Skala besar menuntut pengawasan yang konsisten
Rokok ilegal adalah produk tembakau yang beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai, sehingga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan yang tidak adil bagi pelaku usaha patuh. Hingga awal Oktober, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita sekitar 1,2 miliar batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp2,2 triliun. Angka ini bukan sekadar catatan penindakan: besarnya menunjukkan bahwa peredaran gelap berlangsung dalam skala yang tak bisa ditangani melalui pemeriksaan sesekali. Operasi Bea Cukai perlu menjangkau rantai distribusi sekaligus mengikuti perubahan cara penjualan. Tanpa pengawasan yang berkelanjutan, penyitaan besar berisiko hanya menjadi potret sesaat, sementara barang serupa kembali masuk ke pasar. Karena itu, capaian nasional ini paling tepat dibaca sebagai ukuran tantangan, bukan tanda bahwa masalah telah selesai.
Modus bergerak ke ruang digital
Peredaran rokok ilegal tak lagi terbatas pada pengiriman fisik yang mudah terlihat. Bea Cukai menyebut pengawasan diperkuat dengan teknologi digital dan anjing pelacak K-9 untuk menghadapi modus penyelundupan serta perdagangan barang kena cukai ilegal yang semakin beragam. Jerry Kurniawan, Kasubdit Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, juga mengungkap bahwa pemasaran kini meluas melalui media sosial dan lokapasar. Perubahan ini membuat penindakan perlu bergerak dari pemeriksaan barang menuju pengenalan jaringan distribusi dan pola pemasaran. K-9 dapat membantu pemeriksaan, tetapi keberadaan kanal digital menuntut pengawasan yang juga mampu membaca aktivitas daring. Bagi masyarakat, pendekatan yang mengikuti jalur peredaran penting agar produk tanpa cukai tidak semakin mudah ditemukan dan dibeli.
Pemusnahan di Semarang memberi bukti penindakan
Di Semarang, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Agus Yulianto bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memusnahkan 32.782.798 batang rokok ilegal serta 8.035,18 liter minuman mengandung etil alkohol. Pemusnahan simbolis berlangsung pada 12 November di halaman Gedung Gradhika Kanwil Gubernuran, atas barang hasil penindakan sepanjang 2025 hingga 2026. Nilai seluruh barang yang dimusnahkan diperkirakan Rp49,28 miliar, dengan nilai cukai Rp25,33 miliar; penindakan itu juga mencegah potensi kerugian negara hingga Rp32,6 miliar. Angka tersebut membuat pemusnahan rokok ilegal lebih dari seremoni: barang yang telah disita dihancurkan agar rusak, kehilangan nilai ekonomis, dan tidak kembali beredar. Itu bagian penting dari penegakan yang dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.

Penindakan perlu berujung pada pasar yang lebih adil
Data Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menunjukkan penindakan berlangsung dalam dua tahun. Pada 2025, tercatat 54 penindakan dengan hasil 11,8 juta batang rokok ilegal; pada 2026, jumlahnya 72 penindakan dengan hasil 20,9 juta batang. Pemusnahan dalam jumlah besar dan penyitaan nasional senilai triliunan rupiah memperlihatkan kerja lapangan yang nyata, tetapi keberhasilan tidak semestinya diukur dari banyaknya barang yang dihancurkan saja. Tujuan akhirnya adalah melindungi penerimaan negara, masyarakat, dan usaha yang mematuhi aturan. Penindakan yang konsisten, termasuk terhadap jalur penjualan daring, akan lebih bermakna bila mampu menghambat pasokan dan mengurangi ruang bagi perdagangan ilegal. Skala perkara ini menuntut pengawasan yang sepadan: tegas di lapangan, adaptif terhadap modus, dan diikuti pemusnahan yang mencegah barang kembali ke pasar.






