Komando baru untuk wilayah strategis
Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah adalah komando kewilayahan TNI yang dibentuk untuk memperkuat pertahanan daerah dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman di Kepulauan Riau. Kehadirannya merupakan langkah penting, tetapi hasilnya akan ditentukan oleh seberapa erat komando ini bekerja bersama pemerintah dan masyarakat. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menerima kunjungan Pangdam pertama, Mayor Jenderal TNI Rionardo, di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kunjungan itu menjadi perkenalan sekaligus awal komunikasi antara kedua pihak. Kodam XXV diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 5 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 TNI. Sambutan pemerintah daerah patut dibaca lebih dari sekadar seremoni: bagi provinsi kepulauan dan perbatasan, kehadiran komando khusus membuka peluang memperkuat respons keamanan, asalkan koordinasi berlanjut menjadi kerja terukur.
Geografi menuntut kesiapsiagaan
Alasan penguatan pertahanan Kepulauan Riau terlihat pada bentang wilayahnya. Kepri mencakup sekitar 425.214,72 kilometer persegi dan dihuni 2.358.332 jiwa, dengan 2.028 pulau, sekitar 292 di antaranya berpenghuni dan 22 merupakan pulau terdepan. Sekitar 98 persen wilayahnya berupa laut, sehingga pengawasan dan koordinasi tidak bisa bertumpu pada pendekatan darat semata. Kepri berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, serta berada di Selat Malaka dan jalur ALKI I. Letak ini membawa kepentingan strategis sekaligus risiko, dari penyelundupan dan perdagangan orang hingga narkotika serta kejahatan lintas negara. Karena itu, Kodam XXV Kepri penting bukan sebagai jawaban tunggal, melainkan sebagai tambahan kapasitas pertahanan kewilayahan, pembinaan teritorial, dan kesiapsiagaan yang perlu diselaraskan dengan lembaga lain.
Koordinasi menentukan manfaat bagi warga
Ansar menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan TNI dibutuhkan untuk menjaga keamanan sekaligus menciptakan keadaan yang kondusif bagi pembangunan. Penekanan itu tepat: keamanan wilayah Kepri tidak hanya menyangkut penjagaan perbatasan, tetapi juga kelancaran kegiatan pemerintahan, perdagangan, investasi, dan pembangunan maritim. Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura juga menyambut pembentukan Kodam sebagai penguat sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat di wilayah perbatasan. Ia menyebut kerja sama lintas unsur—termasuk TNI, Polri, instansi vertikal, pemerintah kabupaten dan kota, serta Forkopimda—perlu ditingkatkan untuk menangani isu strategis. Bagi warga, ukuran keberhasilan bukan nama satuan baru, melainkan respons yang lebih terkoordinasi terhadap gangguan keamanan dan terjaganya kegiatan sehari-hari. Kehadiran komando harus memperjelas pembagian peran, bukan menambah lapisan birokrasi.
Dari silaturahmi menuju kerja bersama
Pertemuan Ansar dan Rionardo menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi Kodam XXV dan Pemerintah Provinsi Kepri dalam menjaga keamanan, memperkokoh persatuan, serta mendukung kemajuan daerah. Nyanyang berharap hubungan yang sudah terjalin dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Harapan itu perlu diterjemahkan ke dalam komunikasi rutin, koordinasi saat menghadapi ancaman, serta kerja bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta unsur masyarakat. Pembentukan Kodam XXV memberi Kepri peluang memperkuat pertahanan dan keamanan, tetapi tidak otomatis menyelesaikan tantangan wilayah yang luas dan berciri kepulauan. Kesimpulannya jelas: komando baru akan bernilai jika sinergi yang disambut pemerintah daerah menghasilkan kesiapsiagaan nyata dan keamanan yang mendukung kehidupan warga. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan seremoni pembentukan, melainkan kolaborasi yang konsisten dan terasa di seluruh wilayah.
