Zero ODOL 2027: Kebijakan Jalan yang Menyentuh Seluruh Rantai Pasok
Zero ODOL 2027 adalah kebijakan penertiban truk kelebihan dimensi dan muatan yang bertujuan menghentikan praktik Over Dimension Over Loading melalui penegakan hukum terintegrasi, penggunaan teknologi pemantauan berbasis sensor serta kamera, dan penyesuaian ekosistem logistik, agar angkutan barang tetap berjalan efisien sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas dan memperpanjang umur infrastruktur jalan. Korps Lalu Lintas Polri sudah menyiapkan jajaran untuk mendukung penerapan Zero Over Dimension Over Loading yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027. Kepala Korlantas Irjen Pol Wibowo meminta seluruh lini memeriksa ulang kesiapan sarana prasarana, jalur, dan potensi masalah di lapangan agar implementasi tidak gagap. Ini bukan sekadar operasi penertiban berkala; ini perubahan aturan main yang akan menggeser cara pelaku usaha mengelola armada dan distribusi barang.
Keselamatan Lalu Lintas vs Kebiasaan ODOL di Lapangan
Inti moral dari Zero ODOL 2027 jelas: keselamatan lalu lintas tidak bisa lagi dikorbankan demi efisiensi semu. Korlantas menilai kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan legal merusak kondisi jalan, mengganggu kelancaran arus, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Meski angka fatalitas kecelakaan disebut menurun dalam dua bulan berturut-turut, Korlantas menegaskan upaya keselamatan masih harus diperkuat melalui evaluasi berkala dan langkah penanganan terukur. Penertiban truk kelebihan muatan diharapkan memperkuat disiplin di jalan sekaligus membuat infrastruktur jalan nasional lebih efisien digunakan, karena beban berlebih terbukti mempercepat kerusakan perkerasan dan menambah biaya perawatan. “Langkah Zero ODOL diharapkan mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih aman sekaligus menekan risiko kecelakaan lalu lintas”. Namun selama bertahun-tahun, banyak pelaku usaha terbiasa mengandalkan ODOL sebagai jalan pintas menekan biaya per rit. Mengubah kebiasaan ini membutuhkan kombinasi pengawasan ketat dan insentif, bukan hanya tilang.
Alarm Kadin: Jangan Sampai Zero ODOL Naikkan Biaya Logistik
Di sisi dunia usaha, dukungan terhadap penertiban truk kelebihan muatan datang dengan catatan tebal. Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa mendesak pemerintah menyiapkan roadmap jelas sebelum Zero Over Dimension Over Loading diterapkan penuh pada 2027, agar penertiban tidak berujung pada kenaikan biaya logistik. Kekhawatiran ini konkret: jika sebuah truk yang biasa mengangkut 20 ton hanya boleh membawa 16 ton, kapasitas per perjalanan turun 20%, dan kebutuhan perjalanan secara teoritis naik 25% untuk volume barang yang sama. Tanpa perubahan pola distribusi, tambahan rit ini berarti lebih banyak bahan bakar, tol, dan waktu tunggu, yang pada akhirnya akan merembes ke harga barang. Sementara itu, biaya logistik nasional saat ini diperkirakan 14,29% dari PDB sebagai baseline 2022 dan ditargetkan turun menjadi 12,5% pada 2029, lalu sekitar 8% pada 2045. Kebijakan yang memperketat ODOL tapi mendorong biaya logistik Indonesia naik jelas bertentangan dengan target tersebut.
Teknologi ETLE, Dominasi Moda Jalan, dan Taruhan Efisiensi Transportasi
Pemerintah mencoba menyeimbangkan penindakan dan efisiensi melalui teknologi. Pada 10 Agustus 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meluncurkan ETLE HUB untuk mengintegrasikan data kendaraan dengan Automatic Number Plate Recognition, RFID, dan Weigh In Motion. Saat ini sudah ada 51 titik pemantauan—26 UPPKB dan 25 titik jalan tol—yang akan diperluas dengan 63 titik ANPR dan 15 titik WIM hingga 2029. Uji coba Januari–Juli 2026 di tiga lokasi mencatat 198.127 pelanggaran angkutan barang, menunjukkan seberapa besar budaya ODOL yang harus diputus. Namun struktur angkutan barang masih berat di moda jalan: sekitar 91,95% barang diangkut lewat jalan, hanya 0,26% lewat kereta, dan 7,79% lewat laut. Artinya, jika kapasitas truk dikurangi tanpa alternatif, jumlah truk legal akan bertambah, kemacetan meningkat, konsumsi BBM naik, dan sebagian biaya tersebut masuk ke harga barang. ETLE menjawab “siapa yang melanggar”, tetapi belum menjawab “bagaimana barang tetap bergerak efisien”.
Syarat Sukses: Multimoda, Roadmap Transisi, dan Koordinasi Lintas Instansi
Supaya Zero ODOL 2027 mengurangi kecelakaan sekaligus menurunkan biaya logistik Indonesia, kebijakan ini harus diikat ke agenda efisiensi transportasi nasional yang lebih luas. Sebagian angkutan—terutama jarak menengah dan jauh dengan volume besar dan teratur—perlu dialihkan dari jalan ke kereta api dan laut, dengan penguatan angkutan multimoda sebagai rencana aksi resmi penanganan ODOL. Perpindahan ini tidak bisa sebatas membangun rel atau menambah kapal; dibutuhkan layanan hulu–hilir yang terintegrasi, konsolidasi muatan, optimasi rute, hingga digitalisasi data muatan. Korlantas sendiri meminta penerapan Zero ODOL dilakukan bertahap dengan koordinasi dan pengawasan lapangan yang diperkuat. Di sisi lain, Menteri Perhubungan menegaskan tanggung jawab tidak boleh berhenti di pengemudi, tetapi juga mencakup perusahaan angkutan, pemilik kendaraan, dan pemilik barang. Jika lintas instansi bergerak selaras, target akhirnya bukan hanya Zero ODOL, tetapi juga Zero High Cost Logistics: barang bergerak lebih aman, efisien, dan terjangkau.
