Banyak Kamera, Sedikit Kendali: Paradoks Keamanan Kota
Integrasi CCTV kota adalah proses menghubungkan jaringan kamera keamanan yang tersebar di berbagai titik ke sebuah sistem monitoring terpusat sehingga data video dapat dikumpulkan, dianalisis, dan direspons secara seragam, real time, dan lintas lembaga, bukan sekadar direkam terpisah di setiap lokasi tanpa koordinasi digital yang jelas.
Pemerintah Kota Makassar sedang memperkuat sistem pengamanan dan pencegahan gangguan keamanan untuk mengantisipasi aksi brutal hingga anarkis di wilayah kota ini. Langkah ini dikemas dalam narasi kota cerdas: ribuan kamera, pusat kendali CCTV, dan layanan darurat. Namun, di balik angka besar dan jargon teknologi, masih ada kesenjangan mendasar antara infrastruktur yang dipasang dan sistem yang benar-benar terintegrasi. Pada rapat koordinasi Forkopimda di akhir Agustus, Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan bahwa keamanan harus berbasis teknologi, respons cepat, dan kolaborasi lintas instansi. Di atas kertas, visi ini menjanjikan; di lapangan, integrasi sistem masih tertinggal jauh dari ambisi yang diumumkan.
8.000 Titik CCTV: Skala Besar, Integrasi Tertunda
Untuk mendukung keamanan kota, pemerintah mengintegrasikan ribuan kamera pengawas yang tersebar di berbagai titik dan lorong-lorong sebagai bagian dari jaringan kamera keamanan. Saat ini terdapat sekitar 8.000 titik CCTV yang diarahkan untuk terhubung dengan sistem pemantauan terpusat melalui jaringan fiber optik. Secara politis, angka ini menggambarkan keseriusan; secara teknis, ini menunjukkan kompleksitas. "Saat ini terdapat kurang lebih sekitar 8.000 titik CCTV yang diarahkan untuk terhubung dengan sistem pemantauan terpusat melalui jaringan fiber optik".
Sistem ini dikembangkan agar pemerintah dapat memantau kondisi kota lebih cepat melalui pusat kendali atau war room. Namun, Munafri mengakui integrasi seluruh jaringan CCTV masih dalam tahap pembenahan dan pemeliharaan, dengan sejumlah sambungan masih dalam proses interkoneksi. Dengan kata lain, kota telah berinvestasi besar pada kamera, tetapi sistem monitoring terpusat masih bertahap dan rapuh. Tanpa integrasi penuh, kapasitas 8.000 titik itu lebih dekat ke etalase teknologi daripada alat operasional yang efektif.
Keamanan, Ekonomi, dan Beban pada Warga
Pemerintah tidak hanya mengandalkan integrasi CCTV kota; ada empat instrumen utama yang diusung: jaringan kamera keamanan, kolaborasi empat pilar (TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat), serta layanan darurat 112. Call Center 112 disiapkan sebagai kanal respons cepat masyarakat terhadap berbagai kondisi darurat, menerima laporan 24 jam terkait kriminalitas, kondisi medis, kebencanaan, dan keadaan darurat lainnya. Secara konsep, kombinasi mata digital dan telinga masyarakat ini bisa menjadi ekosistem keamanan yang kuat—dengan syarat sistem bekerja terpadu, bukan terpisah.
Munafri menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya soal mencegah tindak kriminal atau konflik sosial; kondisi keamanan juga berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi kota. Di sini letak taruhan besarnya: jika pusat kendali CCTV, integrasi jaringan, dan respon 112 benar-benar sinkron, kota mendapat bonus kepercayaan dari investor dan wisatawan. Jika tidak, warga hanya merasakan kewajiban melapor dan memantau, tanpa jaminan bahwa laporan itu disambut sistem yang sigap. Ketika ormas diminta menjadi mata dan telinga pemerintah, integrasi teknologi seharusnya memudahkan peran mereka, bukan menambah beban karena sistem pusat belum sepenuhnya siap.
Dari War Room ke Lapangan: Integrasi yang Harus Nyata
Kabar baiknya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat hingga Agustus menunjukkan perkembangan positif; gangguan seperti geng motor, balap liar, dan perkelahian kelompok dilaporkan menurun. Kapolrestabes menyebut dalam sepekan terakhir hanya satu kasus geng motor yang berhasil ditangani, turun signifikan dibanding periode sebelumnya. Artinya, upaya kolaborasi sudah memberi efek, bahkan sebelum integrasi teknis benar-benar tuntas. Namun ini juga peringatan: jika hasil yang cukup baik sudah muncul dengan sistem yang belum sepenuhnya terhubung, bayangkan potensi ketika integrasi komplit—atau sebaliknya, risiko jika proyek ini macet di tengah jalan.
Pemerintah menargetkan seluruh sistem segera kembali berfungsi optimal dan mengaktivasi seluruh CCTV sebagai dasar pemantauan digital. Janji ini harus diartikan sebagai komitmen untuk menyelesaikan pembenahan, bukan sekadar memperbanyak titik kamera. Pusat kendali CCTV dan war room hanya sekuat jaringan yang benar-benar terhubung. Tanpa integrasi tuntas, kota terjebak dalam ilusi keamanan: banyak layar, sedikit kendali. Integrasi sistem bukan pelengkap; itu pondasi. Jika pondasi ini selesai, kota memperoleh bukan sekadar rekaman kejadian, tetapi kemampuan merespons lebih cepat, lebih terkoordinasi, dan lebih adil bagi warga yang sudah diminta berkolaborasi.
