Kerja bersama untuk menutup ruang bagi aktivitas ilegal
Aktivitas keuangan ilegal adalah penawaran atau layanan yang beroperasi di luar ketentuan dan pengawasan yang semestinya, sehingga dapat merugikan masyarakat serta mengikis kepercayaan pada layanan keuangan yang sah. Karena itu, pencegahannya tak cukup mengandalkan satu lembaga: koordinasi aparat dan kewaspadaan warga harus berjalan beriringan. OJK Sumatera Utara memperkuat koordinasi lintas instansi melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Daerah Sumatera Utara, menurut Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito. Upaya bersama itu mencakup edukasi, peningkatan kemampuan petugas, deteksi dini, serta penanganan dan penindakan. Pada 2026, satgas daerah telah menindak delapan entitas pergadaian ilegal di Sumatera Utara. Angka tersebut menunjukkan penindakan berlangsung, tetapi bukan alasan bagi warga untuk merasa ancaman sudah tertangani. Pengawasan akan lebih berarti jika masyarakat mampu mengenali tanda bahaya dan menyampaikan informasi yang dapat ditindaklanjuti.
Skala masalah menuntut kewaspadaan lebih dini
Besarnya penanganan di tingkat nasional memperjelas mengapa pencegahan harus dimulai sebelum seseorang menyerahkan data atau uang kepada pihak yang tidak jelas. Pada Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI Pusat menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal: 241 pinjaman daring ilegal, delapan investasi ilegal, 74 penyamaran identitas, dan 11 pergadaian ilegal. Sejak awal tahun hingga September, lebih dari 1.100 entitas pinjaman daring ilegal dan ratusan investasi ilegal telah dihentikan operasionalnya. Bagi warga, angka itu bukan sekadar catatan penindakan. Tawaran yang menyamar sebagai layanan resmi dapat membuat orang sulit membedakan peluang dari jebakan. Sikap konsumen cerdas berarti memeriksa siapa penyedia layanan, memahami syaratnya, dan tidak terburu-buru menyetujui permintaan data atau pembayaran. Jika identitas dan legalitas penawar tak dapat dipastikan, menunda keputusan adalah pilihan yang lebih aman daripada mengambil risiko.
Menjadi konsumen cerdas dan mengenali tanda mencurigakan
Dalam dialog interaktif di RRI Medan pada 11 November 2026, AKBP Herwansyah Putra dari Ditreskrimsus Polda Sumut mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas dan aktif membantu mencegah serta mengungkap tindak pidana. Ajakan itu relevan bukan hanya untuk urusan keuangan: pengawasan kepolisian juga mencakup perdagangan, pangan, peredaran BBM ilegal, pertambangan ilegal, serta pemberantasan narkoba. Warga dapat memulai dengan memeriksa identitas penyedia dan memastikan produk memenuhi ketentuan keamanan serta mutu. Waspadai penawaran yang identitas pelakunya kabur, informasi produknya tak bisa diverifikasi, atau mendorong keputusan terburu-buru. Jangan ikut dalam praktik perdagangan ilegal dan jangan menimbun kebutuhan pokok hingga memicu kelangkaan. Simpan pesan, nomor kontak, tautan, atau bukti transaksi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran; catatan yang rapi membantu menjelaskan apa yang terjadi saat meminta tindak lanjut. Langkah-langkah ini lebih berguna daripada meneruskan tawaran meragukan kepada orang lain.

Lapor kejahatan 110 dengan informasi yang jelas
Herwansyah mengingatkan warga agar berani melaporkan dugaan tindak pidana melalui saluran resmi. Call Center Polri 110 dapat digunakan secara nasional untuk menyampaikan kejadian atau kondisi darurat yang membutuhkan kehadiran kepolisian; operator meneruskan laporan kepada satuan terdekat agar ditangani sesuai kebutuhan. Saat hendak lapor kejahatan 110, jelaskan lokasi, waktu, apa yang diamati, serta apakah ada risiko yang memerlukan respons segera. Bedakan hal yang disaksikan sendiri dari dugaan atau informasi yang belum terverifikasi, dan siapkan bukti relevan bila tersedia. Jangan menyebarkan identitas atau tuduhan di ruang publik sebagai pengganti pelaporan resmi. Bila situasinya bukan darurat, pilih saluran resmi yang sesuai dan sampaikan informasi secara tertib. OJK Sumut menyatakan Satgas PASTI daerah berkomitmen melanjutkan perlindungan masyarakat melalui sinergi berkelanjutan. Komitmen itu akan lebih kuat ketika warga ikut waspada, tidak tergoda praktik ilegal, dan melapor dengan informasi yang jelas.






