Pelebaran jalan harus berpihak kepada semua pengguna
Pelebaran Jalan Supadio adalah rencana penataan jalan nasional di Kubu Raya yang menggabungkan penambahan kapasitas kendaraan dengan pembangunan jalur pedestrian agar perjalanan lebih lancar dan pejalan kaki mendapat ruang yang lebih aman. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyosialisasikan rencana pelebaran dan pedestrian pada koridor Jalan Polda hingga Sungai Raya, dengan tahap awal direncanakan mulai 2027.
Dukungan anggaran pusat memberi proyek ini pijakan yang konkret: lebih dari Rp20 miliar dari APBN 2027 disiapkan untuk ruas Simpang Polda Kalbar sampai Bundaran Gaforaya. Namun ukuran keberhasilan tidak semestinya berhenti pada bertambahnya ruang kendaraan. Warga yang berjalan kaki juga perlu memperoleh jalur yang aman dan tersambung. Karena itu, rencana pedestrian Kubu Raya patut dipandang sebagai bagian inti penataan, bukan pelengkap setelah pelebaran selesai.
Anggaran awal penting, tetapi kesinambungan menentukan
Sosialisasi pembangunan pedestrian Jalan Supadio digelar di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya pada Rabu, 4 November. Pemerintah pusat menargetkan pekerjaan ruas Simpang Polda–Bundaran Gaforaya dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2027. Untuk kelanjutan dari Bundaran Gaforaya menuju kawasan Supadio, kebutuhan biaya diperkirakan sekitar Rp350 miliar dan pelaksanaannya direncanakan bertahap dengan skema tahun jamak, mengikuti ketersediaan anggaran pusat.
Perbedaan antara tahap awal dan kelanjutan proyek perlu dijelaskan terbuka kepada warga. Tanpa kepastian urutan dan kesinambungan pendanaan, ruas yang telah ditata berisiko berhenti sebagai potongan jalan yang belum memberi manfaat penuh. Janji multiyears masuk akal untuk pekerjaan besar, tetapi warga juga perlu mengetahui batas setiap tahap, jadwalnya, dan bagaimana akses tetap dijaga selama konstruksi.
Koridor Jalan Polda–Sungai Raya perlu ditata menyeluruh
Rencana koridor Jalan Polda Sungai Raya memberi konteks lebih luas: yang dibahas bukan sekadar pelebaran satu ruas, melainkan penataan akses perkotaan dari kawasan Polda Kalbar menuju Sungai Raya. Konsepnya mencakup badan jalan tiga jalur serta pedestrian di sisi kiri dan kanan, dengan harapan memperlancar arus kendaraan dan memberi ruang lebih aman bagi pejalan kaki.
Kebutuhan ini berangkat dari kepadatan lalu lintas, terutama di ruas Simpang Polda hingga Bundaran Gaforaya yang disebut sebagai salah satu titik kemacetan di Kubu Raya. Pelebaran jalan dapat membantu kapasitas kendaraan, tetapi manfaatnya akan terbatas bila akses warga, keselamatan pejalan kaki, dan hubungan antarruas tidak ditangani sebagai satu kesatuan. Sosialisasi karena itu sebaiknya menjadi awal dialog berkelanjutan, bukan sekadar pengumuman proyek.
Kesepakatan lahan dan pelaksanaan akan menguji rencana
Karena ruas tersebut merupakan jalan nasional, perencanaan teknis, penganggaran, dan pelaksanaan berada pada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Pemerintah kabupaten berperan memfasilitasi komunikasi, sosialisasi, serta penyiapan lahan. Sebagian area di sisi jalan merupakan milik warga, sehingga kesepakatan mengenai kebutuhan lahan dan penanganan pagar atau bagian bangunan yang terdampak menjadi syarat penting bagi kelancaran pekerjaan.
Warga pemilik lahan yang hadir dalam sosialisasi menyampaikan dukungan dan, menurut pemerintah daerah, belum ada persoalan berarti. Dukungan itu perlu dijaga melalui informasi yang jelas dan penanganan dampak yang adil. Kesimpulannya, anggaran APBN lebih dari Rp20 miliar memberi awal yang menjanjikan bagi Jalan Supadio, tetapi keberhasilan proyek akan ditentukan oleh kesinambungan tahap, keterbukaan soal lahan, dan pedestrian yang benar-benar aman digunakan.






