Komunikasi menjadi fondasi kemitraan
Kodam Moloku Kie Raha adalah komando militer daerah yang menjalankan tugas pertahanan dan keamanan sekaligus dapat berkoordinasi dengan pemerintah serta lembaga setempat untuk mendukung kepentingan masyarakat. Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayjen TNI Nefra Firdaus bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Kantor Gubernur di Sofifi pada Selasa, 3 November 2026, untuk mempererat komunikasi dengan Pemprov Maluku Utara. Pertemuan itu penting bukan karena seremoni semata, melainkan karena hubungan kerja yang jelas dapat membantu menyelaraskan prioritas keamanan dan pembangunan. Sarbin menyambut kehadiran Nefra, yang menjadi Pangdam pertama di Maluku Utara, dan berharap kemitraan kedua institusi terus meningkat. Setelah Kodam diresmikan pada 5 Oktober 2026, kunjungan ini menjadi langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi rutin dan pembagian peran yang tegas.
Wilayah kepulauan menuntut kerja lintas sektor
Alasan memperkuat kerja sama tampak pada tantangan geografis Maluku Utara: wilayahnya terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota, dengan gugusan kepulauan yang terbentang luas. Jarak antarpulau membuat pemerataan layanan dan pembangunan tidak bisa bertumpu pada satu institusi. Dalam agenda kenal sambut Pangdam di Ternate pada Kamis malam, 29 Oktober, Sarbin menekankan kolaborasi TNI, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga untuk menjawab tantangan pembangunan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan kesejahteraan. Ia juga menyoroti kebutuhan mempercepat infrastruktur, konektivitas antardaerah, dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, sinergi TNI akan bernilai bagi warga bila diterjemahkan ke dalam dukungan yang sesuai kewenangan dan kebutuhan lokal, bukan berhenti pada pernyataan dukungan.
Dukungan Kemenkum punya dampak langsung
Dukungan Kementerian Hukum Maluku Utara memberi kemitraan ini dimensi praktis. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum, Topan Sopuan, menyambut kehadiran Pangdam sebagai kesempatan memperkuat koordinasi TNI, pemerintah daerah, dan instansi vertikal untuk menjaga stabilitas serta mendorong pembangunan. Ia mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam mendukung mediasi persoalan hukum masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum di 1.185 desa dan kelurahan. Jangkauan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga dapat terasa dalam penyelesaian masalah warga, bukan hanya dalam agenda keamanan. Namun, kerja seperti ini perlu menjaga batas peran masing-masing institusi dan memastikan masyarakat tetap memperoleh akses bantuan hukum yang tepat. Jika dijalankan konsisten, kolaborasi dapat membantu memperluas layanan hingga kawasan kepulauan dan menguatkan kepercayaan terhadap institusi publik.
Ujian berikutnya adalah pelaksanaan
Pangdam Nefra Firdaus menyatakan siap memperkuat sinergi dengan Pemprov Maluku Utara untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas wilayah. Sarbin mengingatkan bahwa kondisi aman membantu kelancaran program pemerintah, aktivitas ekonomi, dan peluang investasi. Itu alasan kemitraan ini layak dinilai dari hasil konkret: koordinasi yang teratur, dukungan pada kebutuhan warga, dan komunikasi yang tidak hanya muncul saat acara resmi. Nefra juga menyampaikan rencana pembangunan rumah dinas bagi pejabat utama Kodam, tetapi lokasi pembangunannya masih menunggu konfirmasi. Pertemuan di Sofifi dan agenda kenal sambut di Ternate sama-sama menunjukkan upaya membangun komunikasi antara pemerintah dan komando militer daerah. Kesimpulannya, fondasi kemitraan sudah diletakkan; keberhasilannya bergantung pada tindak lanjut yang terukur, terbuka, dan berpihak pada masyarakat.
