Dialog sebagai jalan keluar
Dialog warga adalah percakapan langsung antarpihak yang berselisih untuk membuka komunikasi, meredakan ketegangan, dan mencari penyelesaian tanpa kekerasan. Cara ini bukan pelengkap setelah keadaan memburuk, melainkan langkah awal yang menentukan apakah konflik sosial dapat dibatasi atau justru meluas. Di Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, perselisihan melibatkan warga Lorong Mongondow dan Lorong Tombasian. Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Susetio Cahyadi, menemui warga Lorong Mongondow pada Selasa, 10 November 2026, sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian. Kehadiran langsung aparat dapat membuka ruang mendengar aspirasi warga, tetapi hasilnya bergantung pada keterlibatan kedua pihak dan kemauan untuk menahan diri. Karena itu, harapan warga agar kepolisian memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat Lorong Tombasian patut ditindaklanjuti. Dialog yang mempertemukan kedua lorong memberi peluang lebih besar untuk mengurai persoalan dan mengembalikan hubungan bertetangga.
Pencegahan konflik perlu tindakan yang adil
Imbauan untuk menahan diri akan lebih kuat bila disertai langkah yang jelas dan dipercaya semua pihak. Dalam pertemuan di Imandi, Wakapolda menyampaikan pesan Kapolda Sulawesi Utara agar warga mengutamakan persaudaraan, tidak mudah terprovokasi, dan menyelesaikan persoalan melalui jalur yang semestinya. Ia juga menegaskan bahwa kepolisian akan bertindak adil, tidak memihak kelompok mana pun. Kepolisian menyatakan pemeriksaan serta penertiban senjata tajam dan senapan angin yang disalahgunakan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum. Sikap ini penting: pencegahan konflik bukan hanya meminta warga tenang, tetapi juga memastikan potensi bahaya ditangani secara profesional dan berkeadilan. Warga diminta tidak memberi ruang kepada pihak luar yang menghasut atau memperkeruh keadaan, serta menyampaikan informasi tentang potensi gangguan kepada aparat. Perwakilan warga Lorong Mongondow menyatakan kesediaan menjaga keamanan dan meminta perkara pemicu perselisihan segera ditangani menurut hukum. Itu menunjukkan bahwa ketenangan dan penegakan hukum seharusnya berjalan beriringan.
Imbauan agar isu nasional tak memicu keresahan
Pesan untuk tetap tenang juga disampaikan di Maluku Utara, meski konteksnya berbeda. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh dinamika politik nasional yang menjadi sorotan publik. Ia menyampaikan imbauan itu pada Sabtu, 14 November 2026, seusai menghadiri peringatan hari jadi dan peresmian markas Batalyon A Pelopor Sat Brimob di Kelurahan Akehuda, Ternate. Arif mengingatkan bahwa perkembangan politik di tingkat nasional tidak semestinya mengganggu keamanan daerah. Warga diminta tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta bijak menyaring isu atau informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Sikap ini bukan ajakan untuk mengabaikan keadaan, melainkan menimbang informasi sebelum bereaksi. Imbauan tersebut relevan bagi warga Imandi pula: rumor dan provokasi dapat memperbesar ketegangan ketika komunikasi langsung tersumbat. Menjaga keamanan, sebagaimana ditekankan Kapolda, bukan tugas polisi semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Komunikasi menjaga kehidupan sehari-hari
Dampak ketegangan tidak berhenti pada pihak yang berselisih. Ketika warga merasa tidak aman, kegiatan sosial dan ekonomi sehari-hari ikut terganggu. Kapolda Maluku Utara berharap masyarakat menyikapi perkembangan nasional dengan bijak agar aktivitas sosial maupun ekonomi tetap berjalan normal. Di Imandi, kepolisian memastikan pengamanan dan komunikasi dengan semua pihak akan diteruskan sampai situasi benar-benar pulih. Polri juga menyatakan akan mengawal penyelesaian melalui pendekatan persuasif, bersama penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Peran tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, perempuan, pemerintah setempat, dan orang tua dapat membantu menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, terutama bagi generasi muda. Kesimpulannya, dialog warga bukan jaminan bahwa perbedaan langsung selesai, tetapi merupakan jalan paling masuk akal untuk mencegah konflik sosial berkembang menjadi kekerasan. Sikap tenang, informasi yang disampaikan dengan bertanggung jawab, dan proses hukum yang adil memberi warga ruang untuk kembali membangun rasa aman.






