Mengapa Sampah Jadi Program Paling Berisiko Gagal di Bandung
Pengelolaan sampah Bandung adalah upaya terpadu pemerintah kota dan warga untuk mengurangi, memilah, mengangkut, dan mengolah limbah perkotaan secara berkelanjutan sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, tidak mencemari air, tanah dan udara, sekaligus mampu mendukung infrastruktur limbah kota yang aman bagi kesehatan dan layak bagi lingkungan hidup jangka panjang. Di atas kertas, urusan sampah bisa terlihat seperti soal teknis: tong lebih banyak, truk lebih rajin, dan teknologi lebih canggih. Namun pengakuan Wali Kota Muhammad Farhan bahwa program paling berisiko gagal hingga akhir masa jabatannya adalah pengelolaan sampah seharusnya jadi alarm keras bagi warga Bandung sendiri. Sampah ia sebut sebagai “pekerjaan rumah terbesar” di tengah deretan proyek prestisius seperti BRT dan pengembangan bandara. Ini bukan cermin ketidakmampuan semata, melainkan bukti bahwa tanpa perubahan perilaku kolektif, ambisi kota bersih akan berhenti di slogan.
Akar Masalah: Perilaku Warga dan Ilusi Infrastruktur
Farhan mengakui satu hal yang jarang diucapkan secara terbuka oleh kepala daerah: “Sampai hari ini saya belum berhasil mengubah perilaku kita terhadap sampah”. Pernyataan ini menggarisbawahi kenyataan pahit bahwa pengelolaan sampah Bandung buntu bukan karena kurangnya proyek, tetapi karena budaya membuang seenaknya masih dominan. Infrastruktur limbah kota selama ini diperlakukan sebagai kotak hitam: warga merasa selesai begitu sampah diangkut, seolah urusan berakhir di depan rumah. Padahal persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan memindahkan sampah dari rumah ke tempat pembuangan akhir hingga menuju mesin pembakaran. Selama pola konsumsi tak berubah, pemilahan di rumah diabaikan, dan kampanye perilaku hanya menjadi proyek seremonial, setiap pembangunan tempat pengolahan baru sekadar memperpanjang napas krisis tanpa mengubah sistem yang melahirkannya.
PSEL Legok Nangka: Energi dari Sampah yang Penuh Risiko
Di tengah kebuntuan tersebut, proyek PSEL Bandung di TPPAS Legok Nangka tampil sebagai solusi besar: mengubah gunungan sampah menjadi energi dari sampah. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Legok Nangka dibangun di lahan 90 hektare dan dirancang mengolah 1.853–2.131 ton sampah per hari dari Bandung dan kota-kabupaten sekitarnya, dengan kapasitas pembangkitan listrik 40,79 MW. Secara politik, proyek ini tampak menjanjikan: masalah sampah dan kebutuhan listrik dijawab dalam satu paket infrastruktur limbah kota berskala regional. Namun kajian Walhi Jabar yang berjudul “Ketika Solusi Menjadi Beban” menunjukkan rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik di Legok Nangka membawa potensi risiko lingkungan, kesehatan, sosial ekonomi, dan tata kelola yang tidak kecil. Proyek yang secara resmi dimulai dengan peletakan batu pertama pada 29 Juli 2026 itu berisiko mengalihkan beban dari kota ke desa-desa di sekitarnya.
Dampak Nyata ke Warga: Air, Lahan, dan Kesenjangan Informasi
Kajian Walhi Jabar bukan sekadar analisis atas mesin, tetapi turun ke desa-desa seperti Simpen Kaler, Simpen Kidul, Ciherang dan Nagreg Kendan yang akan menanggung dampak proyek PSEL Legok Nangka. Tim menemukan sumber air warga—Sungai Pakuwon, Cisumur, dan Cimulur—berada dekat kawasan pengelolaan limbah, termasuk rencana pengaliran air limbah instalasi pengolahan air limbah ke wilayah Simpen. Di Ciherang, banjir pernah terjadi setelah kawasan resapan dikonversi menjadi tempat pembuangan akhir, sementara rencana konversi sekitar 100 hektare kebun menjadi area terbangun berpotensi meningkatkan limpasan air dan mengurangi daya serap. Residu pembakaran (FABA) mengandung dioksin dan furan yang beracun dan sulit terurai. Ironisnya, di tengah ancaman itu, pemerintah desa mengaku belum menerima informasi teknis cukup rinci sehingga kesulitan mengawasi dan menyampaikan aspirasi warga secara memadai.
Jalan Keluar: Kombinasi Teknologi, Tata Kelola, dan Revolusi Perilaku
Jika sampah adalah program paling berisiko gagal, maka mengandalkan satu proyek PSEL Bandung untuk menyelamatkan pengelolaan sampah Bandung adalah perjudian politik sekaligus ekologis. Walhi Jabar menegaskan bahwa risiko PSEL Legok Nangka tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tata kelola, lingkungan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Itu berarti solusi juga harus komprehensif: keterbukaan informasi teknis, pelibatan bermakna warga terdampak, dan pemantauan independen kualitas udara, air, tanah, residu pembakaran, serta kesehatan warga. Namun bahkan langkah-langkah itu akan pincang tanpa perubahan perilaku di hulu. Kota Bandung perlu berhenti berpikir bahwa teknologi di hilir dapat menebus budaya boros dan abai di rumah tangga. Tanpa revolusi perilaku—pengurangan sampah, pemilahan sejak sumber, dan kesadaran bahwa setiap bungkus punya jejak—PSEL hanya akan menjadi monumen mahal di atas sistem yang tetap kotor.
