TMMD ke-130 sebagai Wajah Baru Pembangunan Desa
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah program terpadu yang menggabungkan kekuatan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat ekonomi lokal melalui kegiatan fisik dan non-fisik yang direncanakan secara terkoordinasi, lintas sektor, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal dan perdesaan yang selama ini kurang tersentuh layanan pembangunan dasar. TMMD ke-130 menjadi momen penting ketika kolaborasi TNI pemerintah daerah naik kelas: tidak lagi sekadar gotong royong sporadis, tetapi platform koordinasi teknis yang serius untuk akselerasi pembangunan wilayah. Rakornis yang digelar secara virtual dan terpusat mengikat komandan militer, bupati, dan jajaran birokrasi dalam satu meja perencanaan. Dalam konteks TMMD pembangunan desa, ini adalah pergeseran signifikan dari pendekatan top-down menuju perencanaan bersama yang lebih peka terhadap kebutuhan lokal.
Rakornis Aceh dan Sumatera: Desa Jadi Pusat Keputusan
Di Aceh Singkil, Rakornis TMMD ke-130 yang mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa” menunjukkan bahwa desa bukan lagi objek, melainkan subjek pembangunan. Pemerintah kabupaten, DPRK, Sekda, Bappeda, hingga dinas teknis duduk bersama perwakilan Kodim 0109 untuk menyusun sasaran TMMD yang “tepat kebutuhan, tepat manfaat” sebagaimana ditekankan Bupati Safriadi Oyon. Kegiatan ini digerakkan oleh Surat Telegram Pangdam IM dan Kasad yang mengatur penyusunan sasaran TMMD ke-127 hingga ke-130, sehingga ada kesinambungan dan kepastian arah program. Di Palembang, Kasdam II/Sriwijaya bersama jajaran teritorial mengikuti Rakornis serupa melalui video conference, menyimak garis besar pelaksanaan TMMD ke-130 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan Indonesia dan pemberdayaan masyarakat. TMMD ke-130 jelas berfungsi sebagai ruang sinkronisasi kebijakan antara pusat, kodam, dan pemda sebelum alat berat dan prajurit masuk ke desa.
Cetak Sawah Rakyat di Sulawesi: TNI Turun Langsung ke Lahan
Di Sulawesi Tenggara, komitmen program pertanian swasembada tampak nyata ketika Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko turun langsung ke sawah dalam kegiatan Tanam Perdana Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Desa Meraka, Kabupaten Konawe, pada 14 September 2026. Kehadiran Forkopimda provinsi, unsur DPD RI, Forkopimda kabupaten, dan kelompok tani memperlihatkan model kolaborasi TNI pemerintah daerah yang konkret, bukan sekadar slogan. Pangdam menegaskan, “Tidak ada tugas-tugas untuk menyejahterakan masyarakat itu yang bisa dikerjakan seorang diri oleh Bupati, oleh Gubernur, oleh DPR” – sebuah pernyataan yang menggambarkan filosofi TMMD dalam membangun negeri lewat kerja bersama. Kodam XIV/Hasanuddin saat ini mengerjakan cetak sawah seluas 1.998 hektare di lima kabupaten sebagai bagian penguatan ketahanan pangan. Jika dikaitkan dengan TMMD pembangunan desa, proyek cetak sawah rakyat dan embung potensial menjadi tulang punggung ekonomi lokal di kawasan pedesaan Sulawesi.
Infrastruktur Pedesaan dan Ekonomi Lokal: Sinergi Lintas Sektor
Rakornis TMMD ke-130 bukan hanya bicara jalan desa atau jembatan; rencana garis besar yang dipaparkan Paban V/Wilhanrat Sterad menempatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebagai dua sisi satu keping. Kodam II/Sriwijaya menyatakan kesiapan penuh menyukseskan seluruh agenda TMMD ke-130 untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di banyak lokasi, inisiatif TMMD mencakup proyek embung, normalisasi irigasi, cetak sawah rakyat, hingga pembangunan fasilitas sosial yang menopang ekonomi lokal, terutama di Sumatera dan Aceh. Dengan prajurit Batalyon Teritorial Pembangunan yang dibekali pengetahuan teknologi pertanian, TNI tidak hanya membangun fisik, tetapi mendampingi petani dari penanaman hingga penyemprotan. Model ini mengikat TMMD pembangunan desa dengan program pertanian swasembada secara langsung: infrastruktur pedesaan Indonesia dibangun sebagai ekosistem produksi, bukan sekadar akses transportasi.
TMMD sebagai Gerakan Gotong Royong Jangka Panjang
Bupati Aceh Singkil menyebut TMMD harus dilihat sebagai “gerakan gotong royong yang mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat” – sebuah cara pandang yang layak diterapkan di semua daerah. Dengan adanya Rakornis, lomba karya jurnalistik TMMD, hingga penghargaan bagi mitra publikasi, TNI tampak sadar bahwa keberhasilan pembangunan desa bukan hanya soal menyelesaikan proyek, tetapi juga membangun kepercayaan dan keterlibatan publik. Ke depan, tantangannya adalah menjaga TMMD ke-130 dan seterusnya tetap responsif terhadap kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi target administratif dari surat telegram. Jika kolaborasi TNI pemerintah daerah konsisten mendengar desa, proyek embung di Sumatera, cetak sawah di Sulawesi, dan pembangunan infrastruktur di Aceh dapat menjadi jaringan ekonomi lokal yang saling menguatkan. Kesimpulannya, TMMD akan relevan jangka panjang hanya jika terus menjadi ruang gotong royong, bukan proyek seremonial.
