Keamanan bukan sekadar penindakan
Keamanan Papua adalah keadaan ketika warga terlindungi dari ancaman sekaligus dapat menjalani kehidupan dan menerima manfaat pembangunan, sehingga upaya menjaganya harus mengutamakan keselamatan serta martabat masyarakat. Pesan itu menjadi inti arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman kepada TNI-Polri saat kunjungan kerja di Timika, Papua Tengah, pada 27 Oktober 2026. Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, Dudung menekankan bahwa stabilitas dan kesejahteraan perlu berjalan beriringan, bukan saling menggantikan.
Penekanan pada pendekatan humanis bukan berarti mengabaikan ancaman. Dudung meminta aparat menangani kelompok yang membahayakan warga, tetapi mengimbangi tugas itu dengan langkah persuasif dan dialogis. Pembedaan ini penting: keberhasilan keamanan tak cukup dinilai dari tindakan terhadap pelaku gangguan, melainkan juga dari apakah warga merasa terlindungi dan percaya kepada aparat. Karena TNI dan Polri bertanggung jawab menjaga keselamatan masyarakat, kepentingan warga semestinya menjadi ukuran utama setiap langkah di lapangan.
Kolaborasi harus terasa sampai ke kampung
Dudung menyampaikan arahan tersebut di Timika pada 27 Oktober 2026, lalu mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong pada 28 Oktober untuk membahas stabilitas dan penanganan gangguan keamanan. Di Sorong, ia mengapresiasi Polda Papua Barat Daya yang bersama TNI dan pemerintah daerah disebut memulihkan keamanan melalui pendekatan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh hanya bertumpu pada penindakan tegas; komunikasi dan kepedulian terhadap masyarakat juga harus menjadi bagian dari upaya.
Arah tersebut masuk akal karena warga bukan sekadar pihak yang menerima kebijakan keamanan: merekalah yang menanggung akibat ketika situasi tidak kondusif dan yang seharusnya merasakan manfaat saat keadaan membaik. Karena itu, koordinasi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga terkait perlu menghasilkan kerja bersama, bukan sekadar rapat atau pernyataan. Dudung meminta program pembangunan menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah. Dalam kunjungan di Papua Tengah, ia juga meninjau koperasi di Limau Asri Timur dan menyerahkan 1.000 bingkisan kepada warga—contoh perhatian langsung, meski bukan pengganti layanan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Ukuran keberhasilan adalah kepercayaan warga
Pendekatan berpusat pada warga menuntut aparat melindungi masyarakat, membuka ruang komunikasi, dan memastikan tindakan tidak memperbesar rasa takut. Itulah alasan pendekatan humanis perlu dinilai dari praktiknya, bukan dari istilahnya: apakah warga didengar, keselamatan mereka dijaga, dan pembangunan benar-benar sampai ke lingkungan mereka. Penyerahan 1.000 paket kepada personel dalam rangkaian kunjungan Dudung menunjukkan perhatian kepada aparat, tetapi keberhasilan keamanan tetap harus terlihat pada keadaan warga yang lebih aman dan hubungan yang lebih dipercaya.
Langkah berikutnya adalah menyatukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lain agar keamanan dan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dudung mendorong seluruh unsur menyelaraskan langkah untuk menjaga situasi kondusif sekaligus mendukung pembangunan. Komitmen itu patut diuji secara konsisten di lapangan: dialog tidak boleh berhenti sebagai pesan, dan pemulihan keamanan harus memberi warga ruang hidup yang lebih aman. Kesimpulannya, pendekatan hati bukan pelengkap operasi keamanan, melainkan ukuran penting apakah keamanan Papua benar-benar berpihak kepada masyarakat.
