Pemulihan Bencana Aceh Timur: Ketimpangan dari Hari Pertama
Pemulihan bencana Aceh adalah rangkaian kebijakan, program, dan tindakan pemerintah serta masyarakat untuk mengembalikan fungsi sosial-ekonomi setelah banjir besar, termasuk rehabilitasi sektor perikanan, pertanian, dan infrastruktur pendukung yang menjadi sumber penghidupan utama warga dalam jangka panjang.
Sembilan bulan setelah banjir besar, wajah pemulihan bencana Aceh Timur menunjukkan ironi: sektor perikanan dengan kerugian terbesar justru seperti anak tiri, sementara pertanian mendapat panggung utama. Dokumen resmi rehabilitasi dan rekonstruksi mencatat kerusakan dan kerugian sektor perikanan lebih dari Rp2,5 triliun, tertinggi dibanding sektor lain, namun proses pemulihan di sektor ini dinilai belum tersentuh sama sekali. Di sisi lain, pemerintah kabupaten bergerak cepat mendorong revitalisasi pertanian lokal dan perbaikan irigasi. Kontras ini bukan sekadar soal pilihan teknis, tetapi cermin prioritas politik dan cara melihat siapa yang dianggap layak diselamatkan lebih dulu. Dan selama tambak dibiarkan dangkal, pemulihan ekonomi lokal akan pincang.
Sektor Perikanan Aceh Timur: Kerugian Tertinggi, Perhatian Terendah
Sektor perikanan Aceh Timur bukan hanya statistik; ia adalah nadi ekonomi ribuan keluarga di Madat, Simpang Ulim, Julok, Nurussalam, Darul Aman, hingga Peureulak. Ribuan hektar tambak ikan dan udang di wilayah ini mengalami dampak parah akibat banjir, dengan kerusakan dan kerugian yang tercatat lebih dari Rp2,5 triliun. Namun hingga kini, petani tambak mengaku pemulihan belum menyentuh kebutuhan paling dasar: pengerukan sedimentasi, perbaikan tanggul, dan pemulihan saluran air.
Sedimentasi bawaan banjir menyebabkan pendangkalan serius di tambak dan alur sungai, membuat air tidak bisa masuk dan keluar secara layak. Akibatnya, petani tambak tidak dapat melakukan pembudidayaan secara normal dan kehilangan penghasilan utama mereka. Masri, Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon, menegaskan bahwa "seharusnya, sektor perikanan menjadi prioritas pemulihan pascabanjir, mengingat sektor perikanan adalah sentra ekonomi masyarakat". Kritiknya tajam: perencanaan pemulihan dinilai keliru, termasuk pembangunan ratusan sumur bor yang sebagian tidak tepat sasaran dan tidak berfungsi. Sementara tambak dibiarkan mati perlahan, dokumen R3P tinggal kertas tanpa nyawa.
Revitalisasi Pertanian Lokal: Langkah Cepat yang Tidak Boleh Mengabaikan Tambak
Di sisi lain, pemerintah kabupaten menunjukkan energi besar untuk revitalisasi pertanian lokal. Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky menyebut, bersama TNI mereka sedang melakukan revitalisasi lahan persawahan seluas kurang lebih 1.600 hektare, terutama di kawasan Simpang Ulim dan wilayah terdampak lainnya. Ini adalah sinyal jelas bahwa sektor pangan dijadikan garda terdepan pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembersihan saluran irigasi Arakundo yang mengairi sekitar 12 desa, dengan target pekerjaan sekitar lima hari agar jaringan kembali berfungsi normal.
Secara kebijakan, fokus ini dapat dipahami: mengamankan produksi padi demi ketahanan pangan daerah. Bupati menegaskan harapan agar wilayah ini kembali menjadi salah satu lumbung pangan dan bahkan mampu menjadi penyuplai pangan skala lebih luas. Revitalisasi pertanian lokal jelas penting, dan langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat tani pascabencana. Namun ketika sawah digarap dan irigasi dibersihkan, pertanyaan mendesak muncul: bagaimana dengan tambak yang menjadi tulang punggung pendapatan banyak rumah tangga pesisir? Kebijakan yang hanya menguatkan satu sektor sambil mengabaikan sektor lain yang sama vitalnya akan melahirkan pemulihan yang timpang.
Prioritas dan Akuntabilitas: Mengapa Pemulihan Terasa Lambat dan Tersendat?
Lambatnya pemulihan sektor perikanan Aceh Timur tidak lepas dari dua persoalan utama: salah urut prioritas dan perencanaan yang lemah. Masri mengkritik bukan hanya tidak adanya langkah nyata di tambak, tetapi juga pembangunan sekitar 700 sumur bor yang sebagian tidak tepat sasaran dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan kecenderungan mengutamakan proyek fisik yang mudah difoto, bukan intervensi yang betul-betul memulihkan sumber penghidupan. Di saat yang sama, bantuan stimulan dan Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban banjir dinilai belum optimal, membuat warga semakin tertekan.
Konsekuensinya, masyarakat tambak masih menunggu kejelasan kapan saluran air akan dikeruk, tanggul diperbaiki, dan bantuan pemulihan usaha disalurkan. Sementara itu, narasi resmi pemulihan bencana Aceh terlihat rapi di atas kertas. Ketimpangan antara sektor perikanan dan pertanian ini menandakan kurangnya pendekatan menyeluruh. Pemerintah tidak bisa mengklaim keberhasilan pemulihan ketika bagian terbesar kerugian ekonomi masih dibiarkan tanpa agenda jelas. Akuntabilitas bukan sekadar menyusun dokumen; ia diukur dari seberapa cepat dan tepat manfaat dirasakan warga di lapangan.
Menata Ulang Agenda Pemulihan: Sawah dan Tambak Harus Diselamatkan Bersama
Ke depan, pemulihan bencana Aceh Timur harus berani mengubah orientasi: dari sekadar mengejar proyek ke pemulihan sumber nafkah. Tambak dan sawah bukanlah dua dunia yang bersaing, melainkan dua pilar ekonomi yang saling melengkapi. Tanpa pemulihan sektor perikanan Aceh Timur, kerugian lebih dari Rp2,5 triliun akan menjelma menjadi kemiskinan struktural yang sulit dibalik. Revitalisasi pertanian lokal patut diteruskan, tetapi dengan strategi yang memastikan petani tambak mendapatkan perhatian, pengerukan, dan dukungan usaha yang setara.
Kesimpulannya, pemulihan yang adil membutuhkan tiga hal: prioritas berbasis data, perencanaan yang realistis, dan pengawasan publik yang kuat. Pemerintah sudah membuktikan bisa bergerak cepat di sawah; kini tantangannya adalah menunjukkan komitmen yang sama untuk tambak. Masyarakat berharap pemerintah tidak berhenti pada slogan lumbung pangan, tetapi benar-benar memulihkan seluruh ekosistem ekonomi pesisir dan pertanian. Jika sawah dan tambak diselamatkan bersama, pemulihan Aceh Timur bukan hanya mungkin, tetapi layak disebut berhasil.
