Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Mengapa Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Harus Menelusuri Pola Asuh

Mengapa Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Harus Menelusuri Pola Asuh
Minat|Pendidikan Orang Tua dan Anak

Sanksi perlu menjawab akar persoalan

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam proses hukum sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana, korban, atau saksi, sehingga penanganannya harus melindungi hak anak sekaligus menegaskan tanggung jawab. Karena itu, pemberian sanksi saja tidak cukup: perkara perlu dibaca bersama kondisi keluarga, pola asuh anak, dan lingkungan sosial yang membentuk perilaku. Pandangan ini disampaikan akademisi dan peneliti Pusat Kajian Gender dan Anak IPB, Yulina Eva Riany, dalam seminar nasional di FIAI UII pada 19 November 2026. Menelusuri latar belakang bukan berarti membenarkan kekerasan atau menghapus tanggung jawab. Tujuannya ialah menemukan ruang perubahan yang bisa ditangani, supaya respons terhadap tindakan anak tidak berhenti pada hukuman, tetapi turut mengurangi risiko peristiwa serupa terulang.

Pembedaan itu penting bagi keluarga dan masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengelompokkan anak berhadapan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi; istilah tersebut tidak semestinya dilekatkan hanya kepada anak yang dituduh melakukan tindak pidana. Setiap posisi membutuhkan perlindungan dan bentuk pendampingan yang berbeda. Jika penanganan hanya mengejar sanksi, kebutuhan korban atau saksi akan mudah terabaikan, sementara penyebab perilaku anak yang berkonflik dengan hukum tetap tidak tersentuh.

Keluarga bukan latar belakang yang bisa diabaikan

Lingkungan keluarga dapat memengaruhi cara anak menghadapi konflik, mencari penerimaan, dan mengisi waktu. Yulina menyarankan agar pihak yang menangani perkara menelusuri siapa yang mendampingi anak, bagaimana perselisihan diselesaikan di rumah, serta di mana anak merasa diterima. Empat perhatian dari ilmu keluarga—hubungan, pembagian peran, tekanan hidup, dan dukungan—dapat membantu menentukan pertanggungjawaban yang lebih sesuai. Ini bukan alasan untuk memindahkan seluruh beban kepada orang tua; melainkan cara mengenali dukungan yang kurang dan memperbaikinya bersama anak.

Catatan lapangan tentang tawuran memberi gambaran mengapa pertanyaan itu penting. Petugas Balai Pemasyarakatan mengaitkan sebagian kasus dengan lemahnya pengawasan orang tua dan keluarga yang kurang harmonis. Petugas juga menyebut akhir pekan dan libur panjang sebagai masa ketika risiko tawuran dapat meningkat jika anak tidak memiliki kegiatan positif di rumah. Kondisi tersebut tidak membuktikan bahwa pola asuh tertentu pasti menyebabkan pelanggaran, tetapi menunjukkan bahwa pengawasan, relasi keluarga, dan pilihan kegiatan patut diperiksa. Upaya pencegahan akan lebih masuk akal bila keluarga mendapat dukungan untuk membangun rutinitas dan komunikasi, bukan sekadar diminta menyalahkan anak.

Besarnya persoalan perlu dibaca dengan hati-hati: KPAI menerima 2.031 aduan pelanggaran hak anak sepanjang 2025, dan isu lingkungan keluarga serta pengasuhan termasuk yang menonjol. Angka aduan itu bukan ukuran prevalensi nasional atau jumlah keseluruhan perkara anak berhadapan dengan hukum.

Pendampingan harus membangun rasa aman dan tanggung jawab

Memahami anak perlu diterjemahkan menjadi pendampingan yang menimbang pengalaman, perilaku, hubungan, dan tempat anak tumbuh. Psikolog Tsania Nidaul Husna menekankan pentingnya mengetahui perasaan serta rasa aman anak korban, dan menghormati kesiapannya untuk bercerita. Pendampingan anak bukan pemeriksaan yang memaksa anak membuka pengalaman sebelum siap. Bagi keluarga, sekolah, pekerja sosial, dan pembimbing kemasyarakatan, sikap mendengar tanpa menghakimi dapat membantu membangun kepercayaan, sekaligus mengarahkan anak pada bantuan yang sesuai.

Diversi dapat menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan, mendorong pertanggungjawaban, dan membantu memulihkan hubungan sosial yang terganggu oleh perkara. Namun, pendekatan pemulihan bukan berarti tanpa batas. Petugas Bapas menyatakan pengawasan terhadap klien anak diperketat; jika anak yang didampingi mengulangi perbuatannya, perkara dapat dibawa ke ranah pidana, dan hukuman bagi residivis disebut dapat dinaikkan sepertiga. Ketegasan itu sebaiknya berjalan bersama pendampingan dan penelusuran kebutuhan anak. Tanpa dukungan yang nyata, ancaman sanksi saja berisiko tidak mengubah keadaan yang mendorong perilaku berulang.

Bapas Kelas II Pangkalan Bun mencatat 29 klien anak yang berhadapan dengan hukum selama Januari hingga November 2026. Setiap anak tetap memerlukan penilaian tersendiri; angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pendampingan, bukan gambaran lengkap tentang penyebab atau skala nasional.

Kesimpulan: penegakan hukum harus membuka jalan perubahan

Kekerasan antarpelajar, perundungan, penyalahgunaan narkotika, kejahatan seksual, dan kejahatan digital menunjukkan bahwa perkara anak berakar pada persoalan yang beragam. Karena itu, penanganan yang baik harus menghubungkan perlindungan anak, tanggung jawab keluarga, pendampingan, dan keadilan restoratif—bukan memilih antara sanksi atau pemahaman. Hukum tetap perlu menanggapi tindakan dan melindungi pihak yang dirugikan. Namun, menelusuri pola asuh anak serta lingkungan keluarga membantu menentukan dukungan dan pertanggungjawaban yang lebih tepat. Kesimpulannya jelas: anak harus diminta bertanggung jawab, tetapi penanganan tidak boleh berhenti di sana. Kesempatan untuk memperbaiki relasi dan perilaku merupakan bagian dari upaya mencegah perkara berikutnya.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!