Budaya kerja sebagai dasar pelayanan
Budaya kerja BerAKHLAK adalah pedoman nilai bagi aparatur sipil negara untuk bekerja dengan orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, kemampuan beradaptasi, dan kolaborasi. Bagi Pemkab Tanah Bumbu, penguatan nilai tersebut bukan sekadar agenda internal, melainkan syarat agar birokrasi mampu memberi layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pemkab Tanah Bumbu menggelar Workshop Budaya Kerja BerAKHLAK Tahun 2026 pada Selasa, 17 November 2026, di Mahligai Iman, Kantor Bupati Tanah Bumbu. Kegiatan yang menjadi bagian dari pelatihan ASN ini diikuti perwakilan seluruh satuan kerja perangkat daerah. Bupati Andi Rudi Latif mendorong budaya kerja yang profesional dan berintegritas, karena mutu pelayanan publik bergantung pada sikap aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Nilai yang perlu tampak dalam pekerjaan
Workshop dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Andrianto Wicaksono, yang mewakili Bupati. Narasumber Hendra SM, Kepala Subbagian Budaya Kerja pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan materi mengenai penguatan dan penerapan budaya kerja ASN. Nilai BerAKHLAK harus terlihat dalam kedisiplinan, tanggung jawab, profesionalisme, kerja sama, dan komitmen melayani. Karena itu, profesionalisme ASN tidak cukup diukur dari pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut; nilai itu harus hadir dalam cara pegawai merespons kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan pekerjaan. Workshop ini juga diarahkan untuk mengukur internalisasi nilai, keterikatan pegawai terhadap organisasi, serta citra positif instansi.
Pimpinan diminta menjadi teladan
Penguatan budaya kerja tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN. Namun, aturan dan pelatihan hanya akan berarti jika kebiasaan kerja berubah di setiap perangkat daerah. Bupati berharap ASN membangun lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kompetensi, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Pimpinan perangkat daerah, sekretaris, serta kepala subbagian umum dan kepegawaian diminta menjadi penggerak sekaligus teladan dalam menanamkan nilai BerAKHLAK. Hasil workshop diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk memperbaiki lingkungan kerja serta kinerja aparatur. Dengan demikian, dorongan membangun birokrasi profesional diarahkan pada tujuan yang terukur: pelayanan publik yang lebih prima.
Penghargaan sebagai bahan evaluasi
Acara juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat Budaya Kerja BerAKHLAK Tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meraih posisi terbaik pertama dengan nilai 97,84 dalam kategori sehat. Bagian Organisasi berada di posisi kedua dengan nilai 94,83, disusul Bagian Umum dengan nilai 94,60; keduanya juga masuk kategori sehat. Hasil tersebut memberi gambaran bahwa budaya kerja dapat dinilai, bukan hanya disampaikan sebagai slogan. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar pencapaian itu tercermin dalam pengalaman warga saat mengakses layanan. Workshop BerAKHLAK patut dipandang sebagai langkah awal yang perlu ditindaklanjuti melalui keteladanan pimpinan, peningkatan kemampuan pegawai, dan evaluasi kinerja. Ukuran keberhasilannya pada akhirnya bukan kegiatan yang terlaksana, melainkan birokrasi yang konsisten, berintegritas, dan lebih tanggap melayani.






