Skala besar, pekerjaan belum selesai
Pelatihan bendahara koperasi adalah program peningkatan kemampuan pengelola keuangan agar transaksi, laporan, dan penggunaan dana koperasi tercatat secara tertib serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pelatihan dan sertifikasi untuk sekitar 5.040 bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dibagi dalam 168 angkatan. Dalam rapat koordinasi di Karanganyar pada 29 Oktober 2026, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menekankan bahwa kesiapan pengurus dan kemampuan mengelola keuangan ikut menentukan keberhasilan koperasi. Besarnya sasaran membuat program ini penting, tetapi jumlah peserta saja bukan ukuran keberhasilan. Yang lebih berarti ialah apakah keterampilan yang diajarkan benar-benar diterapkan saat koperasi mulai beroperasi dan mengelola dana anggotanya.
Capaian pelaksanaannya masih perlu dikejar: hingga 29 Oktober, pelatihan telah berlangsung sebanyak 48 angkatan, sementara rangkaian program ditargetkan rampung pada akhir November 2026. Kecepatan penyelesaian layak diperhatikan, tetapi mutu pelatihan dan hasil sertifikasi tidak boleh dikorbankan demi mengejar tenggat. Bendahara harus mampu menjalankan tugas, bukan sekadar menuntaskan kehadiran dalam kelas.
Sertifikasi harus terasa dalam praktik
Sertifikasi bendahara koperasi hanya bernilai jika membekali peserta dengan kemampuan yang bisa dipakai sehari-hari: mencatat transaksi, menyusun laporan, dan menjelaskan penggunaan dana kepada anggota. Pemprov Jateng berharap pelatihan memperkuat tata kelola keuangan koperasi agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Harapan itu tepat sasaran karena laporan yang mudah dipahami membantu anggota mengawasi keputusan keuangan dan menjaga kepercayaan mereka terhadap koperasi.
Namun, sertifikat bukan pengganti pengawasan maupun pemahaman atas prinsip koperasi. Koperasi berbeda dari perusahaan yang pengaruhnya bertumpu pada kepemilikan modal: suara anggota memiliki kedudukan penting dalam pengambilan keputusan, sedangkan pembagian sisa hasil usaha mengikuti ketentuan perkoperasian. Karena itu, bendahara perlu memahami bukan hanya cara membukukan angka, tetapi juga kepada siapa ia bertanggung jawab. Pengelolaan yang rapi membuat anggota lebih mampu menilai bagaimana dana digunakan dan apakah kegiatan usaha selaras dengan kepentingan bersama.
Verifikasi 95 persen membuka tahap pembuktian
Kebutuhan menyiapkan pengurus yang kompeten makin mendesak seiring pendataan KDKMP. Hingga 29 Oktober 2026, verifikasi dan validasi mencapai 95 persen dari sasaran 4.426 titik prioritas; lima persen sisanya masih harus dituntaskan dengan data yang akurat. Angka tinggi itu menunjukkan kemajuan, bukan alasan untuk menganggap pekerjaan selesai. Setelah verifikasi rampung, data akan ditindaklanjuti melalui penginputan ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIM Kopdes.
Keterkaitan antara pendataan dan peningkatan kapasitas penting: koperasi yang siap secara administrasi tetap membutuhkan bendahara yang mampu mengelola kegiatan nyata. Sumarno mengingatkan bahwa modal dan infrastruktur saja tidak cukup; kualitas pengelolaan, akuntabilitas, dan pemahaman anggota juga menentukan keberlanjutan. KDKMP diharapkan memperluas perputaran ekonomi dan membuka peluang bagi koperasi menjadi mitra pemasaran produk UMKM. Manfaat itu baru terasa bagi warga dan pelaku usaha lokal jika keuangan serta keputusan koperasi dapat dipercaya.
Keberhasilan diukur dari kepercayaan anggota
Target akhir November memberi Pemprov Jateng tenggat yang jelas, tetapi ukuran akhir program semestinya lebih besar daripada jumlah angkatan dan sertifikat. Bendahara perlu sanggup menyajikan catatan yang konsisten, laporan yang bisa ditelusuri, dan pertanggungjawaban yang terbuka kepada anggota. Verifikasi titik prioritas yang telah mencapai 95 persen menyediakan gambaran kemajuan kelembagaan; kualitas pengelolaan keuangan akan menunjukkan apakah kesiapan itu berubah menjadi praktik yang sehat.
Pelatihan dan sertifikasi bagi 5.040 bendahara merupakan investasi penting untuk masa depan Koperasi Merah Putih, tetapi bukan jaminan otomatis bahwa koperasi akan berhasil. Hasilnya bergantung pada penerapan keterampilan, pengawasan anggota, serta ketepatan penyelesaian data dan tindak lanjutnya. Jika unsur-unsur itu berjalan bersama, koperasi memiliki peluang lebih baik untuk mengelola dana secara bertanggung jawab dan membagikan manfaat ekonomi dengan lebih luas. Kesimpulannya, kualitas tata kelola harus menjadi tolok ukur utama, bukan sekadar cepatnya program mencapai garis akhir.
