Inovasi harus keluar dari ruang pelatihan
Inovasi pemerintah daerah adalah perubahan dalam cara kerja dan pelayanan publik yang dirancang untuk menyelesaikan persoalan warga, bukan sekadar memenuhi administrasi atau menghasilkan gagasan baru. Ukurannya bukan seremoni peluncuran, melainkan apakah perubahan itu bertahan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Ambon menguji prinsip tersebut lewat proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Pada 10 November 2026, Wali Kota Bodewin Wattimena meminta agar enam rancangan inovasi pejabat eselon II yang diluncurkan menjadi program pemerintah kota, bukan berhenti sebagai tugas pelatihan. Sebanyak 17 pejabat Ambon mengikuti PKN di Semarang, dan enam di antaranya telah menuntaskan rancangan proyek perubahan. Pesan Wattimena tepat: investasi pada kapasitas pemimpin hanya bernilai jika memperbaiki kerja organisasi. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah tak bisa menganggap pelatihan sebagai hasil akhir. Gagasan harus memiliki tahapan, target, dan jalur penerapan yang jelas.

Ambon bertumpu pada pemimpin, Medan membangun ruang bersama
Perbedaan utama kedua kota terletak pada titik awal pengembangan inovasi. Ambon mendorong perubahan dari peserta pelatihan kepemimpinan: pejabat merumuskan proyek, lalu pemerintah kota diharapkan mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan dan program. Pendekatan ini dapat memberi gagasan pemilik yang jelas, tetapi juga berisiko membuat inovasi bergantung pada satu pejabat jika dukungan organisasi tidak menyertainya. Medan memilih proses yang lebih kolektif. Sekretariat DPRD Medan dan sejumlah OPD mengikuti Laboratorium Inovasi selama 9–11 November 2026 di Hotel Aryaduta Medan. Kegiatan itu mencakup coaching clinic diagnosis dan desain inovasi pada 10–11 November, dengan pendampingan LAN RI dan BRIDA Kota Medan. Fokusnya bukan hanya mengasah gagasan perorangan, tetapi menciptakan ruang untuk menyusun layanan dan memperkuat kolaborasi antar-OPD. Medan juga menandatangani kesepakatan dengan LAN RI tentang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Dua pendekatan ini saling melengkapi: kepemimpinan memberi dorongan, sementara kerja bersama membantu gagasan melewati batas unit.
Tantangan sebenarnya adalah pelaksanaan lintas unit
Membuat rancangan atau menggelar lokakarya relatif mudah dibanding mengubah rutinitas birokrasi. Di Ambon, Wattimena mengingatkan bahwa inovasi tak mungkin berhasil jika hanya ditangani satu OPD; pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, dan dukungan dunia usaha. Enam proyek perubahan pun harus bergerak sesuai sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang, bukan berhenti setelah diperkenalkan. Medan menghadapi ujian koordinasi yang lebih teknis. Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan agar OPD tidak membuat aplikasi sendiri-sendiri karena data dapat terpecah dan sulit dipakai untuk mengambil keputusan. Masalah kota seperti banjir, lingkungan, mobilitas, dan daya saing ekonomi menuntut integrasi data serta kerja lintas perangkat daerah. Ini sebabnya inovasi kosmetis—termasuk aplikasi yang tidak menyelesaikan masalah—hanya menambah beban. Setiap terobosan perlu target, indikator, evaluasi berkala, dan penanggung jawab yang bersedia bekerja bersama.
Nilai keberhasilan ditentukan warga
Ambon dan Medan mengingatkan bahwa metode pengembangan inovasi bukan tujuan itu sendiri. Pelatihan kepemimpinan bisa melahirkan pemimpin yang mampu membaca masalah dan merancang perubahan; laboratorium bersama bisa membantu menyelaraskan kebutuhan, data, dan peran antar-OPD. Keduanya gagal jika gagasan tidak memperoleh dukungan, sumber daya, serta mekanisme evaluasi setelah kegiatan selesai. Karena itu, pemerintah kota sebaiknya menguji setiap inovasi dengan pertanyaan sederhana: persoalan siapa yang diselesaikan, bagaimana dampaknya diukur, dan unit mana yang harus berbagi tanggung jawab? Di Medan, inovasi tidak harus berupa teknologi canggih; yang penting manfaatnya terasa dan berkelanjutan. Di Ambon, enam proyek perlu dijalankan mengikuti tahapan yang telah dirancang, bukan hanya memperoleh pengakuan dalam pelatihan. Kesimpulannya, birokrasi tidak kekurangan gagasan sebanyak ia membutuhkan disiplin untuk mengeksekusinya. Pemimpin yang mendorong perubahan dan kolaborasi antar-OPD akan berarti hanya ketika pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan berguna bagi warga.






