dan sosial untuk menghadapi persoalan bersama. Dua agenda pada Oktober 2026 memperlihatkan keluasan itu: promosi investasi Barelang dalam forum pemberdayaan UMKM, serta pembahasan penegakan hukum dan perlindungan anak digital oleh para jaksa. Keduanya tidak seharusnya dipandang sebagai pertemuan terpisah tanpa kaitan. Kemitraan ekonomi hanya akan bermakna bagi warga bila disertai perhatian pada keselamatan, hak, dan kepastian hukum. Sebaliknya, koordinasi hukum lintas negara perlu tumbuh seiring hubungan ekonomi yang semakin terhubung. Dari sudut pandang ini, agenda investasi dan kerja sama kejaksaan sama-sama menguji apakah diplomasi regional sanggup menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memperluas hubungan antarlembaga.
Konteks ekonominya adalah pemberdayaan UMKM ASEAN dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang relevan bagi konektivitas dan kerja sama regional. Sementara itu, konferensi kejaksaan mengangkat perlindungan anak di era digital dan harmonisasi kerangka hukum sebagai tema lintas negara.
Barelang menawarkan peluang, dengan syarat manfaat lokal
Robetmi Jumpakita Pinem, dosen FISIP Universitas Diponegoro, bersama tim Kementerian Transmigrasi mengikuti seminar pemberdayaan UMKM ASEAN di bawah kerangka RCEP yang berlangsung pada 13 Oktober hingga 2 November 2026 di Beijing dan Kunming. Dalam forum ASEAN Tiongkok tersebut, ia mempresentasikan Barelang—Batam, Rempang, dan Galang—sebagai kawasan strategis bagi pengembangan ekonomi dan investasi.
Argumen investasinya bertumpu pada kedekatan Barelang dengan Singapura dan Malaysia, serta dukungan pelabuhan dan bandara. Presentasi itu menyebut lima bidang potensial: pusat data, Rempang Eco City, perikanan dan kelautan, pertanian dan agroforestri, serta pariwisata bahari. Namun, promosi investasi Barelang sebaiknya dinilai bukan hanya dari banyaknya sektor yang ditawarkan. Ukurannya juga harus berupa pekerjaan berkelanjutan, keterampilan tenaga kerja lokal, peluang pembiayaan usaha setempat, dan perlindungan lingkungan pesisir. Tanpa perhatian pada hal-hal tersebut, posisi strategis dan fasilitas kawasan perdagangan bebas berisiko lebih menguntungkan arus modal daripada masyarakat yang tinggal di sana.
Partisipasi akademisi dapat membantu memperkenalkan potensi wilayah dan membuka pertukaran pengetahuan. Langkah berikutnya adalah memastikan perhatian yang sama diberikan pada keterlibatan masyarakat dan manfaat ekonomi yang bertahan lama.
Perlindungan anak digital perlu melampaui batas yurisdiksi
Pada 21–22 Oktober 2026, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara R. Narendra Jatna mewakili Jaksa Agung RI dalam Konferensi ke-16 Jaksa Agung China–ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan itu menempatkan perlindungan anak di era digital sebagai agenda utama dan menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama kejaksaan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN.
Narendra menekankan bahwa peran kejaksaan bukan hanya menuntut pelaku setelah kejahatan terjadi. Pencegahan melalui literasi digital bagi anak dan orang tua perlu berjalan bersama koordinasi penyidik serta instansi terkait, terutama untuk mengamankan bukti elektronik dengan cepat. Ini pendekatan yang tepat: perlindungan anak digital tidak akan efektif jika edukasi berhenti di rumah atau penegakan hukum tertahan ketika bukti dan pelaku berada di yurisdiksi berbeda.
Para peserta juga membahas pemahaman atas sistem hukum masing-masing untuk membangun kepercayaan dan koordinasi dalam perkara lintas negara. Konferensi ditutup dengan deklarasi bersama, sementara hasil yang diharapkan adalah penanganan perkara yang lebih cepat dan tepat ketika lebih dari satu yurisdiksi terlibat.
Pembangunan ekonomi harus berjalan bersama perlindungan
Perbandingan kedua agenda menegaskan bahwa kerja sama regional tidak cukup diukur lewat peluang investasi, juga tidak cukup lewat deklarasi penegakan hukum. Barelang mengangkat pertanyaan tentang siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan bagaimana lingkungan serta usaha lokal dijaga. Konferensi kejaksaan mengingatkan bahwa ruang digital dan tindak pidana lintas negara menuntut pencegahan, bukti yang dapat diamankan, dan koordinasi hukum yang bekerja.
Keduanya berhadapan dengan tantangan yang sama: membuat kesepakatan regional terasa nyata bagi warga. Di satu sisi, peluang ekonomi perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan, keterampilan, dan pendapatan yang lebih baik. Di sisi lain, perlindungan anak membutuhkan literasi serta respons penegakan hukum yang mampu melintasi batas negara. Karena itu, keberhasilan agenda ASEAN–Tiongkok semestinya dinilai dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari presentasi, pertemuan, atau dokumen bersama.
Kesimpulannya, promosi Barelang dan perlindungan anak digital bukan dua jalur yang saling bersaing, melainkan gambaran lengkap dari kerja sama yang dibutuhkan: pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan institusi hukum yang mampu melindungi manusia di tengah keterhubungan regional.
