Urutan jenjang adalah syarat kelulusan
Pendidikan kesetaraan adalah jalur belajar di luar sekolah formal yang menyediakan jenjang setara melalui Paket A, Paket B, dan Paket C secara berurutan. Karena itu, kelulusan Paket C bukan jalan pintas yang dapat dipisahkan dari jenjang sebelumnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan peserta didik harus menuntaskan Paket B sebelum dinyatakan lulus Paket C; Paket A juga harus diselesaikan sesuai urutan yang berlaku. Ketentuan ini menjadi inti aturan Paket C yang perlu dipahami peserta didik maupun pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pemerintah memperketat pengawasan setelah menerima laporan tentang peserta yang menuntaskan Paket C lebih dahulu daripada Paket B. Langkah tersebut tepat: pengakuan kelulusan harus mencerminkan tahapan belajar yang ditempuh, bukan sekadar kelengkapan dokumen di akhir.
Paket A, B, lalu C: jalur yang tidak boleh dilompati
Dalam pendidikan kesetaraan, jenjang Paket A, Paket B, dan Paket C membentuk urutan, bukan pilihan tingkat yang bisa diambil sesuka hati. Paket A berada di tahap awal, Paket B menjadi jenjang berikutnya, dan Paket C ditempuh setelahnya. Dengan demikian, syarat lulus Paket C mencakup penuntasan Paket B serta Paket A menurut ketentuan yang ditegaskan pemerintah. Bagi peserta didik, memahami urutan ini sejak mendaftar penting agar rencana belajar dan berkas pendidikan tidak bermasalah di kemudian hari. Bagi PKBM, pendataan harus memastikan riwayat belajar sesuai tahap yang ditempuh. Pengawasan bukan alasan untuk mempersulit warga belajar; fungsinya menjaga agar hasil pendidikan kesetaraan memiliki dasar yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa urutan yang jelas, peserta berisiko baru mengetahui kekurangan jenjang ketika mengurus kelulusan.
Pengawasan harus melindungi akses belajar
Pengetatan pengawasan tidak muncul tanpa alasan. Mu’ti menyebut pemerintah menerima laporan bahwa ada peserta yang menyelesaikan Paket C lebih dahulu daripada Paket B, sehingga pembenahan administrasi dan pendataan PKBM diperlukan. Ia menegaskan seluruh murid kesetaraan di PKBM mendapat bantuan operasional pendidikan, sehingga peserta perlu terdaftar dan proses pendidikannya dipastikan sesuai urutan. Namun, kepatuhan administrasi harus berjalan seiring dengan tujuan utama jalur ini: membuka kesempatan belajar. Jumlah anak yang belum mengakses pendidikan masih tinggi, dengan hambatan yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan geografis. Pengawasan yang baik seharusnya mencegah kelulusan yang tidak sesuai, sekaligus memastikan warga belajar tidak tersisih karena pencatatan yang buruk atau akses layanan yang terbatas.

PKBM penting, tetapi tata kelolanya harus rapi
Besarnya kebutuhan terhadap pendidikan kesetaraan terlihat di sebuah PKBM di Majalengka yang memiliki lebih dari 300 peserta didik; peserta Paket C tercatat paling dominan. Angka itu menunjukkan PKBM dapat menjadi pintu kembali ke pendidikan bagi orang yang tidak menempuh jalur sekolah formal. Pemerintah berencana memperkuat penyelenggaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, termasuk menyediakan program kursus, serta meningkatkan pengawasan agar pelanggaran urutan tidak terulang. Dua upaya itu perlu berjalan bersama. Memperluas layanan tanpa membenahi data dapat merugikan peserta, sementara pengawasan tanpa dukungan akses berisiko menutup kesempatan belajar. Paket B pendidikan kesetaraan harus diperlakukan sebagai tahapan yang wajib dituntaskan, bukan formalitas yang boleh dilewati.
Kesimpulannya, Paket C hanya bermakna jika dicapai melalui jenjang yang semestinya. Peserta perlu memastikan riwayat belajarnya lengkap, sedangkan PKBM wajib menjaga proses pendidikan dan administrasi tetap tertib. Aturan ini bukan sekadar urusan berkas: pelaksanaan yang konsisten melindungi kredibilitas kelulusan sekaligus menjaga kepercayaan warga terhadap jalur kesetaraan. Pemerintah perlu mengawasi tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kesempatan belajar.






